Presiden Prabowo Pimpin Penurunan Bendera, Panglima TNI Ikut Hadiri Upacara di Akmil Magelang

Magelang , MEInd TV- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah. 

Upacara ini berlangsung di Lapangan Pancasila Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/02/2025).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, para pejabat TNI-Polri, serta para kepala daerah yang mengikuti retret.

Upacara penurunan bendera ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta menunjukkan komitmen kuat TNI dalam mendukung pemerintahan. (Red)

Ajudan Panglima TNI Diduga Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Tindakan Tegas

Jakarta, MEInd TV - Aksi intimidasi kembali terjadi terhadap jurnalis. Kali ini, seorang ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengancam Adhyasta Dirgantara, jurnalis Kompas.com, saat Adhyasta hendak mewawancarai Jenderal Agus Subiyanto di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025).

Insiden ini terjadi setelah Panglima TNI menyelesaikan sesi wawancara dan hendak meninggalkan lokasi. Ajudan tersebut mendekati Adhyasta dan mempertanyakan apakah ia sudah mendapatkan arahan sebelum mencoba mewawancarai Panglima TNI.

 "Ngapain kau? Memang tidak di-briefing?" tanya ajudan tersebut. Namun, situasi menjadi lebih tegang saat ajudan tersebut melanjutkan perkataannya dengan nada mengancam, “Kutandai muka kau, aku sikat kau.” 

Peristiwa ini mendapat kecaman keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari sekitar 20 organisasi, termasuk Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, dan Amnesty International Indonesia.

Koalisi tersebut mendesak Detasemen Polisi Militer untuk menindak tegas aparat TNI yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis.

Mereka juga mengecam segala bentuk penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik, termasuk yang dilakukan oleh pengawal Panglima TNI. Koalisi Masyarakat Sipil meminta Dewan Pers untuk segera mengirimkan Satgas Anti-Kekerasan guna memastikan kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Dewan Pers juga didesak untuk terus memantau dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kerap sekali luput dalam pendataan. 

Insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. 

Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dan memastikan bahwa jurnalis dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut. (Dilangsir Berita Republik) (Red)

Pilkada Selesai, Kuantang Singingi Bersatu Sambut Ramadhan dengan Silaturahmi

Kuantang Singingi, MEInd TV- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi telah selesai dilaksanakan," sebut IPTU Rony Charlos, SH., MH, pada media ini, Pada Jumat (28/02/2025). 

Proses demokrasi yang telah dilalui tentu menuntut komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas daerah dan melanjutkan pembangunan pasca pemilihan. 

 Sebagai langkah konkret, untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kab. Kuansing tetap kondusif maka Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Intelijen Keamanan melakukan Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan bekerjasama dengan Kemenag dan Kesbangpol Kab. Kuansing melaksanakan kegiatan di Rumah Makan Sederhana dengan tema: Silaturahmi Kepolisian dengan FKUB, Kesbangpol, Todat, Toga, Ormas dan Timses Paslon" dalam rangka menciptakan Keamanan, Kerukunan dan Kestabilan Kamtibmas Pasca Pilkada serentak tahun 2024 di Kab. Kuansing serta menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kakan Kemenag, Ketua FKUB, Kaban Kesbangpol, Ketua MUI, LAN, LAMR, NU, Muhammadiyah, Ormas Perti, Ormas Katolik, Protestan, Hindu, Persatuan Gereja Indonesia dan Timses Paslon. "Dalam kesempatan tersebut Panit 3 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Riau IPTU Rony Charlos, S.H., M.H. dalam hal ini menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan melupakan perbedaan pilihan politik pasca Pilkada dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pendukung kandidat, untuk bersama-sama membangun Kab. Kuansing yang lebih baik. "IPTU Rony Charlos menyampaikan, Perbedaan pilihan politik yang terjadi selama masa kampanye hendaknya tidak menjadi penghalang bagi terciptanya suasana damai dan kondusif kedepannya," ujarnya. 

 "Lagi kata Rony Charlos, Penguatan silaturahmi merupakan kunci utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perbedaan pilihan politik tidak lagi menjadi penghalang dalam memajukan daerah. 

Selain itu, kita juga akan segera menyambut Bulan Suci Ramadhan, Bulan yang penuh Berkah, Rahmat dan Ampunan," ujarnya. 

 "Tambah Rony Charlos, Bulan yang selalu dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Sebagai umat yang beriman, marilah kita mempersiapkan diri menyambut Ramadhan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan dan semangat untuk meningkatkan ibadah serta memperbanyak amal kebaikan. 

Semoga dengan datangnya Ramadhan, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi pribadi yang lebih baik," tutupnya.

 Diacara yang bersamaan Kakan Kamenang Kab. Kuansing, Drs. H. Efrion Efni, M.Ag, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak dikarenakan telah menjalankan Pilkada Serentak Tahun 2024 Kab. Kuansing berjalan dengan damai dan lancar, Walapun Kab. Kuansing masuk zona merah dalam Pilkada," ujar Kakan Kemenag Kab. Kuansing,  "Kemudian kata sambutan dari Kaban Kesbangpol Kab. Kuansing, H. Muhjelan Arwan, SH., MH, turut mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri karna telah menginisiasi acara ini, mari bersama-sama kita menjaga Kab. Kuansing tetap rukun dan bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kab. Kuansing ini," sebut Muhjelan Arwan.

 "Kata sambutan dari Tokoh Adat Dt. Emil Harda yaitu Pilkada telah berlalu dan kini saatnya kita kembali bersama sebagai satu keluarga besar. 

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang mendukung calon yang terpilih maupun yang belum, untuk saling mendukung dalam mewujudkan kemajuan daerah kita," harap Dt. Emil Harda. "Tambah Dt. Emil Harda selaku Tooh Ada Kab. Kuansing mengajak masyarakat, Jangan biarkan perbedaan politik menghalangi persaudaraan dan kerukunan kita sebagai warga adat dan bangsa. Kini, kita juga berada dalam ambang bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadhan," ungkapnya.

 Akhir sambutan nya Tokoh Adat mengatakan, Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Saya berharap kita semua bisa menyambut bulan suci ini dengan hati yang bersih, penuh kesabaran, dan semangat untuk memperbaiki diri," tutupnya. (Red) "Kata sambutan yang terakhir pada kegiatan adalah dari Tokoh Agama Pdt. Ramses Sihombing S.th selaku pengurus Persatuan Gereja Indonesia (PGI) tutut memberikan ucapan terimakasiha kepada pihak kepolisian yang telah bekerja keras menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Kab. Kuansing pada tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 dan kedepannya PGI akan selalu mendukung dan berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas," tutupnya mengakhiri acara. 

Pada sesi akhir kegiatan dilaksanakan dengan Foto bersama dan Makan bersama sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan penuh keakraban dan penuh tali kasih persaudaraan. (Red)

Pererat Kemitraan, Polres Jepara Jalin Silaturahmi dengan Insan Pers

Jepara, MEInd TV - Polres Jepara  dalam upaya mempererat hubungan dan membangun kerja sama yang lebih solid dengan insan pers, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menggelar acara ‘ngopi bareng’ yang dikemas dalam kegiatan Jumat Curhat bersama dengan awak media. 

Acara ini berlangsung di Pandan Wangi Resto dan Café, Kelurahan Karangkebagusan, Kecamatan Jepara Kota, dengan dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online, pada Jumat (28/2/2025)

Dalam suasana santai namun penuh makna, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara Polri dan insan pers. 

