25 Maret 2025

TNI Berbagi Semangat Olahraga di Kampung Gigobak Sinak, Satgas TNI Donasikan Sarana Olahraga


Sinak ,MEInd TV 
 - Suasana ceria menyelimuti Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Papua Pegunungan. Anggota Satgas TNI Yonif 700/WYC hari ini menyerahkan bantuan Sarana olahraga kepada masyarakat Kampung Gigobak, Distrik Sinak. Papua (25/03/2025). 

Bantuan tersebut berupa bola voli dan bola kaki, diharapkan dapat mendorong minat dan aktivitas olahraga di kampung Gigobak Distrik Sinak, Puncak, Papua. Penyerahan sarana olahraga dilakukan secara simbolis oleh Serda Hermawan kepada perwakilan pemuda masyarakat Kampung Gigobak Distrik Sinak. 

 Serda Hermawan menekankan pentingnya olahraga untuk kesehatan dan pembentukan karakter generasi muda. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan olahraga yang positif.
 “Kami berharap dengan adanya sarana olahraga ini, Pemuda dan masyarakat Kampung Gigobak dapat lebih aktif berolahraga, meningkatkan kesehatan, dan membentuk karakter yang sportif,” ujar Hermawan.
Para pemuda Kampung Gigobak menyambut antusias bantuan tersebut. Mereka langsung mencoba peralatan olahraga yang baru diterima dan menunjukkan semangat yang tinggi. Kehadiran Satgas TNI tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan sportifitas di tengah masyarakat. 

Tokoh pemuda Kampung Gigobak, Saaudara Yesko, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kerjasama antara TNI dan masyarakat dapat terus berlanjut untuk membangun Kampung Gigobak yang lebih maju dan sehat.

 Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mendukung pembangunan di wilayah terpencil dan membangun generasi muda yang sehat dan berkarakter.(Red)



 Autentikasi : Pen Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 700 Wira Yudha Cakti

Komisi IV DPRD Kota Bogor Kritik Permohonan THR dan Gaji ke-13 oleh Petinggi RSUD: Etika dan Prioritas Anggaran Dipertanyakan


Bogor, MEInd TV -
 Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan kekecewaannya terhadap surat edaran yang beredar luas di masyarakat yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir. 
Surat tersebut berisi permohonan rekomendasi terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural di RSUD Kota Bogor, dengan usulan penambahan penghasilan sebesar lima persen dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, secara tegas menyoroti permohonan tersebut sebagai tindakan yang tidak etis, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini menuntut efisiensi anggaran.

Menurutnya, dalam situasi yang memerlukan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat, pengajuan tambahan dana untuk kepentingan pejabat struktural justru menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan layanan publik.

 "Ini adalah tindakan yang tidak elok dan tidak menunjukkan empati. Dalam kondisi di mana efisiensi anggaran menjadi keharusan, seharusnya dana yang ada diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat struktural," ujar Endah pada Selasa (25/3/2025). 

Lebih lanjut, Endah mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan di RSUD Kota Bogor yang dinilai belum optimal.

Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, termasuk kekosongan stok obat, pasien yang tidak terlayani dengan baik, hingga kondisi pegawai yang kurang mendapat perhatian, seperti seragam kerja yang sudah tidak layak pakai. 
 " Yang seharusnya menjadi perhatian manajemen adalah peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan pegawai yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Banyak laporan yang masuk kepada kami, mulai dari pasien yang tidak mendapatkan obat hingga pegawai yang mengenakan seragam lusuh. Ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menunjukkan lemahnya perhatian terhadap aspek fundamental pelayanan kesehatan," tegasnya. 

Dengan adanya polemik ini, Endah meminta agar manajemen RSUD Kota Bogor lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta berempati terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan banyak perbaikan. (Red)

PIS Nasional Ajak Masyarakat Dukung Polri Berantas Narkoba


Medan ,MEInd TV- 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Sumatera (DPW- PIS) Nasional, Amrin Nasution mendukung penuh upaya Polri dalam pemberantasan narkoba. Pihaknya juga mengajak masyarakat agar mendukung Polri dalam memberantas narkoba. 
 "Mari kita dukung bersama upaya Polri dalam memberantas narkoba di wilayah Sumatera Utara,"katanya, Selasa(25/3).

Seperti diketahui, Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah dan Polri terus berupaya untuk memberantas narkoba di Sumut. Namun, upaya pemberantasan narkoba ini tak semudah yang diinginkan. Bahkan anggota Polri sampai bertaruh nyawa karena mendapat perlawanan oleh bandar narkoba. Seperti yang dialami personel Polresta Deliserdang, Bripka BS yang ditembak saat melakukan penangkapan bandar narkoba.

Insiden itu terjadi saat korban memburu pelaku bandar di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Dari kronologi yang disampaikan polisi, peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Sidomulyo Desa Sei Rotan, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Rabu siang, 5 Februari 2025 lalu. 

Saat itu, Bripka BS yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresta Deliserdang bersama 4 personel lainnya, hendak melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba berinsial D. 

Korban bersama rekannya sesama polisi saat itu sedang melakukan penyamaran atau under cover sebagai pembeli narkoba. 
Mendapatkan barang bukti sabu, Bripka BS langsung menangkap bandar narkoba tersebut. Lalu, antara Bripka BS dan Bandar narkoba sempat terjadi kericuan hingga sejumlah kawan pelaku berdatangan. Lantaran situasi tak kondusif, korban sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun, ada rekan bandar narkoba melempar batu ke tangan Bripka BS yang sedang pegang senjata api. 
Lalu, senjata api milik korban yang terjatuh langsung diambil rekan bandar narkoba lainnya yang belum diketahui identitasnya. 
Pria itu langsung menembak Bripka BS. (Red)

Babinsa Nogosari Bantu Bulog Serap Gabah Petani Jeron


Boyolali, MEInd TV- 
Tiga (3) Anggota Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin oleh Batuud Koramil 13/Nogosari Peltu Suyatno melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemantauan serap gabah oleh Bulog di lahan pertanian Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Selasa (25/03/2025).

Batuud Koramil 13/Nogosari Peltu Suyatno menyampaikan, pendampingan yang dilakukannya merupakan wujud sinergi secara melekat antara Bulog dan TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 “Kami hadir untuk memastikan proses penyerapan gabah berjalan lancar serta mendukung para petani dalam mendapatkan harga jual yang layak, ” ujarnya.

 Ia melanjutkan, Tim Bulog melakukan pengecekan kadar air gabah serta penentuan harga sebesar Rp 6.500, - per kilogram. Selanjutnya, dilakukan proses penimbangan gabah.
 “Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan mendapatkan keuntungan lebih baik serta ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, S.Pd.M.Han memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

 “Pendampingan Babinsa dalam program Sergap ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap kesejahteraan petani. Dengan adanya pembelian langsung oleh Bulog, petani mendapatkan harga yang lebih stabil dan menguntungkan. 
Kami berharap program ini terus berjalan secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan serta menyejahterakan para petani,” ungkapnya. 

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sehingga para petani di wilayah Boyolali dapat menjual hasil panennya dengan harga yang wajar dan tidak merugikan.(Red)

Kapolres Pasuruan Berikan Zakat Fitrah kepada Tukang Becak dan Anak Yatim


Pasuruan, MEInd Tv– Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyalurkan zakat fitrah kepada tukang becak dan anak yatim di salah satu yayasan yatim piatu di wilayah Bangil, Selasa (25/3). 

Sebanyak 15 tukang becak dan 11 anak yatim menerima bantuan berupa beras, masing-masing mendapatkan 50 kg. Penyerahan zakat fitrah ini berlangsung di yayasan yatim piatu dengan dihadiri Wakapolres Pasuruan, Ketua Bhayangkari, tokoh agama, pemimpin yayasan, serta sejumlah tukang becak.
Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial Polres Pasuruan terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya menjelang Idul Fitri. 

 "Kami berharap zakat fitrah ini dapat meringankan beban mereka dan menjadi penyuci bagi kami di bulan suci ini. Sehingga nanti meraih kemenangan di hari yang fitri, Aamin," ujar AKBP Jazuli Dani Iriawan. 

Selain menyalurkan zakat fitrah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian.(Red)

Kapolres Kendal Cek Kesiapan Pos Pam Exit Tol Weleri untuk Pengamanan Operasi Ketupat Candi 2025


Kendal , MEInd TV- 
Polres Kendal - Polda Jateng | Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan beserta jajaran melakukan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) Exit Tol Weleri dalam rangka memastikan kesiapan personel dalam Operasi Ketupat Candi 2025. 

