LSM SIKAT Desak Tindakan Tegas terhadap Dugaan KKN di Desa Panyindangan Purwakarta

Purwakarta , MEInd TV - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIKAT, yang dipimpin Deni Romli, S.I.P., menuntut tindakan tegas terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Desa Panyindangan, Purwakarta. Setelah melakukan investigasi mendalam, LSM SIKAT telah melaporkan temuan mereka ke Polda Jabar, Kejati Jabar, dan berencana untuk melaporkan kepada Presiden RI dan Komisi Yudisial. 

Hal itu diungkapkan Deni Romli, S.I.P., Mengatakan, 

" Bahwa Temuan utama investigasi LSM SIKAT menunjukkan adanya dugaan mark-up anggaran penanganan bencana alam 2022-2024, relokasi tidak tepat sasaran, konflik lahan, pembungkaman suara rakyat, dan proses peradilan yang janggal,sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi warga Desa Panyindangan. Ujarnya (4/7/25)

LSM SIKAT menuntut penyelidikan dan penindakan hukum yang transparan dan adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk oknum aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Mereka juga mengharapkan perlindungan hukum bagi warga yang menjadi korban dugaan KKN tersebut. LSM SIKAT mendesak Bupati Purwakarta untuk turun tangan menangani masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di daerah tersebut.(Red) 

Editor: HR Oen

Jelang Pentas Wayang Golek, Dalang Cecep Muda Jalin Silaturahmi dengan Kang Haris Rumah Sehat

Karawang , MEInd TV - Suasana hangat dan penuh keakraban terpancar dari pertemuan dua tokoh muda Karawang antara Dalang Suhendra Supriyadi, yang lebih dikenal dengan Cecep Muda, dengan Kang Haris pemilik Rumah Sehat yang berada di Desa Tegallega, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. 

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (18/7 ) sore, merupakan bagian dari rangkaian persiapan pentas wayang golek yang akan digelar pada hari perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80 pada 17 Agustus 2025 mendatang. 

Cecep Muda adalah Dalang yang namanya telah dikenal di kancah seni pertunjukan Jawa Barat. Demikian juga Rumah Sehat milik Kang Haris sudah sangat terkenal secara Nasional, sebagai tempat pengobatan alternatif yang cukup mumpuni dapat dilihat dari diberbagai media sering dikunjungi tokoh-tokoh penting diantaranya, Kang H. Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat dan banyak lagi.

Kedatangan Dalang Cecep Muda yang didampingi Kang Oen disambut dengan hangat oleh Kang Haris. Keduanya tampak terlibat dalam perbincangan yang akrab dan penuh rasa persahabatan.

Selain untuk bersilaturahmi, pada kesempatan tersebut Dalang Muda menyempatkan diri untuk berobat akan keluhan penyakit yang selama ini dideritanya. 

Usai penanganan kesehatan, terlihat dari gestur dan ekspresi wajah kedua tokoh tersebut adanya kebahagiaan dan kekeluargaan yang erat.

 " Kunjungan ini selain untuk bersilaturahmi dengan Pangersa Kang Haris sebagai tokoh pengobatan alternatif dan juga tokoh masyarakat Desa Tegallega, sekaligus untuk berobat penyakit yang selama ini saya derita, semoga silaturahmi juga pengobatan ini dapat membuat saya sehat serta memohon doa agar pentas pangelaran wayang golek mendatang dapat berjalan lancar dan sukses," ujar Cecep Muda. 

Sementara itu, Kang Haris menyambut baik kunjungan tersebut. 

Ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung kelancaran pentas wayang golek yang akan digelar 17 Agustus nanti. 

 " Saya sangat mengapresiasi seni budaya tradisional seperti wayang golek. Semoga pentas dapat berjalan lancar dan dapat menghibur masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu Dalang muda melantunkan kakawen khas (Alm) H.Tjetjep Supriadi, Kang haris mengatakan teringat sang Kakek yang sangat mengidolakan Maestro Dalang H.Tjetjep Supriadi, Dalang legenda Karawang. 

Pertemuan antara Cecep Muda dan Kang Haris ini menunjukkan keharmonisan dan kolaborasi positif antara tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang di Karawang. 