 Dalam kesempatan itu, Kapolres Jepara AKBP Erick menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. 

 "Media adalah mitra kami yang sangat penting. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, media dapat membantu Polri dalam menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat," ujar AKBP Erick.

Lebih dari sekadar ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara jajaran Polres Jepara dan insan pers. Kapolres menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara kepolisian dan media dapat menciptakan rasa aman serta mendorong pembangunan yang lebih baik di wilayah hukum Polres Jepara. 

 "Silaturahmi ini bertujuan untuk mendukung dan mengajak masyarakat agar patuh terhadap aturan. Dengan adanya rasa aman dan nyaman, pembangunan di wilayah ini dapat berjalan dengan lancar," tambahnya. Kapolres yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Banjarnegara ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

 "Harapannya, kita bisa terus berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengelola informasi dengan baik. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat valid dan benar, serta dapat menciptakan rasa aman yang nyata," tegasnya. 

Sementara itu, salah satu perwakilan insan pers Edi P, menyambut baik inisiatif Kapolres Jepara yang membuka ruang dialog dengan insan pers. "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Kapolres Jepara yang telah mengadakan acara silaturahmi ini. Ini adalah langkah positif untuk mempererat hubungan antara media dan kepolisian," ujarnya. 

Ia juga menegaskan bahwa insan pers yang berada di Kabupaten Jepara siap mendukung Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kota ukir ini. Dengan terjalinnya hubungan yang erat antara kepolisian dan media, diharapkan berbagai informasi penting dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. (Red)

Prihatin Kondisi Jalan Rusak TNI-Polri dan Masyarakat Tambal Jalan Berlubang

Jepara , MEInd TV - Polres Jepara/ Bhabinkamtibmas Polsek Keling Polres Jepara bersana Bripka Slamet Dwi Cahyono bersama Babinsa Serda Yanto dibantu masyarakat setempat, menambal jalan berlubang di sepanjang Dukuh Kauman RT 15/01, Desa Klepu, Kecamatan Keling, pada Jumat (28/2/2025). 

Kegiatan ini merupakan respon terhadap kondisi jalan yang rusak akibat intensitas hujan yang tinggi. Sehubungan jalan  berlubang sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor serta dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Selain itu, jalan rusak juga dapat menghambat arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kapolsek Keling Kompol Slamet Raharjo mengatakan, bahwa pihaknya berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan. 

 “Dengan jalan yang baik, masyarakat dapat berkendara dengan lebih nyaman dan terhindar dari risiko kecelakaan,” ujar Kompol Slamet Raharjo.

Selain melakukan penambalan jalan, petugas juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama saat kondisi jalan licin akibat hujan. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI-Polri terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya perbaikan jalan ini, dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan lalu lintas yang lebih lancar. Salah seorang penggunaan jalan, Sholeh mengatakan sangat menyambut baik kegiatan ini.

 “Kami sangat berterima kasih kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang telah peduli terhadap kondisi jalan di wilayah kami. Semoga jalan ini bisa awet dan tidak cepat rusak lagi,” harapnya. 

Diketahui, kegiatan penambalan jalan ini merupakan sinergitas antara kepolisian, TNI dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. (Red)

Skandal Korupsi Rp. 193,7 T, Putri Khairunnisa: Presiden Harus Ganti Seluruh Direksi PT. Pertamina

Jakarta ,MEInd TV - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa mendesak Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengganti seluruh jajaran direksi PT Pertamina dan anak perusahaannya. Tuntutan ini disampaikan, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 9 tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT. Pertamina. 

Termasuk terlibatnya jajaran komisaris dan direksi anak perusahaan BUMN ini pada periode 2018-2023. 

 "Sungguh memprihatinkan di tengah himpitan ekonomi dan efisiensi APBN/APBD, ada skandal mega korupsi. Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti seluruh jajaran Direksi PT. Pertamina dan anak perusahannya," kata Putri Khairunnisa dalam tuntutannya, Kamis (27/2/2025) di Jakarta.

Nisa sapaan akrabnya, mengecam fakta skandal korupsi yang terjadi di PT. Pertamina dan anak perusahaannya. 

Dirinya menegaskan, praktik korupsi ini merupakan kejahatan sindikasi yang merugikan negara dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama pengguna bahan bakar minyak (BBM). 

 "Yah jelas dong ini sindikat kejahatan besar dan saya yakin korupsi di anak perusahaan PT Pertamina yang melibatkan jajaran direksi dan pihak swasta ini adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 193,7 Triliun.

 Ini bukan sekadar masalah di anak perusahaan, tapi saya yakin ada keterlibatan petinggi Pertamina. Ikan busuk itu busuknya mulai dari kepala," tegas Nisa. Menurut informasi Kejagung, skandal ini melibatkan tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Shipping sebagai transportir. 

Modus kejahatan yang dilakukan meliputi impor BBM dalam jumlah besar, yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat Pertamina sebagai induk perusahaan. Nisa menegaskan, skandal ini menunjukkan kegagalan Pertamina dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap anak perusahaannya. Oleh karena itu, KNPI menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti seluruh jajaran direksi Pertamina. 

 "Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Direksi Pertamina telah gagal memastikan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Reformasi total di tubuh Pertamina adalah harga mati untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan," pungkas Nisa, yang merupakan alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti skandal ini. (red)

DPC HARPI Melati Bogor Resmi Dilantik dan Dikukuhkan, Larasati Menjadi Ketua Umum

Bogor , MEInd TV - Pengukuhan dan Pelantikan Pelaksanaan Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (DPC HARPI) “Melati” Kabupaten (Kab) Bogor periode 2025-2030 berlangsung sukses dan khidmat. 

Kepengurusan ini dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor Drs. Bambang Wibowo Tawekal. M.Si yang diwakili Jabatan Pelaksana, Saripudin, M.M.Pd (Golongan Pembina/IVa). 

Kemudian juga dilantik/diangkat secara resmi Ketua Umum DPD HARPI Melati Provinsi Jawa Barat, Ibu Hj. Euis Leliyamayasari, M.Pd. Dipl. Cidesco dari Kota Bandung. Pengangkatan Pengurus DPC HARPI Melati Kab. Bogor ini juga memiliki rangkaian acara 'Pernikahan Masal Insan Tuna Netra'. Yang mana berlangsung di Gedung Serbaguna 1 Pemda Kab. Bogor, Rabu (26/2/2025) mulai jam 09.00 sampai selesai.

 "Alhamdulillah acara Pengukuhan dan Pelantikan pengurus PLT DPC HARPI Melati Kab. Bogor ini sudah resmi digelar. Organisasi para Ibu-ibu enterpreneur ini merupakan organisasi mitra dari Dinas Pendidikan dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Bogor," ujar Ibu Larasati sapaan akrab Ketua Umum PLT DPC HARPI Melati Kabupaten Bogor dalam pidatonya. 

Menurutnya, perubahan kepengurusan ini diusulkan berdasarkan hasil Musyawarah Anggota DPC HARPI Melati Kab. Bogor, Jumat (31/1/2025). Dimana menghasilkan keputusan untuk mengangkat Ketua Umum PLT yang sebelumnya dijabat oleh almarhumah Ibu Any Sundari, S.Pd. kepada Ketua Umum PLT baru Ibu Larasati. 

 "Insya Allah kami bisa menjalankan amanah sebagai Ketua Umum PLT dengan baik sampai akhir masa periode. HARPI Melati Kab. Bogor bukan hanya menjadi organisasi bisnis, namun menjadi gerakan sosial. Salah satunya dengan mengadakan acara 'Pernikahan Masal Insan Tuna Netra'," kata Ibu Larasati.