Kegiatan pengecekan ini berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Kendal didampingi Wakapolres Kendal, Kasat Reskrim, dan Kasat Intelkam. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan arus mudik dan balik Idulfitri berada dalam kondisi siap siaga serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

Kapolres Kendal memberikan arahan langsung kepada personel Pos Pam Exit Tol Weleri. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah hadir lengkap dan dalam kondisi sehat. 
Kapolres juga menekankan pentingnya melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan sesuai dengan SOP yang berlaku. 
 “Laksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada pelanggaran sekecil apa pun yang bisa mencoreng citra Polri. Jaga keselamatan dan kesehatan agar Operasi Ketupat Candi 2025 berjalan aman dan kondusif,” tegas Kapolres Kendal.
Selain itu, Kapolres juga mengingatkan personel untuk mengantisipasi potensi kerawanan di sekitar Pos Pam, menjaga kebersihan lingkungan pos sebagai persiapan menghadapi kunjungan pejabat utama Polda, serta memastikan keamanan bagi para pemudik yang melintas di wilayah tersebut. 

Kapolres Kendal menegaskan bahwa Operasi Ketupat Candi 2025 akan berlangsung dari 23 Maret hingga 8 April 2025, sehingga kesiapan personel di setiap titik pengamanan sangat krusial dalam menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik serta balik Lebaran.

Sementara itu, Kapos Pam Exit Tol Weleri, AKP Agus Supriyadi, menyampaikan bahwa seluruh personel telah siap menjalankan tugasnya dengan maksimal. Ia memastikan bahwa koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan guna menciptakan situasi yang aman dan terkendali selama operasi berlangsung. 
 Hingga pengecekan selesai, situasi di Pos Pam Exit Tol Weleri terpantau aman dan kondusif. (Red)

Hikmah Sumut Dukung Penuh Polri Berantas Tuntas Narkoba

Medan , MEInd TV - Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Keluarga Besar Mandailing (Hikmah) Sumatera Utara, Muhammad Hasan Pulungan mendukung penuh Polri dalam upaya pemberantasan narkoba secara tuntas. Serta mengajak masyarakat untuk bersatu mendukung Polri dalam memberantas narkoba di Sumut.

 "Mengajak seluruh masyarakat bersatu mendukung Polri dalam pemberantasan narkoba di Sumatera Utara,"jelasnya.

Pernyataan ini sebagai bentuk dukungan terhadap personel Polresta Deliserdang, Bripka BS yang ditembak saat melakukan penangkapan bandar narkoba. Insiden itu terjadi saat korban memburu pelaku bandar di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa 25/3/25

Kronologi yang disampaikan polisi, peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Sidomulyo Desa Sei Rotan, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Rabu siang, 5 Februari 2025 lalu. 

Saat itu, Bripka BS yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresta Deliserdang bersama 4 personel lainnya, hendak melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba berinsial D. 
 Korban bersama rekannya sesama polisi saat itu sedang melakukan penyamaran atau under cover sebagai pembeli narkoba. 

Mendapatkan barang bukti sabu, Bripka BS langsung menangkap bandar narkoba tersebut. Lalu, antara Bripka BS dan Bandar narkoba sempat terjadi kericuan hingga sejumlah kawan pelaku berdatangan. Lantaran situasi tak kondusif, korban sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. 

Namun, ada rekan bandar narkoba melempar batu ke tangan Bripka BS yang sedang pegang senjata api. Lalu, senjata api milik korban yang terjatuh langsung diambil rekan bandar narkoba lainnya yang belum diketahui identitasnya. Pria itu langsung menembak Bripka BS. (Red)

Mahasiswa Papua di Medan Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

Medan , MEInd TV- salah seorang mahasiswa Papua yang berada di Kota Medan Noldi Yarangga mengajak masyarakat Sumut khususnya Kota Medan untuk sama-sama menjaga kondusifitas Kota Medan pada bulan suci Ramadhan 1446 Hijirah.

Pesan itu disampaikannya di sela-sela Safari Ramadan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini. 
 “ Saya mengajak seluruh masyarakat Sumut khususnya Kota Medan serta Mahasiswa Kota Medan agar sama - sama menjaga kekondusifan Kota Medan untuk tidak melakukan kegiatan aksi yang bersifat anarkis terlebih dalam bulan puasa Ramadan ini,"jelasnya Senin (24/3). 

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol, Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Safari Ramadan ke Masjid Raya Al Mashun Medan pada Sabtu (22/3). 

Kunjungan Kapolri yang berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB itu turut didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto. Kedatangan Kapolri bersama rombongan disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk para Kapolres, PJU Polda Sumut, personel TNI, Wali Kota Medan, serta masyarakat yang memadati kawasan Masjid Raya Al Mashun. 

Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri beserta para pejabat lainnya juga dipakaikan topi khas Melayu sebelum memasuki masjid. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan rombongan mengikuti tausiah sambil menunggu waktu berbuka puasa. 

Kehadiran Kapolri di Masjid Raya Al Mashun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan kebaikan di bulan suci Ramadan. Setelah melaksanakan kegiatan Safari Ramadan, Kapolri menyampaikan pesannya kepada para awak media di depan Masjid Raya Al Mashun

Kegiatan Safari Ramadan, Kapolri menyampaikan," Kegiatan Safari Ramadan di Masjid Raya Al Mashun bersama-sama dengan TNI, Polri, tokoh-tokoh ulama, dan masyarakat serta mahasiswa Ini menjadi salah satu kegiatan yang kami harapkan dapat membawa kemanfaatan serta meningkatkan sinergitas antara TNI, Polri, masyarakat, dan ulama,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri menekankan bahwa silaturahmi yang terjalin dengan baik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang pengamanan mudik Ramadan dan Idul Fitri.(Red)

Perkuat Wawasan Kebangsaan Nasionalis Bertemakan 'Jangan Biarkan Indonesia Gelap'

 
Medan, MEInd TV- Perkuat Wawasan Kebangsaan Nasionalis, Masyarakat Nasionalis Penegak Keadilan Indonesia gelar diskusi publik terkait #IndonesiaGelap di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara, Kamis.(20/3/25) 

Turut hadir di acara diskusi publik Wawasan Kebangsaan termasuk Prof. Ridha, Mangarinpum Parhusip, Bima Nusa, Mian Joe S, Ardi Kacaribu, Indah Tobing, Ali Akbar Harahap, Juhendri Chaniago yang membuat suasana diskusi semakin hangat dengan membacakan puisinya yang berjudul
 "Menengok Fajar dan Ceracau Mudik". 
Diketahui pembuka kegiatan diskusi publik tersebut dibuka oleh koordinator Mangatas P. Simarmata dengan mengawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, bertempat di Jl. Perhubungan Udara No. 45Q, Kota Medan.
Diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas kondisi Indonesia saat ini, dengan munculnya demonstrasi dimana mana, atas permasalahan yang terjadi. Kemudian Diskusi dilakukan dengan Spirit #JanganBiarkanIndonesiaGelap, sekaligus dikaitkan dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie. 

Masyarakat juga harus ikut perduli dengan kondisi yang sedang 'tidak baik-baik saja', dengan ikut mengamati perkembangan ekonomi, menyuarakan perbaikan, dan kalau diperlukan ikut dalam proses perbaikan tersebut kedepannya. 

Diskusi ini juga sebagai refleksi di bulan Suci Ramadhan Tahun 2025, dengan harapan para pengambil kebijakan di negeri ini agar betul-betul memihak kepada rakyat. Dan di akhir sesi acara diskusi Ustadz Agus Rizal menyampaikan siraman Rohani dengan dakwah-nya dan ditutup dengan Doa dan Buka Puasa Bersama. (Red)

Gus Din Ketum Barisan Pembaharuan Ucapkan Selamat dan Sukses, Dilantiknya Bung Silfester Komisaris ID Food

Jakarta ,MEInd TV - Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman mengucapkan, selamat dan sukses atas dilantiknya Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen ID Food / PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). 

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) ini dilantik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (18/4/2025) kemarin. Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman mengatakan, dengan dilantiknya tokoh Relawan Jokowi dan Prabowo Subianto ini sebagai bukti bahwa relawan bisa terlibat dalam kebijakan pemerintah. Dimana kata dia, selama ini sosok Bang Silfester sapaan akrabnya lebih fokus membantu pemerintah dari luar kekuasaan. 
 "Kami atas nama Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bang Silfester sebagai Komisaris Independen ID Food. Sudah saatnya para relawan juga masuk dalam lingkar kekuasaan dan membantu kebijakan pemerintah," ujar Gus Din tokoh muda pentolan Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran ini, kepada media, Selasa (25/3/2025) di Jakarta.
Menurut Gus Din, semoga dengan masuknya Silfester Matutina dalam ID Food bisa membantu pemerintah dalam kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Semoga juga, jaringan para relawan yang terdiri banyak unsur masyarakat di seluruh Indonesia bisa terlibat dalam program tersebut. 
 " Bang Silfester sangat layak menjadi Komisaris Independen ID Food/PT RNI (Persero) dan menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat dalam ketahanan pangan dan melancarkan program MBG. Bang Silfester sangat populis di kalangan relawan dan masyarakat bawah, jadi kapasitas dan kapabilitas beliau sudah tepat di ID Food," jelas Gus Din. 