Semoga pentas wayang golek di hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, ke - 80 mendatang di Desa Tegallega dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta dapat melestarikan seni budaya tradisional Indonesia. (Red)

Editor: HR Oen

Danramil Wonosegoro Dukung Donor Darah Massal PT Japfa Comfeed

Boyolali , MEInd TV- Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Danramil 17/Wonosegoro Kapten Inf Dwi Supriyanto menghadiri kegiatan donor darah tribulanan yang digelar oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Boyolali di PT Japfa Comfeed Tbk, Desa Jatilawang, Kecamatan Wonosamodro, Rabu (16/07/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan karyawan perusahaan, Babinsa dan masyarakat sekitar. Aksi donor darah ini rutin dilakukan setiap tiga bulan sebagai upaya membantu ketersediaan stok darah di wilayah Boyolali. 

Kapten Inf Dwi Supriyanto menyampaikan apresiasinya atas antusiasme para peserta. 

"Donor darah ini adalah kegiatan mulia yang tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menyehatkan bagi pendonor. Kami dari Koramil sangat mendukung kegiatan positif seperti ini," ungkapnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.(Red)

Editor: HR Oen

Mantan Supir Tuntut Perusahaan, Diduga Jebak PT Sarana Sukses Bogatama Belasan Juta Rupiah

Medan, MEInd TV- Kasus mengejutkan mengguncang PT. Sarana Sukses Bogatama. Suriadi, mantan supir perusahaan yang telah mengundurkan diri dengan surat resign, kini justru menjerat perusahaan dengan tuntutan fantastis terkait jam kerja. Ironisnya, tuntutan ini muncul setelah pengunduran dirinya, menunjukkan niat buruk yang terselubung.

Suriadi melaporkan PT. Sarana Sukses Bogatama ke Dinas Tenaga Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 atas dugaan kelebihan jam kerja. Kuasa hukum perusahaan dari kantor hukum Henry R.A Pakpahan ,S.H & Rekan mempertanyakan profesionalitas Dinas Tenaga Kerja yang terkesan terburu-buru mengeluarkan surat penetapan denda sebesar Rp. 12.263.606 kepada Suriadi. 

 Keputusan ini dinilai sangat merugikan PT. Sarana Sukses Bogatama. 

Sebagai bentuk perlawanan atas keputusan yang dianggap sepihak tersebut, PT. Sarana Sukses Bogatama melalui kuasa hukumnya mengajukan banding (No. 110/SSB/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025) kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, memohon penghitungan dan penetapan ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2020. Pasal 28 ayat 3 peraturan tersebut jelas memberikan hak kepada para pihak yang tidak menerima perhitungan dan penetapan untuk meminta penghitungan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, yang lebih mengejutkan, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 tetap mengeluarkan Surat Nota Pemeriksaan Kedua (II) pada tanggal 15 Juli 2025, menginstruksikan perusahaan untuk melaksanakan Nota Pemeriksaan Pertama (I), meskipun proses banding masih berjalan! Tindakan ini dinilai sebagai bentuk arogansi dan mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung. 

Pihak PT. Sarana Sukses Bogatama mendesak agar Kementerian Tenaga Kerja segera menindaklanjuti banding dan menghentikan tindakan sewenang-wenang UPTD yang telah menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. 

 Kasus ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Medan.(Tim)

Editor: HR Oen

Pesan Menyentuh Melati: HARMONI Harus Hadir dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Pangkalpinang , MEInd TV-Politisi Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung, Melati Erzaldi, menyampaikan pesan penuh makna dan menyentuh kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, Maulan Aklil (Molen) dan Zeki Yamani, yang kini dikenal dengan sebutan paslon **HARMONI** (Harapan Molen-Zeki Yamani). Rabu (16/7/2025).

Dalam pertemuan yang digelar Sabtu (12/7/2025) lalu, Melati menekankan bahwa pasangan HARMONI harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sekadar menjadi simbol kekuasaan. 

Ia mengingatkan bahwa tugas memimpin bukanlah soal prestise, melainkan tanggung jawab mulia untuk menghadirkan manfaat dan keadilan bagi seluruh warga Kota Pangkalpinang.

 “Pak Molen dan Pak Zeki ini adalah kader Gerindra yang mendapatkan tugas dari Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto. Beliau berpesan, seluruh kader partai harus berguna untuk rakyat. Jadikan kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk mengangkat kehidupan masyarakat,” ungkap Melati di hadapan kader dan simpatisan Gerindra. Istri Gubernur Babel 2017–2022, Erzaldi Rosman Djohan, ini juga menyampaikan perenungan spiritual atas perjalanan politik Molen. 