Sementara itu Ibu Andi Upita, S.Pd selaku Pengusaha Wedding Organizer yang juga Bendahara DPC HARPi Melati Kabupaten Bogor mengatakan, organisasi ini adalah wadah kegiatan usaha kewirausahaan bidang kecantikan, fashion, event organizer dan entertainment.

Namun, dalam prakteknya juga menjadi gerakan perempuan di bidang sosial, filantropi, pendidikan dan budaya.

 "HARPI Melati Kab. Bogor akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan (skill). 

Terutama Ibu-ibu muda agar bisa menggerakkan kegiatan usaha dan perekonomian, untuk membantu keluarga," jelas Ibu Luna sapaan akrabnya.

Menurutnya, Kab. Bogor adalah daerah perdesaan yang memiliki jumlah 3 juta penduduk. 

Dimana memiliki tanah subur di pertanian dan perkebunan, bahkan potensi dalam perdagangan dan wisata. Sehingga kata Ibu Luna, semua potensi ini harus bisa dimanfaatkan dan memaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan income perkapita masyarakat Bogor. 

 "Jika perempuan dan Ibu-ibunya maju dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan, tentunya pendapatan kesejahteraan masyarakat bisa diraih. Untuk itu kami HARPI Melati Kab. Bogor bekerjasama dengan Pemda, akan melatih dan membimbing anggota pada kegiatan inkubasi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran," pungkas pengusaha muda keturunan Bugis Sulawesi Selatan ini. 

Inilah Susunan Pengurus DPC HARPI Melati Kabupaten Bogor Selanjutnya Sekretaris DPC HARPI Melati Kab. Bogor Ibu Lely Suryani membacakan, susunan pengurus DPC HARPI Melati Kab. Bogor periode 2025-2030. "Susunan Kepengurusan DPC HARPI Melati Kab. Bogor periode 2025-2030 diantaranya sebagai Pelindung,

 1. Bupati Kab.

 Bogor, 2. Ketua DPRD Kab. Bogor. Kemudian Pembina,

 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor

3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, 

4. Kepala Kesbangpol Kab. Bogor

5. Ketua GOW Kab. Bogor

 6. Ketua TP PKK Kab. Bogor," ucapnya. Ibu Lely sapaan akrabnya juga membacakan, untuk Penasehat, 

1. Suzana Susilawati, 

2. Hj. Mulyanie, 

3. Chotimatun. Selanjutnya untuk pengurus inti DPC HARPI Melati Kabupaten Bogor, Ketua Umum Larasati, Wakil Ketua 1. Acih Asriyanti, 

Sekretaris 1. Lely Suryani, 2. Indah Selvia dan Bendahara 1. Nani Suparni, 2. Andi Upita, S.Pd. "Kepengurusan inti ini akan dibantu bidang-bidang yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Diantaranya, Bidang Organisasi, Bidang Keanggotaan dan Humas, Bidang Sosial dan Ekonomi.

 Kemudian Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kebudayaan, dan terakhir Bidang Kerohanian," ujar Ibu Lely. Adapun nama-nama Pengurus Bidang-Bidang DPC HARPI Melati Kabupaten Bogor periode 2022-2027 diantaranya, Bidang Organisasi: Rosita Setiawati dan Rina Andriyani, SS., Bidang Keanggotaan dan Humas: Nurhayati, Rosidah dan Yuni Anggraeni. Kemudian Bidang Sosial dan Ekonomi: Istiyah, Hj. Arnisyah. Bidang Pendidikan/Pelatihan dan Kebudayaan: Astuti, Sri Wahyuni, S.Hut, Yuni Handayani dan terakhir Bidang Kerohanian: Hj. Siti Karwati. 

Acara Pelantikan dan Pengukuhan ini dihadiri Ketua dan perwakilan beberapa organisasi pembina dan mitra di Kab. Bogor. Diantaranya hadir dari organisasi pembina Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bogor dan Ketua Tim PPK Kabupaten Bogor. Untuk organisasi mitra hadir Ketua DPC Tiara Kusuma Kabupaten Bogor Ibu Sartika Maryamah dan Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor. Selanjutnya hadir Ketua DPC HISPPI Kabupaten Bogor, Ketua ASPEDI DPC Kabupaten Bogor Bapak Edi Wijaya, Ketua APDESI Kabupaten Bogor dan undangan lainnya. (red) 

Keterangan Foto: Acara Pengukuhan dan Pelantikan Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (DPC HARPI) “Melati” Kabupaten (Kab) Bogor periode 2025-2030 dan kegiatan sosial 'Pernikahan Masal Insan Tuna Netra' di Gedung Serbaguna 1 Pemda Kab. Bogor.25/2/25

Danramil 03 Serengan Sosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam TMMD

Surakarta, MEInd TV- Danramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta, Kapten Cba Tri Rusman Prasetyo S.Sos, selaku Tim Penyuluh dalam Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2025, memberikan penyuluhan tentang nilai-nilai ideologi Pancasila kepada warga di Pendopo Kelurahan Danukusuman, Serengan, Kota Surakarta, Kamis 27/2/2025

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari sasaran non-fisik TMMD selain pembangunan saluran air pasang Uditch. 

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di sekitar lokasi TMMD, sehingga diharapkan masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membela dan mempertahankan NKRI. 

 "Terutama untuk para generasi muda penerus bangsa harus betul-betul paham apa itu Pancasila yang isinya meliputi cermin dari kepribadian bangsa 'Bhineka Tunggal Ika'. 

Walaupun berbeda-beda, tetap satu Indonesia tercinta," pungkas Danramil.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen TNI dalam membangun karakter dan jiwa nasionalisme di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pelaksanaan TMMD. (Red)

Kapolri dan Panglima TNI Buka Kegiatan Baksos Presisi : Pastikan Kebutuhan Pokok Terjaga Selama Ramadan

Jakarta, MEInd TV- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan bakti sosial (Baksos) Presisi untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Kapolri ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat terjaga jelang Ramadan.

 "Baru saja kita melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama dengan TNI, Polri dan seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, aliansi BEM universitas yang ada di pusat dan juga yang berada di wilayah. Dan hari ini kita laksanakan secara serentak," ujar Kapolri, Kamis (27/2/2025). 

Kegiatan ini juga digelar serentak di 34 Polda di Indonesia. Sasaran bantuan sembako ini diberikan kepada 55 elemen yang terdiri dari aliansi BEM, Cipayung Plus, BEM non aliansi hingga organisasi kepemudaan lainnya. Total sembako yang diberikan adalah 161.411 paket. 

"Kegiatan ini kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Di mana kegiatan ini bentuk lain dari kegiatan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan ini untuk 55 elemen yang tergabung di pusat dan di daerah masing-masing. 

Saat ini yang kita bagikan kurang lebih 161.411 paket," jelas Kapolri.

Ia mengatakan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolri ingin memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat terjaga jelang Ramadan.

 "Tentunya kita harapan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan khususnya menghadapi bulan suci Ramadan, yang kita tahu kita harus menghadapi beberapa hal terkait kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Harapan kita semuanya tetap bisa terjaga," pungkas Kapolri.(Red)

Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Bangun Kawasan Transmigrasi

Jakarta, MEInd TV - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengajak perguruan tinggi, khususnya Universitas Nasional (Unas), untuk berkolaborasi dalam membangun kawasan transmigrasi. 

Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan para akademisi Unas dalam forum KAHMI Rayon Unas.25 Februari 2025 Viva Yoga menjelaskan bahwa program transmigrasi kini memiliki paradigma baru yang bersifat bottom-up, di mana usulan transmigrasi bisa diajukan oleh pemerintah daerah. 

 "Sekarang keinginan adanya transmigrasi bisa diusulkan oleh pemerintah daerah," ujar Viva Yoga. Paradigma baru ini mendorong banyak kepala daerah meminta Kementerian Transmigrasi untuk mengirimkan transmigran ke wilayah mereka. "Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan butuh 250 kepala keluarga, sedang Kabupaten Siak membutuhkan 500 kepala keluarga," ungkapnya.

 "Mereka membutuhkan para transmigran agar lahan-lahan kosong terkelola dan berdaya guna hingga menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru," tambah Viva Yoga.

Ia juga memaparkan bahwa program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupaten/kota, dan 3 provinsi sejak tahun 1950. Tiga provinsi yang terbentuk dari adanya transmigrasi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Viva Yoga mengajak semua pihak, seperti pelaku usaha dan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi dalam membangun kawasan transmigrasi.

 "Di Kementerian Transmigrasi ada Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) yang mirip dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan. Dalam IPT, bisa menanamkan modal untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang," jelasnya.

 Viva Yoga mengajak Unas untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada dalam program transmigrasi. "Membangun kawasan transmigrasi perlu berkolaborasi dengan semua pihak," tutur mantan Presidium Majelis Nasional KAHMI itu. 

 Ia menegaskan bahwa IPT dengan pola inti-plasma akan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi, diharapkan program transmigrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak. (Red)

Semangat Emak-Emak Bantu Capai Target Sasaran Fisik TMMD

Boyolali, MEInd TV- Pelaksanaan TMMD Reg Ke 123 Kodim 0724/Boyolali benar-benar menumbuhkan rasa gotong royong ditengah masyarakat. Terlihat dari kerumunan warga beberapa ibu ibu ikut membantu program sasaran fisik berupa pengecoran/betonisasi jalan sepanjang 700 meter, dengan penuh semangat tidak kenal lelah bahu membahu bersama masyarakat mengangkat pasir memakai ember untuk bahan pengecoran jalan guna membantu Satgas TMMD Reg ke 123 Kodim 0724/Boyolali, Kamis 27/2/25

Bukan perkara mudah seorang ibu-ibu separuh baya melakukan kegiatan ini, ikut bergabung bersama TNI dan warga dalam mengangkat pasir untuk di dekatkan ke molen supaya lebih dekat dalam proses pengadukannya. 

 “Pekerjaan di rumah itu wajib hukumnya bagi seorang ibu rumah tangga, tapi sesudah rampung maka saya dan ibu ibu lainnya manfaatkan waktu yang ada ikut membantu bapak-bapak TNI membangun desa kami.

" Saya merasa senang,TNI aja mau membangun desa kami kenapa saya diam, lebih baik ikut sekalian,” ungkap satu diantara ibu-ibu warga Desa Karangseneng yang ikut membantu satgas TMMD Reg Ke 123 Kodim 0724/Boyolali. ( Red )

Satgas Yonif 131/BRS Berikan Pelayanan Kesehatan dan Sembako di Kampung Waris Papua

Keerom, MEInd TV - Satgas Yonif 131/BRS Pos Waris menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Papua dengan melaksanakan kegiatan anjangsana, berbagi sembako, dan pemeriksaan kesehatan di Kampung Banda, Distrik Waris, Papua, Kamis  27/2/25 

Kegiatan yang dipimpin oleh Danpos Waris, Letda Inf M Fijay Amir, bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, peduli terhadap kesejahteraan dan kesehatan warga, serta menjadi sarana komunikasi langsung dengan masyarakat binaan. 

 "Selain melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan Papua, Satgas juga melaksanakan kegiatan Binter kepada masyarakat binaan pos untuk membangun komunikasi demi kelancaran dalam tugas," ujar Danpos Waris.

Bapak Martin May (52 tahun), warga penerima sembako, menyampaikan rasa terima kasih kepada TNI atas kepedulian mereka terhadap warga Kampung Banda.

 “Terima kasih bapak pos yang sudah berkunjung dan perhatian kepada kami. Semoga bapak pos selalu diberikan kelancaran dalam bertugas," ucap Martin May. 

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Satgas Yonif 131/BRS dalam membangun hubungan baik dan membantu masyarakat Papua.

 ( Red )

Jelang Ramadhan Polresta Banyuwangi Luncurkan Tim Patroli Samapta Presisi

Banyuwangi , MEInd TV – Polresta Banyuwangi Polda Jatim resmi meluncurkan Tim Patroli Samapta Presisi dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. 

Peluncuran yang digelar di halaman Mapolresta Banyuwangi ini di pimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, didampingi Wakapolresta AKBP Teguh Priyo Wasono serta pejabat utama (PJU), Kamis (27/2).

Tim Patroli Samapta ini dibentuk sebagai bagian dari strategi penguatan keamanan dengan pola patroli yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap berbagai gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banyuwangi Polda Jatim. "Peluncuran tim ini merupakan bentuk kesiapan kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Pol Rama Samtama Putra.

Kapolresta Banyuwangi menjelaskan, Tim Patroli Samapta akan bertugas mengantisipasi tindak kriminalitas, balap liar, pengamanan unjuk rasa, hingga membantu satuan fungsi lainnya seperti Satreskrim dan Satnarkoba.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan simulasi patroli dan pengamanan oleh tim yang menunjukkan kesiapan mereka dalam menangani berbagai skenario di lapangan.

Dengan bekal latihan intensif, tim ini diharapkan mampu merespons dengan cepat dan tepat setiap potensi gangguan keamanan yang muncul. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menambahkan bahwa keberadaan Tim Patroli Samapta Presisi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Banyuwangi. 

 "Dengan metode patroli yang lebih modern dan teknologi yang mendukung, tim ini akan terus berupaya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya,"terang Kombes Pol Rama Samtama Putra. 

Peluncuran Tim Patroli Samapta ini menjadi langkah strategis Polresta Banyuwangi Polda Jatim dalam meningkatkan kehadiran Polisi di tengah masyarakat untuk memberikan respons cepat terhadap situasi yang memerlukan tindakan kepolisian. ( Red )

Mahasiswa Madiun Terima Penghargaan dari Kapolri,Dukung Ketahanan Pangan

Madiun, MEInd TV - Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, Polri secara serentak melaksanakan penanaman jagung yang dimulai pada bulan November 2024 lalu. Jagung yang ditanam di lahan seluas 28 Hektar berlokasi di petak 139 RPH Notopuro BKPH Notopuro KPH Saradan tersebut kini sudah panen. 

Panen Raya Jagung Serentak Tahap I kali ini dilaksanakan oleh Polri di pusatkan di RPH Notopuro Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik menyampaikan bahwa dalam kegiatan penanaman jagung di RPH Notopuro, Polri dalam hal ini Polres Madiun dan Satbrimob Polda Jatim melibatkan berbagai elemen masyarakat diantaranya para kelompok tani dan mahasiswa.

 “Ada rekan - rekan Mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Madiun juga aktif dalam kegiatan penanaman jagung saat KKN," ujar AKBP Rofik.

Mahasiswa tersebut bahu membahu bersama Polri dan masyarakat membantu melakukan penanaman bibit jagung guna mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. 