Erick Thohir Rombak Jajaran Direktur dan Komisaris Holding BUMN ID Food Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food. 
 Erick menunjuk Ghimoyo sebagai direktur utama ID Food menggantikan Sis Apik Wijayanto. Ghimoyo diketahui merupakan orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Jhonlin Group, perusahaan milik Haji Isam yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan transportasi. Pada 2012, Ghimoyo juga sempat menjabat sebagai direktur utama PT Dua Samudera Perkasa. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group. VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengatakan, penetapan direksi baru ID Food sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID Food sebagai holding BUMN pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju holding pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional.
 "Dengan susunan direksi yang telah ditetapkan ID Food siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional," ujar Yosdian kepada media, Selasa (18/3/2025) lalu. 

Selain mengganti direktur utama, Kementerian BUMN juga merombak jajaran komisaris ID Food. Kementerian BUMN menunjuk Suhartono Suratman menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen. 
Pria yang lebih dikenal dengan nama Tono Suratman ini merupakan purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal. Sebelumnya, Tono pernah menjabat sebagai ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dua periode, yakni 2011-2015 dan 2015-2019.
Selain itu, ada Ali Agus yang ditunjuk mengisi posisi komisaris ID Food menggantikan Sarwo Edhy. Lalu, Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko ditunjuk sebagai komisaris independen, menggeser posisi Arie Sujito dan Marsudi Wahyu Kisworo. 

Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris ID Food terbaru: Direksi ID Food Direktur Utama: Ghimoyo Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Sjamsul Hidayat Safwan Direktur Keuangan dan Strategi: Susana Indah Kris Indriati Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi: Bernadetta Raras Direktur Komersial: Nina Sulistyowati Direktur Sumber Daya Manusia: Yossi Istanto Komisaris ID Food Komisaris Utama/Independen : Suhartono Suratman Komisaris Independen : Silfester Matutina Komisaris Independen : Hendarsam Marantoko Komisaris : Budiono Sandi Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik Komisaris : Ali Agus. (Red)

MMCC Mengutuk Keras Tindakan Bandar Narkoba Yang Melawan Petugas

Medan , MEInd TV- Kordinator Medan Media Cyber Club (MMCC), Amir Syam, S.Pdi mengutuk, mengecam, tindakan yang dilakukan oleh para bandar narkoba terhadap aparat kepolisian yg sedang melaksanakan tugas kenegaraan (menggerebek sarang narkoba).

Pihaknya mendesak Kapoldasu beserta seluruh jajaran untuk tegas melawan peredaran narkoba. 
 "Demi melindungi, menyelamatkan para generasi muda bangsa yg hari ini sedang dihantui oleh maraknya peredaran narkoba. Kami dari media akan terus memberikan pemberitaan terkait keseriusan pihak Poldasu dalam rangka membersihkan seluruh wilayah hukum Poldasu agar terbebas dari peredaran narkoba,"tegasnya pada wartawan, Selasa (25/3).
 
Amir Syam S.PSi juga berharap masyarakat mendukung upaya keras dan upaya tegas pihak kepolisian terhadap peredaran narkoba di wilayah masing-masing dengan tetap berkordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
 "Akhirnya kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa kami mendoakan seluruh jajaran kepolisian wilayah Sumut diberikan perlindungan, kesabaran, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian pada bangsa, negara dan masyarakat,"sebutnya.

Pernyataan ini disampaikan Amir Syam S.PSi menanggapi kejadian beberapa waktu lalu. Saat petugas Polresta Deliserdang melakukan penggerebekan dan hendak menangkap bandar sabu di kawasan Jalan Sidomulyo Desa Sei Rotan, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada pada Rabu (5/2) sore. 

Keterangan diperoleh menyebutkan, sore itu korban, Brigadir BS bersama rekannya sesama polisi berjumlah 5 orang, melakukan pengintaian dilokasi kejadian. 
Sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau lokasi tersebut sering transaksi narkoba jenis sabu. Korban pun melakukan penyamaran agar bisa langsung masuk kelokasi bertemu dengan bandarnya, menyaru sebagai pembeli (under cover buy). 
 Dari hasil penyamaran, akhirnya korban dapat bertemu dengan seorang bandar di daerah itu berinisial D, yang sudah menjadi target. Namun apes, saat tersangka dipegang, melakukan perlawanan diikuti rekannya, N, yang langsung memukul kepala korban menggunakan batu.

Melihat Brigadir BS sempoyongan akibat kepalanya terkena pukulan pelaku N merampas senjata api korban dan langsung menembakkannya dibagian dada. 
Melihat korban kena tembakan, kedua tersangka melarikan diri meninggalkan korban sambil membuang senjata api milik korban yang dirampasnya. Namun tidak berapa lama kemudian pelaku penembakan, N berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Sedangkan bandar sabu D lolos melarikan diri. (Red)

Peduli Anggota, Ketua FWJ Indonesia Korwil Jakbar Bagikan 150 Paket Bingkisan Lebaran


Jakarta, MEInd  TV - Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengurus dan anggota, Ketua organisasi pers Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Jakarta Barat H. TB Wawan Djunaedi membagikan paket bingkisan lebaran sebanyak 150 pcs kepada para awak media, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah / 2025 Masehi. 

Untuk pembagian bingkisan lebaran, Wawan mengatakan terkhusus anggota dan pengurus bisa mengambil langsung ke Sekretariat FWJI Korwil Jakarta Barat yang berada di Perumahan Taman Semanan Indah (TSI) Blok NB/33 RT. 002 RW 11, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng.
 "Mengingat para awak media yang bertugas mencari berita serta memiliki agenda masing-masing yang tak menentu. Maka pembagian bingkisan ini, terkhusus anggota dan pengurus dengan cara mengambil langsung ke sekretariat FWJI Jakbar di TSI dimulai sejak hari ini pada jam 13.00 sampai dengan jam 22.00 WIB" ujar Wawan, Senin (24/03/2025).

Pembagian bingkisan itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap awak media yang tergabung dalam organisasi pers FWJI Jakbar. Menurutnya, peran mereka dalam bersama membangun bangsa lewat media harus diapresiasi. 
 "Ini bukan sekedar memberi bingkisan, melainkan sebagai bentuk kepedulian para pengurus terhadap para awak media yang harus diapresiasi, karena peran mereka begitu penting di tengah masyarakat kota Jakarta Barat" ucapnya.

Dengan semangat kepedulian dan kebersamaan, Wawan berharap bingkisan tersebut dapat menambah kebahagiaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah.

 "Semoga ini bisa menambah kebahagiaan bagi mereka untuk menyambut lebaran Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi" harap H. TB Wawan Djunaedi di halaman Sekretariat FWJ Indonesia Korwil Jakarta Barat.
Di tempat yang sama, Eman selaku humas FWJI Jakbar mengaku sangat senang atas pembagian bingkisan lebaran yang diterimanya. Menurutnya, setiap tahun dirinya mendapatkan bingkisan lebaran dari Ketuanya itu.

 "Alhamdulillah, terimakasih ketua. Tahun ini, saya dapat bingkisan lebaran lagi dari Ketua. Semoga sehat selalu, semakin lancar rejekinya, semakin sukses lahir dan batin. Aamiin" ungkap Eman penuh kegembiraan. 

Diketahui, H. TB Wawan Djunaedi selaku Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia Korwil Jakarta Barat ini, setiap tahun selalu membagikan bingkisan paket lebaran. 

Menurut Eman, Ketuanya itu setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu sibuk mencari paket bingkisan lebaran berupa kue-kue tradisional untuk dibagikan kepada para awak media yang tergabung di FWJI Jakbar. (Red)

Polri Ungkap Sindikat Penipuan Online Berkedok Fake BTS dan SMS Blast, Dua WNA Cina Ditangkap di SCBD


Jakarta, MEInd TV 
— Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap sindikat kejahatan siber internasional yang memanfaatkan teknologi fake BTS untuk menyebarkan SMS phishing secara ilegal. Dua warga negara asing asal Cina ditangkap dalam operasi yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. 