Ia menilai kekalahan Molen dalam Pilkada 2024 bukan sebuah akhir, tetapi titik balik untuk memperkuat karakter kepemimpinan yang lebih matang dan rendah hati. “Pak Molen kalah di 2024, dan itu adalah skenario Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Justru kekalahan itu menyelamatkan beliau dari kesombongan. Coba kalau menang waktu itu, bisa jadi lebih jumawa. Tapi sekarang, kita lihat sendiri, Pak Molen jadi lebih tenang dan bijaksana,” tutur Melati, dengan nada reflektif.

Melati bahkan menghubungkan pengalaman suaminya, Erzaldi Rosman, yang juga mengalami kekalahan dalam Pilgub Babel 2024. Menurutnya, politik adalah ruang ujian, yang selalu berubah-ubah dan menuntut kebesaran hati. 

 “Dulu Pak Molen dan Pak Erzaldi tidak pernah duduk satu meja. Tapi lihatlah hari ini, politik menyatukan mereka dalam misi besar untuk masyarakat. Gerindra menjembatani perbedaan demi kemajuan Pangkalpinang,” tegasnya. 

 Lebih lanjut, Melati menyerukan kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat pendukung Gerindra agar bahu-membahu memenangkan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025. Ia menyebut kemenangan HARMONI bukan sekadar kemenangan politik, melainkan kemenangan untuk kesinambungan pembangunan kota yang lebih maju dan manusiawi. 

 “Pesan dari Pak Prabowo sangat jelas. Untuk Pangkalpinang dan Bangka, Gerindra harus menang. Tapi kemenangan itu harus diraih dengan hati yang tulus, kerja keras, dan semangat melayani rakyat,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Melati juga memberi makna baru bagi akronim HARMONI. Baginya, Harapan Molen-Zeki Yamani bukan sekadar pasangan calon, tetapi representasi dari kesinambungan, stabilitas, dan kepemimpinan yang sudah teruji. “HARMONI saya ubah jadi ‘Harus Molen-Zeki Yamani’. Karena Pak Molen sudah punya pengalaman membangun kota ini. Tinggal dilanjutkan dengan energi dan gagasan baru bersama Pak Zeki,” tandasnya. 

 Ia menambahkan, saat ini bukan saatnya lagi berpolitik dengan kebencian atau dendam masa lalu. Pangkalpinang butuh pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah-belah. 

Butuh pemimpin yang bisa berdiri di atas semua golongan dan mampu menjawab tantangan kota modern.

 “Politik itu lentur. Hari ini lawan, besok kawan. Yang penting tujuannya sama: untuk masyarakat. Jangan jadikan kekuasaan alat balas dendam. Justru gunakan kekuasaan sebagai jalan pengabdian,” pungkas Melati. Dengan dukungan penuh dari Partai Gerindra dan arahan langsung dari Ketua Umum Prabowo Subianto, paslon HARMONI dipandang memiliki peluang besar untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat Pangkalpinang dalam Pilkada Ulang 2025. 

Dalam suasana yang hangat dan penuh optimisme, seruan Melati seakan menjadi pengingat sekaligus penyemangat bahwa politik yang luhur adalah politik yang mampu memuliakan manusia - bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan, melainkan perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.(Red) 

Editor: HR Oen

Mahasiswa USK Wujudkan Desa Energi Berdikari Ke-2 Di Pulo Aceh

Banda Aceh , MEInd TV - Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang tergabung dalam program Beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation kembali merealisasikan Desa Energi Berdikari di Desa Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar. 

Program ini merupakan bentuk pengabdian tahunan dari setiap universitas mitra Pertamina Foundation, dengan tujuan untuk mendorong kemandirian energi sekaligus pemberdayaan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). 

Tahun ini Desa Lampuyang yang telah menjadi desa binaan sejak tahun sebelumnya kembali menjadi lokasi pengembangan. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Ahmad Syuhada, M.Sc. dan Prof. Dr. Ilham Maulana, S.T., M.T., tim berhasil menambah kapasitas listrik melalui instalasi 3 panel surya tambahan berkapasitas 1650 Wp, sehingga total kapasitas PLTS di desa tersebut kini mencapai 3050 Wp. 