Atas dedikasinya, Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada ke Limabelas Mahasiswa tersebut pada saat pelaksanaan panen raya jagung serentak tahap I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Kapolda Jatim, Komjen Pol Imam Sugianto.

Irwasum Polri mengatakan Kapolri memberikan penghargaan kepada para mahasiswa sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras dan peran aktifnya dalam memperkuat sektor pertanian demi kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan.

 "Bapak Kapolri memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif rekan - rekan Mahasiswa dalam memperkuat sektor pertanian demi kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan," terang Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Harapan kedepan, semoga kegiatan yang dilakukan Mahasiswa Madiun ini dapat menjadi contoh bagi Mahasiswa yang lain dalam mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. ( Red )

Koops Udara I Turut Serta Kegiatan Donor Darah Gabungan sebagai Wujud Kepedulian Sosial TNI AU

Jakarta , MEInd TV - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin M. Nurdin mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT TNI AU Ke-79 Tahun 2025 yang mengangkat tema

 "Dengan Semangat Swabuana Paksa, TNI Angkatan Udara Siap Menjaga Kedaulatan Udara Nasional, Untuk Mewujdkan Indonesia Maju".

 Donor darah gabungan tersebut dilaksanakan di Gedung Serba Guna Leo Wattimena Makoopsudnas, yang melibatkan personel dari Koopsudnas, Koops Udara I, Kosek IKN dan Lanud Halim Perdanakusuma. (Rabu, 26-2-2025). 

Donor darah gabungan yang terselenggara atas kerjasama Palang Merah Indonesia tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 146 kantong darah, yang selanjutnya di sumbangkan ke PMI Jakarta Timur.

Sebelum mendonorkan darah, para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya. Kegiatan donor darah tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia, dan kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian sosial TNI AU terhadap masyarakat. 

Turut hadir dalam acara tersebut Kaskoopsudnas Marsda TNI Donald Kasenda S.T., S.I.P., M.M., Para Pejabat Koopsudnas, Pejabat Koops Udara I, Pejabat Kosen IKN, Pejabat Lanud Halim Perdanakusuma, serta pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan Koopsudnas, Pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I. ( Red)

Slamet Ariyadi : DPR RI dan Masyarakat Berperan Mengawasi dan Mengontrol Tata Kelola BPI Danantara

Jakarta - Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025) mendapat respon positif dan penuh harapan banyak kalangan.

Salah satunya yang memberikan apresiasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Slamet Ariyadi. 

 Anggota DPR RI asal Dapil Jatim XI Madura ini Slamet Ariyadi mengatakan, terbentuknya BPI Danantara akan menjadi sejarah baru bagi dunia bisnis dan investasi. 

Terutama menuju Indonesia Emas yang didambakan seluruh masyarakat indonesia. “Pembentukan dan Launching BPI Danantara momen sejarah baru menuju Indonesia Emas.

Harapan kesuksesan Danantara harus kita dukung dan kawal bersama semua elemen masyarakat Indonesia," ucap Slamet sapaan akrabnya, Rabu (26/7/2025) di Jakarta.

 Selanjutnya Politisi Muda ini mengatakan, kesuksesan BPI Danantara juga tidak lepas dari peran masyarakat Indonesia, untuk ikut mengontrol dan mengawasi lembaga. 

Sebab katanya, masyarakat Indonesia berhak tau tentang perputaran keuangan negara yang memiliki aset sebesar 14.000 Triliun.

 "Kami di DPR RI akan mengawasi dan mengontrol tata kelola BPI Danantara berjalan dengan baik sesuai instruksi dan arahan Presiden. Dimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara," tandas Slamet. 

Sekjen DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) juga mengatakan, keputusan pembentukan BPI Danantara diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

 "Kalau BPI Danantara sebagai super holding bisa mengelola bisnis dan investasi negara di di nasional dan global. Tentu akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen," pungkas Slamet pria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur ini. Presiden Resmi Luncurkan BPi Danantara Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Ke 8, Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada Senin (24/2/2025). 

Lembaga super holding ini akan pengelola aset-aset BUMN. Pada tahap awal rencananya, Danantara menaungi tujuh BUMN jumbo, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Namun akhirnya, Danantara diputuskan mengelola seluruh aset BUMN.

 “Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara,” ujar Prabowo, Senin (24/2/2025).

Selanjutnya dirinya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana BPI Danantara. 

Prabowo menjelaskan, gelombang pertama investasi mencapai US$ 20 miliar akan dikucurkan dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dollar dan akan difokuskan dalam hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein akuakultur dan EBT. 

 “Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa,” jelas Prabowo. (red)

Ketua DPW Sumut FORMAPERA, Bambang Syahputra Siap Menjalankan Amanah Roda Organisasi di Sumut

Sumatera Utara, MEInd TV- Mubes Forum masyarakat Pemantau Negara ( Formapera) Selasa 25 February 2025 di wings hotel Yang di hadiri oleh ketua umum Yudhistira S,kom dan para pendiri dan pembina Formapera Musfa SH, Marzan SH, Mkn, Ihwan Bancin, Dedy koesnandar , Surya Darma, Arfan SH,purn Kompol Syahrizal Dan terlihat hadir Tamu undangan dari beberapa organisasi yaitu, Agan. SH dari ketua SBSI , Ketua IWO Sumut ikatan wartawan online Bung Amri dan jajaran ,Iwo Deli Serdang Rio Lubis , ketua formapel Anggie dan jajaran nya

Bambang Syahputra ketua DPW FORMAPERA Sumut mengucapkan Ribuan terima kasih kepada rekan rekan sahabat sesama organisasi yang meringankan langkah hadir di acara mubes ini. 

Beliau juga mengucapkan salam hormat kepada seluruh keluarga besar Formapera ribuan terimakasih telah memberikan amanah kepercayaan kepada saya untuk menjalankan Roda Organisasi khusus di Sumatra Utara Agar Formapera dapat membantu masyarakat dan berenergi kepada aparat pemerintahan daerah dan menjadikan sosial control masyarakat propesional dan berakhlak.

Bambang Syahputra sebagai ketua LSM Formapera Sumut berharap kepada rekan rekan dan berkerja sama dengan azas gotong royong tetap solid kompak tidak ada cerita ketua yang jelas kerja sama dan sama sama kerja ketua hanyalah simbol amanah saja bagi nya ungkap Bambang.

Bambang mengatakan kita juga akan merubah paradigma pandangan LSM di lapangan yang selama ini dan melihat imets buruk tentang LSM yang di lakukan oknum- oknum yang mencoreng kinerja sesama kelembagaan.   Namun, itu hanya lah segelintir orang saja dan masih banyak kawan kawan sesama kelembagaan yang profesional dan berakhlak dan semoga kita khususnya keluarga besar Formapera kita adalah salah satu nya Propesional dan Berakhlak, Ungkap ketua Lsm DPW FORMAPERA Sumut Bambang Syahputra. (Red)

BSKDN Kemendagri Bahas Strategi Pilkada yang Efektif, Efisien, dan Demokratis

Jakarta, MEInd TV - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng sejumlah pakar dalam forum diskusi aktual yang mengusung tema.

 "Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Desain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Efektif, Efisien, dan Demokratis". 

Diskusi ini merupakan bagian dari komitmen BSKDN untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik.

Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam sambutannya menegaskan bahwa Pilkada memiliki peran krusial dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu memastikan proses pemilihan yang berkualitas, transparan, dan dilakukan secara demokratis.

Noudy mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak secara langsung oleh masyarakat masih menjadi bahan kajian yang strategis. 