Pengungkapan ini bermula dari laporan salah satu bank swasta yang menerima aduan dari 259 nasabah terkait SMS mencurigakan. Delapan korban yang mengklik tautan phishing dalam SMS tersebut mengalami kerugian hingga Rp289 juta. Dari hasil pendalaman, total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 korban.
 “Pelaku menggunakan perangkat fake BTS untuk mencegat sinyal asli BTS 4G dan menurunkannya ke 2G, kemudian mengirimkan SMS blast ke perangkat handphone di sekitar. Karena sinyal palsu ini lebih kuat, ponsel korban secara otomatis menerima pesan berisi tautan palsu yang menyerupai situs resmi bank,” jelas Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, dalam konferensi pers di Lobby Bareskrim, Senin (24/3). 

Dua tersangka, berinisial XY dan YXC, ditangkap saat mengemudikan mobil Toyota Avanza yang dilengkapi perangkat fake BTS. Mereka hanya berperan sebagai operator lapangan, dengan tugas berkeliling di area ramai agar sinyal palsu menjangkau lebih banyak ponsel.
 “Mereka hanya disuruh mutar-mutar saja, semua sistem sudah diatur dari pusat. Bahkan siapa pun bisa melakukannya, karena tidak butuh keahlian teknis khusus,” ungkap Komjen Wahyu. Tersangka XY diketahui baru masuk ke Indonesia pada Februari 2025 dan dijanjikan gaji Rp22,5 juta per bulan. 

Sementara tersangka YXC sudah keluar masuk Indonesia sejak 2021 dengan visa turis, dan tergabung dalam grup Telegram bernama Stasiun Pangkalan Indonesia yang membahas operasional fake BTS.
Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil yang dilengkapi alat fake BTS, tujuh unit handphone, tiga SIM card, dua kartu ATM, serta dokumen identitas milik tersangka YXC. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk: - UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); - UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; - UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); - serta Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan kejahatan.

Ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar. 

Polri menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap pelaku utama yang diduga mengendalikan operasi ini dari luar negeri. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Imigrasi, dan jika diperlukan, Interpol, akan dilakukan untuk menelusuri jaringan internasional di balik kejahatan ini. 

Komjen Wahyu pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap SMS atau pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, terutama yang berisi tautan mencurigakan. 
 “ Kalau kita bukan nasabah Bank X, lalu tiba-tiba dikasih informasi poin atau saldo dari Bank X, logikanya itu tidak masuk akal. Tapi kadang karena ada tawaran iming-iming hadiah, orang bisa langsung terpengaruh,” pungkasnya. (Red)

24 Maret 2025

Diduga Perusahaan PT Macika Telah Menambang Diluar IUP

Jakarta , MEInd TV -Perusahaan PT. Macika Mada Madana adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel di Kecamatan Pallangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menambang diluar area Ijin Usaha Produksi (IUP). 

Untuk itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid, berniat akan melaporkan perusahaan ini ke Mabes Polri dan Kementerian ESDM RI.

Pihaknya mengungkapkan, Perusahaan tersebut diduga telah menambang diluar ijin usaha pertambangan (IUP). Sehingga HMI Cabang Konawe Selatan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak. 
 "Perusahaan PT. Macika Mada Madana harus diberikan sanksi tegas oleh pihak APH, dalam hal ini Mabes Polri, untuk memberikan sanksi kepada pimpinannya yang telah menambang diluar IUP,," kata Hendra sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Lanjutnya. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada perusahaan atau individu, untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. 
Dimana setiap seseorang yang ingin melakukan eksplorasi ataupun produksi harus memiliki ijin dan tidak boleh melakukan panambangan diluar IUP. Kemudian kata Hendra, jika melakukan kegiatan diluar IUP Maka harus diberikan sanksi pidana sesuai dalam ketentuan di UU Pertambangan. 

Lanjut Hendra, berdasarkan data dokumentasi yang kami pegang berupa foto dan video PT. Macika Mada Madana diduga melakukan penambangan diluar IUP, kurang lebih 16 Ha mereka mengeruk diluar IUP. 
Artinya Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang pertambangan 
 "Pimpinan PT. Macika Mada Madana harus mempertanggungjawabkan atas penambangan diluar IUP. Deforestasi tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU Pertambangan. Tetapi lebih dari pada itu, akan banyak mengubah kondisi alam dan ekosistem secara drastis," ucap Hendra.

 " Sudah jelas sebelum dilakukan kegiatan eksplorasi ataupun produksi harus ada Studi Kelayakan. Hal ini untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang," lanjutnya.

Kepolisian harus tegas dan berani dalam menindak pimpinan PT. Macika Mada Madana dalam melakukan kejahatan pertambangan di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Ia juga menambahkan pihaknya, akan melaporkan ke Kementerian ESDM RI, agar mengevaluasi ijn PT. Mecika Mada Madana. Selain itu Pimpinan PT. Macika Mada Madana mempertanggungjawabkan atas penambangannya diluar IUP Konawe Selatan. 

Dirinya juga meminta Kementerian ESDM RI untuk mengevaluasi IUP PT. Macika Mada Madana agar segera dimoratorium. 
 "Kegiatan penambangan diluar IUP harus di tanggapi secara tegas oleh Kementerian ESDM RI, sehingga tidak menjadi cerminan perusahaan lain dan tidak seenaknya melakukan penambangan diluar IUP, yang akan banyak memberikan dampak buruk oleh Masyarakat konawe Selatan," ujarnya. 

Dalam hukum pertambangan yang harus dipatuhi setiap Perusahaan, Undang-Undang No 3 tahun 2020, sudah jelas menerangkan, bahwa ada wilayah hukum pertambangan (WP) yang menjadi landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 
Dimana sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu Kementerian ESDM untuk segera lakukan evaluasi terhadap Izin PT. Macika Mada Madana.
 " Oleh karena itu, kami meminta Mabes Polri dan Kementerian ESDM RI, untuk segera bertindak secara tegas terhadap perusahaan PT. Macika mada Madana," tegasnya. (Red)

Ratusan Jamaah Padati Masjid Cut Nyak Dien, Ikuti Acara Santunan Anak Yatim Bertema “Bersinergi dalam Ridha Ilahi”


Jakarta, MEInd TV- Ratusan jamaah memadati aula Masjid Cut Nyak Dien dalam kegiatan santunan anak yatim yang bertajuk "Takjil Santay". 

Acara ini merupakan singkatan dari Tausyiah Kajian Islami dan Santunan Anak Yatim, dengan tema "Bersinergi dalam Ridha Ilahi" (23/3/25)

Mohamad Nurul, Ketua Panitia, menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai Al-Qur'an untuk meningkatkan rasa kepedulian sesama muslim, terutama kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan.

 "Acara ini sukses digelar berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pihak yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT," ujar Mohamad Nurul. 

Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus berbagi kebahagiaan dan menebarkan kebaikan kepada sesama.(Red)

Korban Dugaan Malpraktek RS Mitra Sejati Desak Kapoldasu Tindaklanjuti Laporannya


Medan ,MEInd TV- 
Korban dugaan malapraktik, Julita Br Surbakti dan massa Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Deliserdang (JPMD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapoldasu, Senin (24/3). 

Dalam salah satu tuntutannya massa mendesak agar pihak Poldasu segera menindaklanjuti laporan korban atas dugaan kasus malpraktik oleh dokter dan manajemen Rumah Sakit Mitra Sejati dengan nomor register Nomor: LP/STTLP/B/303/III/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara. "Perdamaian yang dilakukan pihak RS Mitra Sejati dengan korban tidak sah. 
Begitu juga dengan kaki palsu yang dijanjikan dalam perdamaian sampai saat ini belum diterima. Kami tidak akan mencabut perkara ini. Karena perdamaian tersebut tidak sah secara hukum. Kami juga minta izin RS Mitra Sejati juga dicabut,"jelas Pengacara Korban, Hans Silalahi, SH, MH. 

Lebih jauh, harusnya sebelum ada tindakan medis, harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga. 
"Sedangkan kita mau menebang pohon saja harus minta izin ke Dinas Pertamanan. Apalagi mau mengantisipasi kaki pasien?" ungkapnya. 

Dikatakan Hans, kliennya Sebelumnya mengalami infeksi di jari tengah kaki sebelah kanan. Namun, mengapa kaki kanannya yang diamputasi. Korban yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan, akibat kakinya diamputasi, korban tidak bisa lagi membantu suaminya mencari nafkah.
 "Sekarang saya tidak bisa lagi membantu suami mencari nafkah. Saya minta keadilan,"sebutnya.
Korban yang datang menggunakan kursi roda tersebut menangis meminta Keadilan kepada Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan.