 PLTS tersebut difungsikan sebagai pusat pengecasan aki nelayan yang digunakan untuk penerangan saat berlayar di malam hari, sebuah kebutuhan vital mengingat mayoritas warga Lampuyang menggantungkan hidup dari hasil laut. 

Dengan total 173 Kepala Keluarga, dan 55 di antaranya bekerja sebagai nelayan, PLTS memberikan dampak nyata dalam efisiensi biaya operasional. 

 “Sebelumnya, nelayan membutuhkan 2 aki per malam dan mengeluarkan biaya sekitar Rp17.000 – Rp17.500 per aki. Sekarang, dengan PLTS, biaya hanya sekitar Rp10.000 – Rp15.000. Mereka bisa melaut lebih lama, lebih aman, dan lebih hemat,” jelas Awi, Ketua Local Heroes, Kamis (17/07/2025)

Program yang didanai oleh Pertamina Foundation ini juga disokong oleh kontribusi USK berupa 4 unit aki untuk nelayan. Selain itu, tim mahasiswa juga melaksanakan kegiatan edukasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Pulo Aceh. 

Sosialisasi bertema “Energi Baru Terbarukan dan Potensinya di Pulo Aceh” disampaikan oleh tim Desa Energi Berdikari dengan harapan membuka wawasan generasi muda mengenai masa depan energi berkelanjutan sekaligus menumbuhkan semangat melanjutkan pendidikan tinggi. 

 “Pemanfaatan panel surya bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan langkah strategis menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Pengabdian ini membuktikan bahwa dengan sinergi yang tepat, energi bersih bisa hadir bahkan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional,” ujar Mustawan, Koordinator Tim Pertamina Foundation Sobat Bumi 11 USK.

Untuk memastikan keberlanjutan program, tim Desa Energi Berdikari membentuk kelompok Local Heroes yang terdiri dari satu ketua dan tiga anggota. Ketua kelompok ini adalah Bang Awi, tokoh lokal sekaligus Bendahara Lembaga Panglima Laot. Mereka telah menerima pelatihan teknis dan keselamatan kerja secara langsung dari tim teknisi, serta dibekali SOP untuk operasional dan perawatan sistem PLTS. Program Desa Energi Berdikari tidak hanya membawa cahaya secara harfiah, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan di pelosok negeri dengan sinergi antara mahasiswa, akademisi, korporasi, dan masyarakat.(Red)

Editor: HR Oen

Dekopinwil Jatim Gelar Peringatan Harkopnas ke-78 di Bojonegoro, Meriahkan dengan Gebyar UMKM dan Tari Massal

Bojonegoro , MEInd TV - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur menggelar acara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 selama 10 hari yakni tanggal 17-27 Juli 2025 di Bojonegoro. Acara pembukaan digelar Pendopo Bupati Bojonegoro, Rabu (16/7/2025). 

 Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto mengatakan puncak acara peringatan Harkopnas ke-78 digelar di Stadion Letjen H. Soedirman, Bojonegoro, Kamis (17/7) siang dihadiri sekitar 10.000 orang dan melibatkan 2.025 penari.

 “Acara puncak dihadiri bapak Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, ibu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan seluruh bupati dan wali kota se-Jatim, tentunya juga dihadiri pengurus Dekopin Pusat,” kata Slamet Sutanto kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).

Di momen ini, lanjut Slamet, juga akan dimeriahkan dengan acara Gebyar UMKM yang diikuti oleh pelaku UMKM se-Jatim. “Akan ada door prize di acara jalan sehat 27 Juli mendatang yaitu sepeda motor dan umroh,” ujarnya. Di kesempatan itu, Slamet Sutanto menyampaikan bahwa Dekopinwil Jatim akan terlibat dalam upaya memajukan perkoperasian di Jatim. 

 Dia juga menegaskan bahwa Dekopinwil Jatim akan mengawal program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah agar berjalan sesuai asas koperasi, yaitu dari, oleh dan untuk anggota. 

 “Kami siap mengawal dan mengawasi Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan sesuai dengan asasnya, yaitu dari, oleh,dan untuk anggotanya, juga tanpa ada paksaan,” jelas Slamet. 