Ia mengungkapkan bahwa berbagai pemikiran dari para pemimpin bangsa, peneliti, dan masyarakat telah mengarah pada wacana untuk meninjau kembali sistem Pilkada yang diterapkan saat ini.

 "Forum diskusi aktual ini menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, baik dari perspektif nasional maupun internasional, terkait desain Pilkada yang lebih efektif dan efisien. 

Hal ini penting mengingat ekses yang ditimbulkan oleh Pilkada Serentak, mulai dari potensi konflik horizontal di masyarakat hingga tingginya anggaran yang dibutuhkan,” ujar Noudy di Command Center BSKDN pada Selasa, 25 Februari 2025.

Sementara itu, dalam forum diskusi ini, para pakar menyoroti beberapa aspek penting, diantaranya pemanfaatan teknologi dalam Pilkada, peningkatan kapasitas penyelenggara Pilkada, serta strategi untuk mencegah berbagai kecurangan dalam Pilkada. Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan Pilkada yang lebih inklusif dan adil. 

Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia Titi Anggraini menyoroti akar permasalahan Pilkada, yang menurutnya tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi juga dalam sistem politik, khususnya partai politik. Ia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang lebih transparan.

 "Menurut saya, hulunya ada di partai politik, selama partai politik tidak berbenah sulit mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis," ujarnya. Di lain pihak, Executive Director Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan terkait pentingnya masyarakat memahami dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, khususnya dalam konteks Pilkada. 

Dia menegaskan perdebatan antara Pilkada langsung dan tidak langsung selalu muncul, tetapi penting untuk melihat konstruksi yang ada dalam UUD 1945 serta kesinambungan amandemen yang terjadi sejak 1999-2022 sehingga penyelenggaraan Pilkada secara demokratis dapat lebih dipahami. 

Nisa juga mengatakan, guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas diperlukan dukungan kelembagaan yang profesional dan berintegritas, sehingga permasalahan terkait hasil Pilkada dapat diselesaikan dengan baik.

 "Ada perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sampai 2022 sehingga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih baik, lebih demokratis," jelasnya. Sejalan dengan itu, Program Officer Perludem Heroik M. Pratama menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi dalam tahapan Pilkada juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, pemanfaatan teknologi seperti E-Recap dapat memotong alur rekapitulasi hasil Pilkada berjenjang yang memakan waktu lama dan berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan baik dari segi logistik maupun biaya penyelenggara. 

 "Penggunaan E-Recap dapat menekan ongkos biaya politik pasangan calon untuk membayar saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena formulir C. Hasil di TPS dipublikasikan secara real-time bahkan bisa terhubung dengan kantor partai untuk memperoleh data," pungkasnya.  ( Red)

Pelantikan YPLP Dan APKS PGRI Sumut, Ilyas Sitorus Ajak Seluruh Pengurus Wujudkan Mimpi PGRI

Medan , MEInd TV – Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Dr. Ilyas Sitorus, M. Pd., sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut, mengajak seluruh pengurus dan anggota mewujudkan mimpi dan cita-cita PGRI yang sudah ada sejak dulu. Yaitu mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, memuliakan guru, dan menolong kesulitan guru. 

Hal itu disampaikan Ilyas Sitorus pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Selasa (25/2). 

 “Mimpi yang sangat luar biasa ini harus menjadi mindset semua pengurus. Jangan ber-PGRI kalau tidak ingin mempertahankan NKRI, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan pendidikan, jangan ber-PGRI kalau tidak ingin memajukan guru, dan jangan ber-PGRI kalau tidak ingin menolong kesulitan guru,” ucap Ilyas Sitorus.

Ilyas berharap, keberadaan guru dari pelosok desa hingga ibu kota menjadi kekuatan bagi PGRI untuk membangun dan mewujudkan mimpi tersebut. Kepada pengurus yang baru dilantik, Ilyas pun berharap dapat bersama-sama membesarkan PGRI. Sementara itu, Ketua Pembina YPLP Pusat Prof. Dr. Supardi membenarkan apa yang disampaikan Plh PGRI Sumut Dr. Ilyas Sitorus, M. Pd., bahwa tujuan dari PGRI adalah nasionalis, dalam rangka mempertahankan NKRI. PGRI, katanya, ingin membela hak-hak guru dan membela kesulitan guru. 

Hal itulah yang saat ini sedang dielaborasi mejadi jati diri PGRI. “Organisasi PGRI dijadikan sebagai organisasi perjuangan. Hal ini dalam rangka membela NKRI dan menjunjung nasionalis yang disempurnakan melalui pendidikan. 

PGRI juga sebagai lembaga profesi dan PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan,” kata Supardi. Dirinya berharap dengan kekuatan yang dimiliki, PGRI maka mampu mengembangkan dan membina sekolah-sekolah yang ada di Sumut. 

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sekolah PGRI baru berdiri di 9 kabupaten/kota, di antaranya di Kota Medan (7 sekolah), Sibolga (2 sekolah), Kabupaten Toba (2 sekolah), Tapanuli Utara (1 sekolah), Serdangbedagai (1 sekolah), Langkat (1 sekolah), Labuhanbatu Selatan (2 sekolah), Deliserdang (2 sekolah), dan Batubara (1 sekolah). Sekolah yang sudah berdiri tersebut merupakan sekolah TK, SMP, SMA, dan SMK. 

Dia berharap, kepada pengurus yang baru melakukan pendataan dan penataan, baik berupa kelembagaan dan aset, khususnya di Sumut. Supardi mengatakan, berdasar data yang ia peroleh, di PGRI Sibolga siswanya hanya 36 orang.

 Namun aset tanah yang dimiliki luasnya 1 hektare. 

Dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan, ia mencontohkan bisa saja kemudian aset tersebut dikembangkan menjadi Universitas PGRI.

 “Saya berharap kepada pengurus yang dilantik dapat memberikan karya dan turut dalam pembangunan Sumut,” ucapnya. 

Adapun susuan pengurus YPLP PGRI Sumut masa bakti XXIII Periode 2025-2030 yang dilantik oleh Ketua Pembina YPLP Supardi yakni Ketua Jamilin Purba, Wakil Ketua Junaidi, Sekretaris Sabam Malatua Nainggolan, Bendahara Anita Hasibuan, dan para anggota.

Pada kesempatan itu Ilyas Sitorus juga melantik Pengurus Satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Sumut masa bakti XXIII tahun 2024-2029 yang diketuai oleh Mardimpu Sihombing beserta jajarannya. (Red) 

FOTO : PELANTIKAN YPLP DAN APKS PGRI Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus sekaligus Pelaksana harian (Plh) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut, pada acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut.

Bidkum Polda Jateng Sosialisasikan KUHP Nasional dan Penggunaan Senjata Api di Polres Demak

Demak, MEInd TV – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Tengah menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada anggota dan Bhayangkari Polres Demak di Aula Wicaksana Laghawa, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabidkum Polda Jateng, Kombes Pol. Johanes Setiawan Widjanarko, bersama timnya dan diikuti oleh anggota dan Bhayangkari Polres Demak.

Sosialisasi difokuskan pada dua materi utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan tata cara penggunaan senjata api.

Pembina Mugiarti menyampaikan materi terkait KUHP Nasional yang baru, sementara Kompol Subroto memaparkan materi penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian. 

Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha, menekankan pentingnya kegiatan ini bagi seluruh anggota Polres Demak. "Kami berharap para anggota dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujarnya. 