Semenjak itu, Pasca diduga Rumah Sakit Mitra Sejati di Jalan AH Nasution melakukan Mal Praktik. Advokat Hans Silalahi, SH, MH mendirikan Bantuan Hukum kepada Pasien dan Masyarakat yang pernah mendapatkan perawatan namun tidak sesuai prosedur kesehatan.
Niat baik yang dilakukan Hans malah mendapat stigma negatif dari pihak Rumah Sakit.

Sementara Masyarakat senang dengan Posko Bantuan itu. Hans menyesalkan sikap SPKT Polda Sumut yang menerima laporan itu. 
 " Sebagai warga Negara yang berprofesi Advokat, saya juga merasa ikut merasakan apa yang terjadi kepada korban. Ini murni dari Hati nurani Kok malah saya dilaporkan membuat Posko Bantuan Hukum. Kan Aneh!?Pungkasnya. 

Setelah orasi, Massa aksi diterima oleh Wassidik Ditreskrimsus Poldasu, Kompol Martualesi Sitepu yang menyampaikan kasus dugaan tindak malpraktik ini ditangani oleh Unit II, Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Poldasu. Selanjutnya, Hans Silalahi bersama korban menuju ruang SPKT. (Red)

Kabareskrim Selidiki Teror Kepala Babi dan Tikus ke Kantor Media Tempo

Jakarta , MEInd TV -Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menegaskan pihaknya mengusut kasus teror kepala babi hingga bangkai tikus ke kantor Tempo.
 "Tentu tim kita sedang turun di lapangan melakukan penyelidikan," tegas Kabareskrim, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, ia belum dapat mengungkap detail penyelidikan. "Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. (Berapa saksi yang diperiksa) 
ya namanya sedang penyelidikan, nanti lah ya," ujar Kabareskrim. 

Ia mengatakan seluruh laporan masyarakat akan ditangani dengan baik. Kabareskrim meminta dukungan dalam menangani kasus tersebut.

 "Semua proses laporan masyarakat tentu kita sikapi, tentu kita kerjakan, tentu kita lakukan penyelidikan dengan baik. Mohon doa nya dari teman-teman semuanya, kita bersama teman-teman," ujar Kabareskrim.
Bareskrim mulai menyelidiki kasus teror kepala babi hingga tikus dipenggal yang dikirimkan ke kantor media Tempo. 
Polisi turut menyisir CCTV yang ada di lokasi kejadian.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengusut teror tersebut. 
 Pada 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. 

Paket itu ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Pada 22 Maret 2025, Tempo mendapatkan kiriman bangkai hewan lainnya. 

Kali ini berupa kardus berisikan bangkai tikus yang kepalanya dipenggal. (Red)

Kakorlantas dan Menhub Pantau Hari Pertama Operasi Ketupat 2025

Jakarta ,MEInd TV-  Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Purwantono dan Direktur Utama ASDP Heru Widodo kompak memantau hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. 
Menhub Dudy tiba di Rest Area KM 13.5A Tol Jakarta-Merak pada Minggu (23/3) malam. 

Dari situ, dia bersama Kakorlantas, Dirut Jasa Raharja, dan Dirut ASDP berangkat memantau arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak.
Pelabuhan Merak diketahui menjadi titik krusial yang setiap tahunnya dipadati pemudik yang akan menyebrang dari Jawa menuju Sumatera. 

Kakorlantas mengatakan, peninjauan bersama ini dilakukan untuk memastikan arus mudik aman, tertib, lancar dan berkeselamatan. 

 "Kami ingin memastikan di hari pertama Operasi Ketupat 2025 ini, semuanya lancar sehingga para pemudik bisa aman, nyaman, tertib dan perjalanannya lancar," terang Kakorlantas, Senin (24/3/2025).
Kakorlantas, Menhub, Dirut Jasa Raharja dan Dirut ASDP tidak hanya melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Merak, namun juga hingga ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang, Banten.

Kakorlantas mengatakan, pemantauan arus mudik dilakukan hingga Senin (24/3) subuh. Mereka baru kembali setelah memastikan pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik. 
 "Hingga jam 03.00 WIB tadi kami masih meninjau Pelabuan BBJ di Banten," ungkap Kakorlantas. 

Hasil pemantauan, jumlah kendaraan pemudik yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni mengalami kenaikan. Pada H-10 2025 ada 9.167 kendaraan atau naik 14.7 persen (1.181 kendaraan) dibanding 2024 sebanyak 7.986 kendaraan.

Lalu lintas Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) (Dok Istimewa) Sementara di H-9 tahun 2025 ada sebanyak 12.347 kendaraan, atau mengalami kenaikan 82 persen (5.565 kendaraan) dari tahun 2024 yang sebanyak 6.782 kendaraan.
Situasi di Pelabuhan BBJ juga terpantau lancar terkendali.

Pengoperasional kapal per hari yang semula 6 kapal ditambah menjadi 10 kapal per hari dari Dermaga BBJ-BBJ Muara Pilu.(Red)

PSSI Kalah Bukan Karena Wasit: Mungkin Salah di Nasi, Kerupuk, dan Bala-Bala


Jakarta , MEInd TV, 3 Maret 2025 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, justru merasa senang melihat perkembangan Tim Nasional Indonesia saat ini. Dalam sebuah acara resmi pada 22 Maret 2025. 

Ia menyebut tim PSSI saat ini memberikan harapan besar untuk bisa bersaing di level internasional. Alasannya sederhana: 17 pemain di skuad saat ini merupakan produk dari pola makan bergizi sejak kecil. Namun, Dadan juga menyentil realitas yang lebih besar - bahwa tim nasional adalah puncak gunung es dari kondisi gizi bangsa. 

Setiap kali tim nasional kalah, kita cenderung menyalahkan pelatih, wasit, pemain, atau federasi. Tapi mungkin ada satu faktor yang luput dari perhatian publik: gizi. Sesuatu yang sangat dasar, sederhana, tetapi justru paling fundamental.
 “Jangan heran kalau PSSI sulit menang. Main 90 menit itu berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujar Dadan lugas.

Ini bukan pernyataan kosong. Data mendukung argumennya. Sebagian besar pemain sepak bola kita lahir dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan pola makan yang didominasi karbohidrat murah - nasi, mi, bala-bala, kerupuk, dan kecap. Sumber protein hewani seperti daging, ikan, dan susu adalah barang mewah yang jarang hadir di meja makan mereka. 

Menurut BGN, 60 persen anak dari keluarga miskin bahkan tidak pernah minum susu, bukan karena tidak tahu manfaatnya, tapi karena tidak mampu. Ini bukan sekadar angka. Ini cermin nyata bahwa kita belum sungguh-sungguh berinvestasi pada pembangunan manusia.
Apa hubungannya dengan sepak bola? Semuanya! Atlet bukan hanya butuh latihan, tetapi juga “bahan bakar” berkualitas. 

Energi untuk berlari 90 menit, kekuatan otot untuk menendang bola, kemampuan membaca permainan, hingga mental untuk menghadapi tekanan - semuanya ditentukan oleh gizi sejak masa pertumbuhan. 
Bahkan kecerdasan taktik dan kecepatan reaksi juga ditentukan oleh asupan protein, lemak baik, vitamin, dan mineral yang cukup.

Dadan membandingkan Indonesia dengan Jepang, negara yang sejak satu abad lalu konsisten menjalankan program gizi seimbang. Hasilnya tampak jelas: atlet tangguh, masyarakat disiplin, sains dan teknologi maju, bahkan IQ rata-rata yang tinggi. 
Semua itu tidak lahir tiba-tiba. Mereka menanam sejak lama dan menuai hasilnya sekarang.

Sementara di Indonesia, stunting masih menjadi masalah besar. Lebih dari 20 persen anak-anak Indonesia mengalami stunting, artinya pertumbuhan otak dan tubuh mereka terganggu sejak dini. Lalu, bagaimana kita bisa berharap mencetak atlet kelas dunia jika pondasi biologis generasi kita saja rapuh ? Kita sering berbicara tentang reformasi sepak bola dari hulu ke hilir: membangun pusat pelatihan modern, mendatangkan pelatih asing, dan menggelar kompetisi berjenjang. Semua itu bagus. 
Tetapi akan sia-sia jika fondasi manusianya sudah lemah. Gizi buruk adalah luka permanen yang tidak bisa diobati hanya dengan motivasi, strategi, atau teknologi. Lalu, muncullah jalan pintas yang sekarang banyak diambil: naturalisasi. Pemain-pemain dari Eropa yang punya darah Indonesia hadir membawa standar fisik, teknik, dan mental yang jauh lebih siap. 
Mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung: sekolah yang bagus, makanan bergizi sejak kecil, akses kesehatan prima, dan budaya disiplin. 