Ia mengatakan, Dekopin merupakan wadah perjuangan koperasi dan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi gotong royong melalui koperasi. Sementara itu, Ketua Harian Dekopin Pusat Priskhianto mengatakan puncak perayaan Harkopnas 2025 akan digelar di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli mendatang yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto sekaligus peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih. 

 “Puncak acara Harkopnas 2025 tanggal 21 Juli mendatang di Klaten yang dihadiri bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Priskhianto. Dia menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan modal utama dan pondasi untuk membangun gerakan koperasi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Priskhianto, koperasi yang dibangun di setiap wilayah di Indonesia harus disesuaikan dengan potensi wilayah tersebut. 

Dia menyontohkan Bojonegoro yang mengalami perkembangan cukup signifikan karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhannya. 

“Kami berharap Bojonegoro menjadi barometer koperasi di Indonesia,” ucapnya. Priskhianto di acara perayaan Harkopnas di Bojonegoro mewakili Ketua Umum Dekopin Bambang Hariyadi. Wakil Ketua Umum Dekopin Bidang Komunikasi Publik dan Sosialisasi Teguh Eko Prastyono berharap perayaan Harkopnas 2025 di Bojonegoro tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk lebih memajukan koperasi, khususnya di Jatim.

 “Kami berharap langkah Dekopinwil Jatim diikuti oleh Dekopinwil lainnya di Indonesia,” kata Gus TEP, panggilan akrabnya.(Red) 

 Editor: HR Oen

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Buka "Kapolri Cup 2025 Shooting Championship"

Jakarta , MEInd TV- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka ajang Kapolri Cup 2025 Shooting Championship di Mako Brimob, Depok. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga turut unjuk kebolehan menembak. 

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Ketiganya menjadi peserta pertama dalam kejuaraan menembak tersebut, yang akan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan. 

Kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara Polri dengan Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin), mengusung format IPSC (International Practical Shooting Confederation) Level III. 

Peserta terdiri dari anggota Polri, TNI, dan masyarakat sipil. Ketua Panitia Kapolri Cup 2025, Irjen Pol Widodo, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Kejuaraan digelar pada 17–20 Juli 2025, di Lapangan Tembak Presisi Hoegeng Iman Santoso, Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

 "Jumlah peserta saat ini mencapai 1.147 orang, dan masih mungkin bertambah karena hari ini adalah batas akhir pendaftaran. Tidak ada pendaftaran di lokasi saat hari-H," ujar Irjen Widodo, Kamis (17/7/2025). 

Adapun kategori peserta mencakup anggota IPSC dan non-IPSC, pejabat kementerian/lembaga, pemimpin redaksi media, serta jurnalis.

(Red) Editor: HR Oen

Deli Nusantara Cigar Factory Diresmikan, Cerutu Tembakau Deli Siap Go Global

Sumatra Utara, MEInd TV - Apa yang sudah cukup lama menjadi mimpi : memiliki pabrik yang mampu memproduksi cerutu (cigar) akhirnya terwujud. 

Region Head PTPN 1 Regional 1 Didik Prasetyo, Rabu siang (16/07) meresmikan Deli Nusantara Cigar Factory, di Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. 

Pabrik Cerutu yang sepenuhnya memanfaatkan hasil Budi daya tembakau Deli di kebun Helvetia ini diharapkan menjadi pilot project hilirisasi tembakau untuk bersaing di pasar global. 

"Kita harapkan pabrik ini terus mampu meningkatkan produksinya, dan tidak hanya berkontribusi bagi PTPN 1 Regional 1 tapi juga bagi PTPN 1, sekaligus menjadi bukti kemampuan kita untuk melakukan hilirisasi tembakau Deli," ujar Region Head PTPN 1 Regional 1 Didik Prasetyo dalam sambutannya. 

Ia optimis produk yang dihasilkan pabrik di Tandem ini bisa diterima pasar."Syukur-syukur bisa menjadi favorit bagi penggemar cerutu," tambahnya.

Menurut Manager Unit Tembakau Henri Tua Hutabarat, saat ini sudah tersedia 2.460 batang cerutu seri Helvetia dan Saentis yang siap dipasarkan dalam waktu dekat. 

Targetnya sampai akhir tahun 2025 akan memproduksi 6000 batang cerutu.

 "Seluruh persyaratan yang diwajibkan untuk pabrik Deli Nusantara Cigar Factory sudah dimiliki. Artinya produk kita sudah siap untuk dipasarkan secara luas," katanya.