 Pemahaman yang baik terhadap KUHP Nasional yang baru dan tata cara penggunaan senjata api sangat krusial untuk menunjang kinerja kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab. 

 "Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Red)

Kasdim 0735/Surakarta Beri Penyuluhan Bela Negara Kepada Warga dalam Kegiatan Non Fisik TMMD Sengkuyung

Surakarta , MEInd TV - Kepala Staf (Kasdim) 0735/Surakarta Mayor Inf Suwarko, Amd dan juga selaku Tim Penyuluh Wadan Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 memberikan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepada warga di Pendopo Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Surakarta, Selasa (25/02/2025).

Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan salah satu sasaran kegiatan nonfisik selain dari sasaran fisik berupa membangun jembatan dalam rangka TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 Kodim 0735/Surakarta. 

Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yentang Bela Negara kepada masyarakat di sekitar lokasi TMMD, sehingga diharapkan masyarakat faham dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam keikutsertaan di dalam membela dan mempertahankan NKRI.

Dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia kita sebagai generasi penerus harus mampu dan sanggup menjaga keutuhan bangsa dengan berbagai upaya, di antaranya bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

 " Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi juga segenap warga negara,’’ jelas Kasdim Mayor Inf Suwarko.

"Kami berharap agar penyuluhan ini mampu mengubah mindset dan pola pikir tentang bela negara, yang selama ini hanya dipahami tugas militer semata. Dan kami baru pahami bahwa kita berbuat, bekerja dengan benar sesuai profesi kita, sudah termasuk bela negara,’’ pungkasnya. ( Red )

Dr . Hirwansyah, Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT.PPLI : Warga Bisa Tempuh Jalur Hukum

Bogor , MEInd TV – Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam dari Akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Hirwansyah, SH, MH, M.Kn., yang juga dikenal sebagai Ahli Hukum Kepolisian, Perbankan, dan Korporasi. 

Melalui sambungan telepon, Dr. Hirwansyah menegaskan bahwa perusahaan maupun individu yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pencemaran lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

 “Jika terbukti adanya kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, maka baik individu maupun korporasi dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam hal mediasi antar pihak tidak membuahkan hasil, masyarakat dapat menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana. 

Keduanya dapat berjalan bersamaan meskipun penyelesaian perdata biasanya lebih diutamakan,” ujar Dr. Hirwansyah, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspek pidana dalam kasus pencemaran lingkungan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 angka (14) UU 32/2009, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia hingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

 “Perusahaan memang diperbolehkan melakukan pembuangan limbah (dumping), namun harus mengantongi izin resmi dari pemerintah dan sebaiknya juga melibatkan persetujuan warga sekitar. Apabila pembuangan dilakukan tanpa memenuhi standar yang ditetapkan, sanksi pidana dapat dijatuhkan sesuai Pasal 104 UU 32/2009, yakni pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga Rp3 miliar,” tegasnya.

Selain itu, Dr. Hirwansyah merinci ancaman pidana lain yang diatur dalam UU 32/2009, di antaranya: Pasal 98 ayat (1) yang mengatur pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian serius. Pasal 99 ayat (1) yang mengatur pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar bagi pelaku pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, jalur hukum perdata juga dapat ditempuh oleh masyarakat yang terdampak berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. 

“Masyarakat yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan menyiapkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika gugatan dikabulkan, perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada warga terdampak,” imbuh Dr. Hirwansyah.

Sejumlah warga di sekitar kawasan PT PPLI mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pengelolaan limbah perusahaan. Selain mengganggu kenyamanan, bau tersebut memicu kekhawatiran terkait dampak kesehatan, terutama risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

 “Setiap hari kami terpaksa menghirup bau menyengat ini. Anak-anak sering mengalami ISPA. Perusahaan terkesan abai dengan kondisi kami. Pernah ada aksi protes, tapi tidak ada tanggapan. Kalau menjelang Lebaran, paling-paling kami cuma dikasih dua liter beras dan satu liter minyak,” keluh AA, salah satu warga setempat. Keluhan serupa disampaikan Rudi (38), warga lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa bau menyengat semakin parah di pagi dan malam hari. “Kami khawatir dampaknya bagi anak-anak dan lansia. Pemerintah harus segera turun tangan,” ujarnya. 

Saat wartawan melakukan penelusuran ke lokasi sekitar PT PPLI pada Jumat (21/2/2025), bau limbah tercium kuat bahkan di luar area perusahaan. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan dugaan bahwa sebagian besar limbah dikubur langsung ke tanah tanpa proses pengolahan sesuai standar.

 “Lahan seluas sekitar 50 hektare ini sebagian besar sudah dipenuhi limbah. Sisa lahan kosong mungkin hanya cukup untuk sepuluh tahun ke depan. Masalahnya, ada dugaan bahwa limbah tersebut langsung dikubur tanpa pengolahan yang memadai,” ujarnya. 

Upaya konfirmasi kepada manajemen PT PPLI hingga saat ini belum membuahkan hasil. Wartawan yang mencoba mendatangi lokasi perusahaan dilarang mendekati area kantor dan diminta membuat janji terlebih dahulu.

 “Bapak saya sarankan jangan keluar dari mobil. Kalau mau konfirmasi, buat janji dulu,” ujar Haris, salah seorang petugas keamanan. 

 Sementara itu, Farid, perwakilan perusahaan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hanya menyampaikan bahwa informasi tersebut telah diteruskan ke bagian humas.

 “Saya hanya sampaikan ke humas PPLI, sesuai tugas saya,” tulisnya singkat. Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT PPLI belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga dan dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

Dr. Hirwansyah mengimbau masyarakat untuk tidak diam jika merasa dirugikan akibat dugaan pencemaran lingkungan.

Ia menegaskan bahwa warga memiliki hak untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat dan aman. “Lingkungan hidup adalah hak bersama. Jika hak ini dilanggar, masyarakat harus berani menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan,” pungkasnya.(Red)

Muscab VIII BPC Gapensi Lumajang, H. Abdul Munib Terpilih Secara Aklamasi

Lumajang, MEInd TV – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lumajang menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VIII pada Senin (24/02/25) di Kantor Sekretariat Gapensi Lumajang. 

Muscab kali ini mengusung tema “Membangun Daya Saing di Era Digitalisasi dengan Kepatuhan Perizinan untuk Kemajuan Dunia Jasa Konstruksi.

” Acara ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Jawa Timur, M. Syarifudin, beserta jajaran pengurus BPD Gapensi Jawa Timur.

Ketua Panitia Muscab VIII Lumajang, Arif Suhartono, menyampaikan bahwa hanya satu orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua BPC Gapensi Lumajang, sehingga secara otomatis terpilih melalui aklamasi. 

 "Untuk mencalonkan diri sebagai Ketua BPC Gapensi, setidaknya harus menjadi pengurus Gapensi minimal satu tahun. Artinya, orang luar tidak bisa mencalonkan diri. 

Semoga ketua terpilih dapat membawa Gapensi Lumajang lebih maju ke depan," ujarnya. Sementara itu, Ketua BPD Gapensi Jawa Timur, M. Syarifudin, mengapresiasi soliditas BPC Gapensi Lumajang yang sukses menggelar Muscab VIII di tengah berbagai tantangan. 

 "Menggelar Muscab bukanlah hal yang mudah, terlebih di era sekarang. Saya salut atas kekompakan BPC Lumajang hingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Semoga Muscab berjalan lancar dan ketua terpilih bisa menjalankan amanah dengan baik untuk kemajuan Gapensi Lumajang," ungkapnya. 