Wajar kalau mereka tampil beda. Namun, naturalisasi hanya menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan. Itu adalah solusi instan yang tidak menyentuh akar. Setelah mereka pensiun, setelah mereka tak lagi bisa dipanggil, apa yang tersisa untuk pemain lokal ? Apakah kita hanya akan terus mengimpor talenta, menambal lubang yang terus ada, alih-alih menutup lubang itu dari sumbernya ? Saat ini, pemain lokal justru semakin tertekan. 

Mereka harus bersaing dengan pemain naturalisasi yang lahir dari sistem yang lebih maju. Di satu sisi, ini memperbaiki performa tim. Tapi di sisi lain, ini menelanjangi kenyataan: bahwa talenta lokal tertinggal bukan karena mereka malas atau kurang berbakat, tapi karena mereka dibesarkan dengan nutrisi yang tidak memadai, latihan yang tidak cukup ilmiah, dan lingkungan yang tidak mendukung. 

Kalau situasi ini terus dibiarkan, maka identitas sepak bola Indonesia akan semakin hilang. Kita akan selalu bergantung pada "beli jadi" daripada membangun sendiri. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal bangsa. Jadi, apa solusinya ?
Perubahan ini tidak cukup hanya dengan memperbaiki federasi, mengganti pelatih, atau mengadakan kompetisi internasional. 

Kita harus mulai dari hal paling mendasar: memperbaiki dapur keluarga Indonesia.
 • Program makan bergizi nasional yang nyata, terutama untuk anak-anak usia dini dan ibu hamil. • Edukasi gizi sejak sekolah, bukan hanya teori tetapi juga praktik - kantin sekolah harus menyediakan makanan sehat, bukan hanya gorengan dan minuman manis.
 • Subsidi pangan bergizi bagi keluarga berpenghasilan rendah, agar tidak harus memilih antara kenyang atau sehat. • Membangun fasilitas olahraga di akar rumput, agar anak-anak terbiasa bergerak, berlatih, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental. 

Jepang sudah membuktikan. Mereka menanam benih sejak satu abad lalu. Hari ini mereka memetik hasilnya. Kita pun bisa, jika kita mau memulai dari sekarang. 
Sepak bola hanya cermin kecil dari wajah bangsa. Kalau di lapangan kita terus kalah, jangan-jangan masalahnya bukan di taktik atau pelatih - tetapi di piring makan anak-anak kita. 
Karena kemenangan tidak dibangun dalam 90 menit, tetapi dalam ribuan hari, dalam puluhan ribu sendok makan bergizi yang disuapkan sejak kecil. Maka, kita bisa terus menyalahkan wasit, pelatih, atau federasi. Tapi mungkin, kekalahan itu sudah dimulai sejak dari dapur rumah kita sendiri. Jadi, mau terus mencari kambing hitam, atau mulai menanam kemenangan dari meja makan keluarga hari ini ?. Oleh Ari Supit (Red)

Polri Sediakan Layanan WhatsApp untuk Laporan Oknum Polisi Nakal, Operasional 24 Jam!


Jakarta , MEind TV - Kabar baik bagi masyarakat! Divisi Propam Polri kini menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp untuk melaporkan oknum polisi yang melakukan pelanggaran.

Layanan ini beroperasi 24 jam penuh, memberikan akses mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Berikut langkah-langkah mudah untuk melaporkan melalui WhatsApp: 

 1. Kirim pesan ke nomor WhatsApp 0855-5555-4141 dengan salam pembuka. 

 2. Ikuti petunjuk sistem dan berikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda. 

 3. Simpan nomor layanan pengaduan yang diberikan oleh sistem dan lengkapi data diri Anda melalui tautan yang diberikan. Identitas Pelapor dijamin dirahasiakan. 

 4. Unggah foto KTP dan swafoto bersama KTP untuk verifikasi identitas. 

 5. Isi formulir pengaduan dengan rincian aduan yang ingin disampaikan, serta lampirkan bukti foto, video, atau rekaman terkait tindakan oknum polisi. 

 6. Sistem akan memberikan rekap pengaduan sebagai bukti laporan. 

 7. Untuk mengecek perkembangan laporan, kirim pesan salam beserta nomor registrasi ke nomor WhatsApp yang sama. 

Layanan ini menerima laporan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti: 
 - Razia kendaraan tanpa surat tugas resmi - Penilangan tanpa alasan yang jelas 

 - Kejanggalan dalam proses penangkapan pelaku kejahatan - Penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang  (backing judi, kayu ilegal, prostitusi, BBM ilegal, narkoba, senjata api ilegal, dll )

Pemerasan atau pungutan liar Jika laporan mengalami keterlambatan dalam penanganan, masyarakat dapat menandai akun X milik Divisi Propam Polri untuk memastikan bahwa pengaduan segera ditindaklanjuti. 

Dengan layanan WhatsApp ini, diharapkan masyarakat semakin mudah melaporkan oknum polisi yang melanggar aturan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kepolisian.(Red)


( Sumber: Tempo.co, Antaranews.com, Kompas.com, Viva.co.id )

Kodim Boyolali Serahkan Zakat Fitrah Pada Yang Berhak


Boyolali , MEInd TV - 
Menjelang hari raya idul fitri seluruh anggota TNI dan PNS Kodim 0724/Boyolali melaksanakan pembayaran zakat fitrah yang diterima oleh Panitia Zakat Fitrah yang telah dibentuk untuk kemudian di bagikan kepada warga yang berhak menerimanya, Senin ( 24/03/25)

Kasdim 0724/Boyolali Mayor Inf Ismail S, Sos dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, yang bertujuan untuk mensucikan diri dan menyempurnakan amal ibadah selama berpuasa. 
 "Selain merupakan kewajiban, zakat fitrah bertujuan untuk membantu dan meringankan saudara kita fakir miskin dan kurang mampu,” ungkapnya.
Kasdim menambahkan bahwa dengan di bagikannya zakat fitrah kepada warga kurang mampu sedikitnya bisa membantu meringankan beban kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu atau fakir miskin terutama saat menyambut Hari Raya Fitri.

Pembagian zakat fitrah berupa beras kemasan 5 kilogram sebagian dibagikan kepada fakir miskin di lingkungan Makodim. Selebihnya diserahkan ke jajaran Koramil wilayah Kodim 0724/Boyolali untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin di wilayah Koramil dengan harapan bisa tepat sasaran. (Red)

PWI Jabar Dibekukan, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Tegaskan Keputusan Sah dan Sesuai Aturan

Jakarta, MEInd TV - Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah keputusan yang sah dan diambil berdasarkan kewenangan organisasi. 
Tindakan ini dilakukan menyusul pelanggaran serius yang dilakukan pengurus PWI Jabar.

 “ PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung KLB tidak sah yang tidak korum. KLB itu kini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu, 23/3/25. 

Menurut Hendry, sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, ia memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi. 
Salah satunya dengan menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar. 

Penunjukan ini, lanjut Hendry, bertujuan membenahi kepengurusan PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lain yang dianggap kompeten juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi. 
 “Kalau ada yang merasa keberatan, silakan kirim surat resmi. Kami akan evaluasi dan bisa saja diberhentikan,” tegas Hendry. 

Putusan PN Tidak Terkait Jabatan Ketua Umum Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

Ia menegaskan, gugatan Sayid adalah perkara pribadi karena diberhentikan sebagai Sekjen oleh Dewan Kehormatan. 
 “Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Nama saya tidak disebut dalam gugatan, dan tidak masuk dalam putusan. Jangan diplintir, ini pembohongan publik,” kata Hendry. 

Zulmansyah Tidak Sah Klaim Jabatan Ketua Umum Hendry juga menegaskan bahwa Zulmansyah tidak sah mengklaim diri sebagai Ketua Umum hasil KLB. Menurutnya, KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan tidak sesuai dengan PD-PRT PWI. Lebih lanjut, akta notaris KLB yang menyatakan dukungan terhadap Zulmansyah juga telah diadukan ke Bareskrim. 

Polisi bahkan sudah menurunkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang: Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo. PWI Jabar Terseret Kasus BJB Hendry turut menyinggung persoalan lain di internal PWI Jabar. Salah satunya adalah keterlibatan oknum dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB). 

Hal ini memperkuat alasan dibekukannya PWI Jabar untuk menjaga integritas organisasi. Langkah Penyelamatan Organisasi Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, Hendry menegaskan bahwa langkah pembekuan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penyelamatan organisasi.

