Ada pertanyaan besar siapa yang akan menanam pangan Indonesia di masa depan? Pertanyaan tersebut menjadi benang merah Seminar Nasional bertajuk “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan.
Hadir di acara ini mempertemukan akademisi, tokoh adat, praktisi pangan, pegiat pemberdayaan masyarakat, serta mahasiswa untuk membahas masa depan sektor pangan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks.
Bagi sebagian generasi muda, pertanian masih sering dipandang sebagai pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan.
Namun bagi Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendissa, M.P., CRA., CRP., C.SEPro, akademisi Universitas Cendana ini, cara pandang tersebut justru perlu diubah.
"Pangan bukan sekadar beras, melainkan seluruh sumber nutrisi yang menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, sektor pangan akan selalu relevan, bahkan ketika banyak bidang lain mengalami perubahan," kata Prof. Doppy dalam rilis media, Rabu (22/7/2026) di Kupang, Nusa Tenggara Barat.
Ia mengajak mahasiswa untuk tidak hanya melihat pertanian sebagai aktivitas budidaya, tetapi sebagai ruang lahirnya inovasi dan solusi. Menurutnya, generasi muda saat ini tidak lagi hanya dituntut mencari pekerjaan, melainkan menciptakan peluang dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat.
“Kita memiliki jagung, sorgum, singkong, ubi, sagu, talas, hingga kelor. Pertanyaannya bukan apakah kita punya potensi, tetapi apakah kita mau menciptakan solusi dari potensi tersebut,”ujar Prof. Doppy sapaan akrabnya.
Praktisi Pangan Dr. Laurensius Lehar, S.P., M.P. menjelaskan, bahwa tantangan utama pertanian di wilayah ini bukanlah keterbatasan lahan, melainkan ketidakpastian air.
"Sekitar 74 persen wilayah pertanian NTT merupakan lahan kering dengan curah hujan yang relatif rendah dan musim kemarau yang panjang. Kondisi tersebut membuat produktivitas sejumlah komoditas masih tumbuh lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional," urai Dr. Laurensius.
Karena itu, peningkatan hasil pertanian tidak bisa hanya bergantung pada perluasan areal tanam, tetapi harus didukung oleh pengelolaan air yang lebih baik, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, serta penerapan teknologi budidaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Masalah utama Timor bukan kekurangan lahan, tetapi ketidakpastian air,” tegas Dr. Laurensius.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Pemangku Adat Marthen Benyamin, S.Sos. yang menilai bahwa petani sesungguhnya telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola lahan dan memahami kondisi alam setempat. Namun, tantangan pertanian saat ini menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pengetahuan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
"Keberhasilan pertanian tidak hanya ditentukan oleh proses tanam dan panen, tetapi juga oleh ketepatan waktu dalam pembibitan, penanaman, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit," ucap Marthen sapaan akrabnya.
Menurutnya, kerja sama antara masyarakat dan perguruan tinggi menjadi langkah penting agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan.
Marthen juga mengingatkan bahwa kemajuan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kemauan petani untuk terus bekerja, belajar, dan berinovasi.
"Berbagai program dan fasilitas dapat disediakan, namun hasil yang optimal hanya akan tercapai apabila petani memiliki tekad untuk mengelola usaha taninya secara serius dan berkelanjutan," tukas Marthen.
Ia menilai semangat gotong royong dan budaya saling membantu yang selama ini hidup di tengah masyarakat tetap menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian. Karena itu, pembangunan pertanian perlu dibangun di atas kolaborasi antara petani, akademisi, pemerintah, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kaya Tene, Zainuddin Umar, mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak selalu berangkat dari kurangnya program atau dukungan yang tersedia. Dalam banyak kasus, tantangan justru terletak pada bagaimana informasi dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Ia mencontohkan masih banyak petani yang belum mengetahui berbagai perubahan tata kelola pupuk bersubsidi yang kini semakin sederhana.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 telah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk bersubsidi guna mempercepat dan mempermudah akses petani terhadap pupuk.
"Namun, berbagai kemudahan tersebut perlu terus disosialisasikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sering kali masalahnya bukan karena tidak ada, tetapi karena informasinya belum sampai,” ujar Zainuddin.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran pupuk bersubsidi didukung oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Khusus untuk Nusa Tenggara Timur, alokasinya mencapai sekitar 194 ribu ton. Hingga pertengahan Juni 2026, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di NTT masih mencapai lebih dari 15 ribu ton," kata Zainuddin.
"Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga distribusi dan penyebaran informasi hingga ke tingkat petani," sambungnya.
Menurut Zainuddin, berbagai kemudahan akses yang telah disediakan pemerintah perlu terus disosialisasikan agar semakin banyak petani dapat memanfaatkannya secara optimal. Petani yang telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kini dapat menebus pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers hanya dengan menggunakan KTP.
"Selain melalui kios pengecer, akses penebusan juga diperluas melalui kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan, dan Koperasi Desa Merah Putih yang implementasinya dinantikan sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi sarana produksi pertanian hingga ke tingkat desa," jelasnya.
Ia menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan memiliki peran strategis, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur. Selain mendekatkan akses terhadap sarana produksi pertanian dan memberikan kepastian layanan bagi petani, koperasi juga berpotensi menjadi ruang kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
"Dalam konteks pembangunan pertanian, koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha sehingga ekosistem pertanian dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pupuk bukan satu-satunya tantangan yang harus dijawab. Di banyak wilayah NTT, persoalan air masih menjadi hambatan utama yang memengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, berbagai upaya untuk memperluas akses air perlu terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor.
"Salah satu contoh yang ia soroti adalah program TNI Manunggal Air yang membantu menghadirkan sumber air bagi masyarakat di berbagai daerah yang mengalami kesulitan air bersih," ucap Zainuddin.
Baginya, menjaga pangan tidak cukup hanya berbicara tentang apa yang ditanam. Kedaulatan pangan harus dipahami sebagai kemampuan membangun seluruh ekosistem yang mendukung kehidupan petani, mulai dari ketersediaan air, benih, pupuk, teknologi, akses pasar, hingga penguatan kelembagaan di tingkat desa.
Kata dia, seminar ini pada akhirnya menghadirkan satu pesan yang sama dari seluruh narasumber: masa depan pangan Indonesia tidak akan ditentukan oleh kebijakan atau teknologi semata.
Masa depan itu akan ditentukan oleh hadir atau tidaknya generasi muda yang bersedia terlibat, berinovasi, dan mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pangan yang ada.
"Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, menjaga kedaulatan pangan bukan lagi sekadar urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap memiliki pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkas Zainuddin. (red)
Editor:HR Oen
0 Komentar