Dalam Muscab VIII ini, H. Abdul Munib, seorang pengusaha jasa konstruksi senior di Lumajang, terpilih sebagai Ketua BPC Gapensi Lumajang secara aklamasi. Usai dilantik, H. Munib menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Gapensi Lumajang.

 "Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depan, tetapi sebagai organisasi tertua dan terbesar, kita harus lebih bijak. Dengan meningkatkan profesionalisme, memperkuat sumber daya manusia melalui komunitas yang intens, pelatihan, serta peluang usaha bersama, saya yakin Gapensi Lumajang dapat terus berkembang," pungkasnya.

( Red )

Danpasmar 1 Ikuti Acara Penerimaan Perwira Remaja Tandiktukpa Angkatan LIV

Jakarta , MEInd TV - Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P., CHRMP., M.Tr.Opsla., M.Han., mengikuti kegiatan penerimaan Perwira Remaja Mantan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Angkatan LIV Mako Kormar Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 40, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2023). 

Sebanyak 38 Perwira Remaja Korps Marinir disambut langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., dengan didampingi oleh Wadan Kormar Brigjen TNI (Mar) M. Nadir dan para Pejabat Utama Mako Kormar.

Dalam arahannya, Dankormar mengatakan bahwa dengan berubahnya strata dari seorang Bintara menjadi Perwira diharapkan para Perwira Remaja Tandiktukpa Angkatan LIV mampu memberi contoh kepada seluruh anggota di Satuan, untuk menjadi seorang Komandan Peleton yang tangguh.

 "Saya harapkan dengan bekal kalian berdinas dan bekal kalian di lembaga pendidikan, kalian mampu membawa Korps Marinir ini menjadi Korps yang selalu handal di mwdan pertempuran serta selalu dicintai rakyat," harap Dankormar. 

Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat, tradisi penghormatan kepada Pataka Korps Marinir dan sesi foto bersama. (Red)

Presiden Prabowo Subianto Resmi Meluncurkan Danantara

Jakarta , MEInd TV -  Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

 “Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ucap Presiden.

Tidak hanya sebuah dana investasi, Presiden mengatakan bahwa pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Kepala Negara mengingatkan agar Danantara Indonesia dapat dikelola dengan hati-hati dan transparan. 

Dengan peluncuran ini, Presiden meyakini Indonesia dapat terus melangkah maju dan lebih kuat serta bersatu dari sebelumnya. 

( Red )

Dosen Fakultas UHT, Raih Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Kapal Kayu Ramah Lingkungan

Surabaya, MEInd TV - Dr. Akhmad Basuki Widodo, dosen Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Ilmu Kelautan (FTIK) Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, berhasil memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Sertifikat Desain Industri atas inovasi terbarunya dalam pembuatan kapal kayu.

Penemuan ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan industri maritim Indonesia, khususnya dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan kapal kayu tradisional. Dr. Akhmad Basuki Widodo, yang telah lama berkecimpung dalam bidang teknologi kelautan, mengungkapkan bahwa inovasi ini lahir dari keprihatinannya terhadap menurunnya penggunaan kapal kayu di Indonesia. 

Padahal, kapal kayu memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi serta lebih ramah lingkungan dibandingkan kapal berbahan fiber atau logam. “Kapal kayu memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam ketersediaan bahan baku dan kemudahan perawatan.

 Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketahanan terhadap air laut dan serangan organisme laut seperti teritip. Melalui penelitian yang panjang, kami berhasil menemukan metode dan material baru yang dapat meningkatkan daya tahan kapal kayu,” jelas Dr. Akhmad Basuki Widodo.Senin 24/2/25.

Inovasi ini telah mendapatkan Sertifikat Desain Industri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor IDD000072318. Desain tersebut mencakup teknik pengolahan kayu yang lebih efektif, penggunaan bahan pelapis ramah lingkungan, serta desain struktur kapal yang lebih efisien. Dengan metode ini, kapal kayu dapat bertahan lebih lama di air laut tanpa mengalami kerusakan signifikan, sehingga dapat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan keamanan bagi nelayan serta pelaku industri maritim.

Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng., memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian ini. 

“Ini adalah bukti nyata bahwa Fakultas Teknik Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah terus berkomitmen dalam mendukung penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang kemaritiman. 

Kami berharap penemuan ini dapat diaplikasikan secara luas dan memberikan dampak positif bagi industri perkapalan nasional,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyambut baik inovasi ini. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, inovasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Dengan diperolehnya HKI ini, Dr. Akhmad Basuki Widodo berharap agar inovasinya dapat segera diimplementasikan secara luas. 

“Kami sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa pihak, termasuk industri perkapalan dan pemerintah daerah, untuk memproduksi kapal kayu dengan teknologi terbaru ini. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha maritim dapat merasakan manfaat langsung dari penelitian ini,” tambahnya.

Penemuan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Fakultas Teknik Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, tetapi juga membuktikan bahwa inovasi dan penelitian di bidang kemaritiman Indonesia terus berkembang. 

 Diharapkan, langkah ini dapat memacu semangat para peneliti dan akademisi lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

 Dalam upaya menciptakan inovasi di bidang kelautan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah turut melibatkan lima program studi S1 dan satu program studi S2 dalam kolaborasi penelitian. Program studi tersebut meliputi S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Sistem Perkapalan, S1 Teknik Elektro, S1 Oseanografi, S1 Perikanan, serta S2 Teknik Kelautan. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif bagi sektor kelautan dan maritim di Indonesia. Tentang Universitas Hang Tuah: Universitas Hang Tuah (UHT) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada bidang kemaritiman. Berdiri sejak tahun 1987, UHT telah menghasilkan banyak lulusan yang berkontribusi di berbagai sektor, terutama di bidang kelautan, perikanan, dan teknologi maritim. (Red)

Kepala BSSN Bertemu Menteri Komdigi Bahas Sinergitas dan kolaborasi

Jakarta , MEInd TV - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid guna membahas sinergitas antar lembaga.

 “ Seperti kunjungan biasa, layaknya kementerian dan lembaga lain. Pertemuan bagaimana membangun sinergitas bersama-sama untuk mendukung pemerintahan agar transformasi digital berjalan dengan baik, termasuk pencegahan atas ancamannya,” kata Kepala BSSN Nugroho di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

Kepala BSSN Nugroho mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, BSSN - Komdigi hanya membahas persoalan secara umum seperti kunjungan-kunjungan menteri lainnya, guna membangun sinergitas dan kolaborasi.

 “Agar pemerintahan ini berjalan sukses, lebih efektif, bagaimana peran kita masing-masing sebagai instansi pemerintah, peran digitalisasi dalam pembangunan,” ujar Kepala BSSN Nugroho. Pembahasan itu dinilai penting, sebab target Indonesia Emas 2045 disebut sudah semakin dekat. 

 “Jadi, semua anak bangsa harus memainkan perannya masing-masing secara sinergitas dan kolaborasi,” tuturnya. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan perdana Kepala BSSN Nugroho usai dilantik Presiden Prabowo pada 19 Februari 2025 kemarin.

Pertemuan antara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dengan Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid berlangsung tertutup dan singkat. 

Dalam pertemuan tersebut Kepala BSSN Nugroho didampingi oleh Wakil Kepala Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Marsda TNI R. Tjahjo Khurniawan, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sulistyo, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Brigjen TNI Berty W. Sumakud, dan Kepala BSrE Jonathan Gerhard. (Red)