 “ PWI Pusat berhak membekukan kepengurusan, menunjuk Plt, dan membenahi organisasi di daerah. Ini langkah tegas untuk menjaga kehormatan dan aturan yang berlaku,” pungkas Hendry.(Oen/Red)

Polres Kudus Periksa Penyedia Jasa Penukaran Uang Jelang Lebaran, Pastikan Keaslian Uang


Kudus , MEInd TV
 - Polres Kudus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah penyedia jasa penukaran uang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai langkah pencegahan peredaran uang palsu menjelang Lebaran. Pemeriksaan dilakukan oleh Satsamapta Polres Kudus saat melakukan patroli pada Minggu (23/3/25). 

Salah satu lokasi yang diperiksa adalah di Jalan Sunan Kudus. Ipda Wawan Mulyo Utomo, anggota Tim Unit Reaksi Cepat Satuan Samapta Polres Kudus, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keaslian uang yang ditukarkan. 

 "Kami mengecek agar tidak ada uang palsu yang beredar. Dalam pengecekan ini, tidak ditemukan adanya kecurangan dari penjual jasa penukaran uang. Baik jumlah maupun keaslian uang dipastikan sesuai,” ujarnya.

Pemeriksaan meliputi uang pecahan mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 20.000, yang semuanya dalam kondisi baru dan asli.
Langkah ini dilakukan mengingat kebutuhan akan uang pecahan meningkat drastis menjelang Lebaran. 

Selain memastikan keaslian uang, patroli juga bertujuan untuk menjamin keamanan para penjual jasa penukaran uang. Dengan tindakan pencegahan ini, diharapkan masyarakat terhindar dari kerugian akibat peredaran uang palsu dan dapat menikmati transaksi keuangan yang aman dan nyaman menjelang hari raya.(Red)

23 Maret 2025

Hentikan Fitnah! Sengketa Tanah Pematang Kelang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

 Sergai ,Sumatera Utara, MEInd TV-  Saipul Amri Kelang, yang merupakan putra daerah setempat, bersama kuasa hukumnya dari R&P Law Firm Medan menggelar konferensi pers di Pantai Romantis, Sergai, untuk meluruskan informasi menyesatkan terkait sengketa tanah di Dusun III Pematang Kelang, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, (23/3).

Dalam kesempatan itu, Saipul menegaskan bahwa sengketa ini telah melalui proses hukum panjang dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ia merasa perlu memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.
Didampingi advokat Dr. Andy Padriadi Wiharjokusumo, S.S., S.H., M.H., Rustam Efendi, S.H., Kukuh Derajat Takarub, S.H., M.H., M.Kn., Jordan Valentino, S.H., M.Kn., Ayu Lestari Malau, S.H., dan Dewi, S.H., Saipul menegaskan bahwa keputusan pengadilan telah final dan wajib dihormati. 

Mereka meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi keliru yang hanya memperkeruh situasi. Fakta Hukum Perkara Perdata Sengketa ini telah melalui proses hukum yang panjang antara Beny Halim alias Benny melawan Nelson Sagala, dkk, termasuk Sarudin Purba. Berdasarkan: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 76/Pdt.G/2004/PN-LP tanggal 19 September 2005. 

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 137/PDT/2008/PT-Mdn tanggal 19 Mei 2008. Putusan Mahkamah Agung No. 685 K/PDT/2012 tanggal 14 November 2012. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mengukuhkan kepemilikan tanah sengketa atas nama Beny Halim alias Benny. 

Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah pada 10 Mei 2023 sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Del/Eks/2023/PN Srh jo. Nomor 15/Eks/2015/76/Pdt.G/2004/PN Srh tanggal 8 Februari 2023. Fakta Hukum Terkait SHM No. 296 dan SHM No. 299 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 296 atas nama Sarudin Purba dan SHM No. 299 atas nama Rauli Br. Manihuruk telah dinyatakan cacat administrasi dan/atau hukum karena diperoleh dengan cara melawan hukum. 

Hal ini didasarkan pada: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 137/Pid.B/2012/PN-LP-SR tanggal 3 Mei 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 288/PID/2012/PT-Mdn tanggal 25 Juni 2012. Putusan Mahkamah Agung No. 1538 K/Pid/2012 tanggal 24 Oktober 2012. 

Dalam putusan ini, Sarudin Purba divonis bersalah karena melakukan pemalsuan dokumen dalam penerbitan SHM tersebut. Berdasarkan putusan perdata dan pidana yang telah inkracht, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menerbitkan SK Nomor 20/Pbt/BPN.12/XI/2024 yang membatalkan SHM No. 296 dan SHM No. 299 sesuai dengan Pasal 35 huruf o Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

Menanggapi Klaim Sepihak Saipul bersama tim kuasa hukum menegaskan bahwa klaim dari beberapa pihak yang mengaku sebagai petani tidak berdasar secara hukum. Sengketa ini telah diputus oleh pengadilan dan eksekusi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, tuduhan bahwa luas tanah yang dieksekusi melebihi yang diperintahkan pengadilan adalah tidak benar. 

Eksekusi dilakukan sesuai dengan penetapan pengadilan dan dalam pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Peringatan kepada Pihak yang Menyebarkan Berita Tidak Benar Tim kuasa hukum menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak lain merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU ITE dan KUHP. 

 Jika hal ini terus berlanjut, mereka tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah dan hoaks terkait kasus ini. 
 Sebagai bentuk keseriusan, tim kuasa hukum telah secara resmi melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong ke Polda Sumut. 

Langkah ini diambil untuk menindak tegas oknum-oknum yang sengaja menyebarkan informasi palsu demi menyesatkan opini publik dan mencemarkan nama baik pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. 

Mereka menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan demi menjaga keadilan dan menghindari polemik yang tidak berdasar. Saipul dan tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa kasus ini telah selesai secara hukum. 
Tidak ada lagi dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Mereka meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum.

 "Kami mengimbau semua pihak untuk menghormati supremasi hukum. Tanah ini telah diputus secara sah oleh pengadilan dan segala klaim sepihak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kami siap mengambil langkah hukum lebih lanjut terhadap segala bentuk pencemaran nama baik," ujar Saipul dalam konferensi pers yang didampingi para advokat dari R&P Law Firm.

 " Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai klarifikasi dan pelurusan informasi di hadapan media dan masyarakat luas. Kami berharap semua pihak dapat melihat persoalan ini secara objektif berdasarkan fakta hukum yang ada,"ucapnya. (Red)

Babinsa Musuk Terjun Langsung Bantu Warga Bersihkan Longsor


Boyolali, MEInd TV- Tiga ( 3) Babinsa Koramil 02/Musuk Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Sertu Agus Wilopo bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti dengan sasaran pembersihan material tanah longsor yang menutupi jalan yang bertempat di Desa Sangup Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali, Minggu (23/03/25) 

Disela-sela kegiatan tersebut Babinsa Sertu Agus Wilopo mengatakan, longsor terjadi akibat hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan tanah longsor menutupi akses jalan.
“ Dengan alat seadanya, kami bersama masyarakat bergotong-royong membersihkan material longsor berupa tanah menutupi jalan,” ungkapnya.

 “Dengan kegiatan kerja bakti ini diharapkan arus lalu lintas dapat berjalan normal kembali baik kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga aktivitas warga dapat berjalan dengan baik”, tambahnya
Babinsa Sertu Agus Wilopo juga menghimbau kepada warga maupun pengguna jalan agar selalu waspada saat melintas di beberapa titik rawan longsor sebab sampai saat ini kondisi curah hujan masih cukup tinggi.

Akhir-akhir ini intensitas hujan cukup tinggi tinggi, sehingga warga harus ekstra hati-hati dan waspada saat melintas, jangan sampai sewaktu-waktu terjadi bencana longsor yang dapat membahayakan warga ,” pungkasnya (Red)

Tokoh Muda Walahar H. Deby Rivaldy dan XTC Karawang Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan

Karawang , MEInd TV- Tokoh muda Desa Walahar, H. Deby Rivaldy, bersama DPC XTC  Kabupaten Karawang serta PAC Kecamatan Klari dan ranting XTC Desa Walahar, menunjukkan kepedulian sosial dengan mengadakan acara santunan anak yatim dan buka puasa bersama di Lapangan ABC Desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang pada (22/03/2025). 

H. Deby, selaku CEO PT. MITRA WIRA JATI (MWJ) dan PT. MITRA BANGUN BERSAMA, yang menjadi sponsor kegiatan ini, menyatakan rasa syukurnya atas segala nikmat dan rezeki yang di titip yang maha pencipta. 

 "Di balik rejeki kita dan semua nikmat ini, ada hak anak-anak yatim yang harus kita perhatikan," ujar H. Deby.
Ia juga menekankan pentingnya berbagi di bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan yang penuh hikmah dan maghfirah. 
" Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat untuk mereka, khususnya warga Walahar. 
Kami akan terus bersinergi dengan siapapun selama itu positif untuk kepentingan sosial," tambahnya. 

Ketua Ranting XTC Desa Walahar, Irwan  menyampaikan ucapan terima kasih kepada H. Deby atas terselenggaranya acara ini. 
Ia memuji H. Deby sebagai sosok tokoh muda yang aktif dan selalu memberikan dukungan dalam berbagai program kegiatan kepedulian lingkungan.
 " Beliau selalu mensupport setiap kegiatan Ranting XTC Walahar, dan Alhamdulillah, acara santunan dan buka puasa bersama ini sukses terlaksana," ungkap Irwan. 

Kolaborasi antara pengusaha dan organisasi masyarakat mampu memberikan contoh yang baik dan positif. 
Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus menebar kebahagiaan dengan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan (0en/Red)

22 Maret 2025

DPD SPRI SUMUT, Media Pendamping News & Metropos 24 Gelar Baksos Jelang Idul Fitri 1446 H

Medan ,MEInd TV- Pengurus DPD SPRI SUMUT " Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara " bersama jajaran Management Media Pendamping News "MPnews" dan Metropos 24 melaksanakan Bakti Sosial dengan membagikan Ratusan paket Sembako yang terdiri dari, beras, gula, minyak makan dan mie instan, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H. 

Bakti sosial tersebut di ikuti insan wartawan dan warga masyarakat yang tinggal di kota Medan sekitarnya. Acara bakti sosial tersebut dilaksanakan di kantor Media Pendamping News dan Metropos 24, Jl Pantai Barat No 46, Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sumatera Utara  (Sabtu, 22- 03-2025.) 

Kegiatan bakti sosial tersebut rutin dilaksanakan DPD SPRI SUMUT setiap tahunnya bersama management Media Pendamping News dan Metropos 24, dalam rangka menyambut hari besar keagamaan.
Pada kegiatan acara tersebut Ketua DPD SPRI Sumut sekaligus pimpinan serta pemilik Media Pendamping News dan Metropos 24, Burju Simatupang ST.SH. mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian DPD SPRI UMUT bersama management Media Pendamping News dan Metropos 24 terhadap insan warawan beserta warga masyarakat sekitaran kota Medan. 

Tampak hadir pada acara bakti Sosial tersebut, (Ketua DPD SPRI SUMUT) Burju Simatupang, ST. SH. (Sekretaris) Wilmar Tambunan SE. (Bendahara ) Ir.Sahroji. Salah seorang warga masyarakat yang turut serta dalam kegiatan bakti sosial tersebut Ibu uci berujar, mereka sangat berterima kasih atas adanya kegiatan bakti sosial pembagian sembako tersebut dan berharap agar kegiatan bakti sosial tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Ibu uci pada akhir kata sambutannya mengatakan, mereka akan selalu mendoakan segenap Pengurus DPD SPRI SUMUT beserta pimpinan dan management "MPnews" serta Metropos 24, agar semakin sukses dan berhasil dalam segala kegiatan nya. 

Sekretaris DPD SPRI Sumut yang juga merupakan Wakil Pimpinan Redaksi MPnews dan Metropos 24, Wilmar Tambunan SE dalam acara tersebut berharap kedepannya, agar adanya pihak swasta dan pemerintahan yang dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan bakti sosial yang di adakan DPD SPRI SUMUT bersama Media Pendamping News dan Metropos 24 tersebut, serta diharapkan dapat menjadi salah satu sponsor, dalam kegiatan bakti sosial tersebut kedepannya, sehingga masyarakat yang merasakan dampak langsung kegiatan bakti sosial tersebut semakin bertambah jumlahnya.(Red)

21 Maret 2025

Program 100 Hari Kerja Bupati Pemalang Diwarnai Demonstrasi, Aliansi Desak Pemberantasan Pungli


Pemalang, MEInd TV 
- Aksi demontrasi yang digelar Aliansi Kesetiakawanan Sosial di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Pemalang, Pada Jumat (21/3/2025) pukul 14.20 WIB sampai selesai berujung audensi di dalam kantor Inspektorat bersama perwakilan Pemerintah Daerah. 

Massa aksi yang dipimpin Koordinator Andi Rahmat dan Sekretaris Hamu Fauzi, serta diikuti Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyuarakan dugaan pungutan infaq di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama yang sempat viral beberapa waktu yang lalu di sosial media. 
 Tentu aksi massa tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah, dimana program kerja 100 hari Bupati Pemalang, sudah beberapa kali diwarnai aksi demonstrasi. Tak ingin suasana menjadi perhatian lebih serius dari masyarakat luas, pada akhirnya perwakilan Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka ruang diskusi. 

Hadir dalam diskusi tersebut Inspektur Inspektorat Edi Susilo Temu Raharjo, S.T., Kepala Baznas Agus Nurkholis, Kepala Kesbangpol Bagus Sutopo, S.STP., M.AP., Kepala Satuan Pol PP Drs. Ahmad Hidayat, M.M., serta Kepala Diskominfo, Joko Ngatmo.
Selain itu dalam audensi, Perwakilan Mahasiswa PMII menekankan bahwa surat edaran Baznas terkait pengumpulan infaq harus dikritisi. Menurutnya, masyarakat belum mendapatkan keadilan. 
Mereka menyoroti potensi penyalahgunaan dana yang dikumpulkan tanpa kejelasan mekanisme akuntabilitasnya. Selain isu pungutan liar Infaq, dalam audensi yang berlangsung menyoroti pengondisian penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Serta berbagai program, yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan pembangunan nyata di Pemalang. 

Koordinator aksi, Andi Rahmat, menyampaikan sebenarnya saya berada di Jakarta, tapi karena persolan ini, saya tetap disini. Jika permasalahan pungli ini tetap dibiarkan, dapat dipastikan Kabupaten Pemalang akan terus tertinggal dari daerah lain. 

 "Kami prihatin terhadap kondisi Pemalang yang masih tertinggal. Kami berharap Pemkab Pemalang transparansi dalam pengelolaan dan publik harus dijaga agar tidak terjadi praktik pungli yang merugikan masyarakat," tegas Andi. 

Dalam tanggapannya, Kepala Kesbanglol Bagus Sutopo menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola di Pemalang harus dilakukan dengan langkah yang sistematis dan tidak hanya mengandalkan aksi demonstrasi.
 "Kita harus bekerja sama dengan pendekatan yang terstruktur. Diskusi seperti ini penting, untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepan," ujar Bagus Sutopo.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh aliansi, menurut Andi Rahmat, jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret, maka aksi turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar akan tetap dilakukan. Sebagai bentuk penutup, audensi diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun forum diskusi lebih lanjut guna membahas langkah konkret dalam pemberantasan pungli. 

Namun perwakilan dari Aliansi menegaskan mereka tetap mengawal ini dengan ada kejelasan yang memuaskan. Dalam sesi wawancara dengan awak media, Andi Rahmat menegaskan, bahwa audensi ini merupakan langkah awal dalam mengawali isu pungli di Pemalang.

 "Kami akan menyusun resume dan review terkait dugaan pungli yang terjadi, serta membentuk forum diskusi untuk mencari solusi konkret,' Kata Andi. " Tentu tujuannya biar Pemalang tidak terus-menerus mengahadapi masalah serupa," tambahnya. 

Ia juga menyoroti perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana Infaq Ramadan. "Masalah ini bukan hanya sekedar ada sedikit, tetapi banyak masalah yang menjadi temuan harus diusut. Misalnya pemotongan THR, bagi pegawai. "Kami ingin, ini jadi seremoni. Harus ada kebijakan dan konkret yang dihasilkan di forum ini," tandasnya. 

Ditambahkan oleh Hamu Fauzi, masyarakat Kabupaten Pemalang tidak ingin Tsunami Birokrasi kembali terjadi, seperti kita ketahui saat rezim Bupati Pemalang MAW, pada periode yang lalu. 
 "Kami minta dengan tegas, Inspektorat Kabupaten Pemalang benar - benar bertindak sebagaimana fungsinya, jangan hanya duduk manis saja," ujarnya. 

 "Ini baru masalah remeh temeh terkait Infaq, pengondisian penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati. Kalau tidak segera kami sikapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi jual beli jabatan yang pada akhirnya membuat masyarakat Pemalang menjadi susah," pungkas Hamu.(Red)