Sementara daun tembakau Deli yang dihasilkan dari kebun-kebun yang sudah ada sejak tahun 1863, hingga kini masih memiliki kualitas terbaik, khususnya lembar daun yang digunakan sebagai pembungkus cerutu. Di samping bertekstur halus, elastis, dan warna cerah yang merata, tembakau Deli juga memiliki sifat pembakaran yang baik. Karena itu, menurut Kasubag Humas PTPN 1 Regional 1 Rahmat Kurniawan, cerutu yang diolah langsung dari daun tembakau Deli, diharapkan mampu menjadi pilihan di pasar cerutu internasional. Apalagi pihak PTPN 1 akan menggunakan nama nama kebun di era kolonial dalam produksi cerutunya, seperti edisi Helvetia, edisi Saentis, Klumpang, Bulu Cina dan sebagainya. 

"Ini pasti akan memiliki daya tarik yang tidak ada duanya," jelas Rahmat Kurniawan. 

Hadir dalam peresmian Deli Nusantara Cigar Factory Tandem Hulu, di samping Region Head Didik Prasetyo, juga SEVP BS Wispramono Budiman, Kabag Sekper, Kabag Trkpol, Manejer unit Tembakau Henri Tua Hutabarat, Ferry (Frederico Kedang) brand owner Sultan Cigar Indonesia, pemilik pabrik cerutu Sejahtera Cerutu Indonesia - Kebumen Jawa Tengah sebagai mitra Regional 1, dan Capt. Ridwan Zainuddin penikmat cerutu dari Jakarta.(Red) 

 Editor: HR Oen

Babinsa Sragen Berperan Aktif dalam MPLS SMPN 2 Sukodono, Bangun Karakter Siswa

Sragen, MEInd TV - Peran Serka Noer Amin Babinsa Desa Jatitengah Koramil 13/Sukodono Kodim 0725/Sragen,dalam kegiatan MPLS memberikan kontribusi positif bagi siswa dan sekolah. Serka Noer aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari memberikan materi wawasan kebangsaan, pelatihan PBB (Peraturan Baris-Berbaris), hingga berbagi pengalaman hidup. 

Materi wawasan kebangsaan yang disampaikan menekankan pentingnya cinta tanah air, bela negara, dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Rabu (16/07/2025 

Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme sejak dini pada para siswa. Pelatihan PBB yang dibimbing Serka Noer melatih kedisiplinan, kekompakan, dan kerjasama tim. Kemampuan baris-berbaris yang terlatih akan membantu siswa dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk upacara bendera dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Lebih dari itu, pelatihan ini juga mengajarkan pentingnya mengikuti perintah dan mentaati aturan. Selain materi formal, Noer juga sering berbagi pengalaman hidup mereka, memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa. 

Kisah-kisah nyata yang mereka ceritakan dapat menjadi pelajaran berharga bagi siswa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Interaksi langsung dengan Babinsa juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih mengenal sosok aparat TNI yang dekat dan ramah.

Keterlibatan Babinsa dalam MPLS di SMPN 2 Sukodono mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Pihak sekolah menilai kehadiran Babinsa sangat membantu dalam membentuk karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan. Para siswa pun merasa termotivasi dan terinspirasi oleh sosok Babinsa yang tegas namun humanis. (Red) 

Editor: HR Oen

Kasus Dugaan Penggelapan Dana Rp 14 Miliar, Koperasi Pradesa Mitra Mandiri Dilaporkan Ke-Mapolda Sumut

Sumatera Utara, MEInd TV –Sejumlah nasabah Koperasi Pradesa Mitra Mandiri mendatangi Mapolda Sumatera Utara hari ini, Senin , 15/07/2025 , untuk melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp 14 miliar. 

Mereka menuding Dedek Pradesa, ( Ketua Koperasi Pradesa Mitra Mandiri ) dan Nurhayati Sialoho ( Bendahara Koperasi ) sebagai dalang di balik aksi kejahatan yang telah merugikan mereka secara finansial. 

Para nasabah yang didampingi Kuasa hukum dari kantor Advokat, Hendry R.H .Pakpahan, S.H & Rekan , menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan terencana dan terkonspirasi. Pakpahan menegaskan, bukti-bukti kuat telah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk segera diproses secara hukum. 

 Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, mengingat Dedek Pradesa merupakan kader Partai Gerindra Kabupaten Langkat dan juga anggota dewan dari partai yang sama. 

 Kelakuan Dedek Pradesa sebagai ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Langkat sekaligus anggota DPRD kabupaten Langkat dari partai yang sama tidak hanya sekedar melakukan korupsi , melainkan sudah mengambil hak hak masyarakat kecil yang dinilai sangat merugikan rakyat . 

 “Ini bukan hanya masalah keuangan semata, ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Pakpahan.

 “Kami meminta keadilan dan berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku.” pungkasnya. 

Salah seorang nasabah yang menjadi korban Koperasi Pradesa Mitra Mandiri H .Zulhelmi juga menyampaikan aspirasinya dengan mengatakan " Selama ini Dedek Pradesa mengunakan kedok berbau agama untuk menjerat atau membujuk rayu para nasabah untuk menyimpan uang di Koperasi syariah dengan iming-iming bagi hasil , karena berdasarkan agama banyak orang yang menjadi korban dari Dedek Pradesa , " ujarnya . 

Para nasabah tampak emosional dan kecewa berat atas tindakan Dedek Pradesa. 

Mereka menuntut pengembalian dana mereka dan berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelola koperasi lainnya agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan nasabah. 

 Polda Sumut telah menerima laporan para nasabah dengan bukti 1. nomor ; STTLP / B / 1109 / VII / 2025 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA. Atas nama Yudha Hadi Sasminto 2. nomor; STTPL / B / 1110 / VII / 2025 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA Atas nama Sutaryo 3. nomor ; STTPL / B / 1111 / VII / 2025 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA Atas nama Alda Ramadika 4. nomor ; STTPL / B / 1112 / VII / 2025 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA Atas nama Abdul Karim Halid , dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kuasa Hukum Henry Pakpahan juga meminta kepada Kapolda Sumatera Utara Whisnu Hermawan februanto untuk mengatensi kasus ini dan meminta kepada bapak presiden Prabowo Subianto untuk memikirkan nasib para rakyat kecil yang sudah menjadi korban . Program Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi harus didukung oleh berbagai pihak , apalagi yang dilakukan Dedek Pradesa sebagai Ketua Koperasi Pradesa Mitra Mandiri dan wakil rakyat kabupaten Langkat sangat merugikan rakyat kecil . Kuasa hukum juga menegaskan akan menghadapi segala bentuk intervensi yang akan dilakukan pihak Dedek Pradesa terhadap perkara dan proses hukum yang sedang berjalan , tutupnya.( Tim)

Editor:HR Oen

Lima Belas Orang Dilaporkan ke Poldasu Terkait Dugaan Pemalsuan Grant Sultan

Medan , MEInd TV- Pelapor kasus dugaan tindak pidana pemalsuan Pasal 263 KUHPidana, Muhamad Nur Azaddin (44) warga Jalan Rawa, Gang Tengah, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai minta Poldasu segera menangkap 15 terlapor karena pelapor telah dirugikan akibat ulah para terlapor.

Laporan korban tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 947/VI/ 2025/ SPKT Polda Sumatera Utara tanggal 18 Juni 2025.

 "Kami minta Poldasu segera menindaklanjuti laporan klien kami. Segera tangkap para pelapor yang diduga telah melakukan pemalsuan Grant Sultan Nomor 1657,"jelas Pengacara Muhammad Nur Azaddin, Yusri Fachri, SH,MH pada wartawan, Selasa (15/7).

Lebih lanjut, laporan ini bermula, saat pelapor yang juga pemilik tanah sesuai dengan legalisasi penglepasan dan penyerahan hak dengan memakai ganti rugi nomor: 68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023 mendapatkan informasi bahwa objek tanah milik pelapor telah menjadi objek perkara sesuai dengan perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/ 2011/PN Mdn. Mendapat informasi tersebut, pelapor melakukan pengecekan dan diketahui sesuai dengan surat keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024/ keterangan terkait surat keterangan keberadaan Grant Sultan Nomor 1657 tahun 1916 dan tahun 1906 yang menerangkan : Bahwa lokasi tanah yang ditunjuk oleh Grant Sultan Nomor 1657 atau tahun 1906 terletak di lokasi tanah konsesi, yakni konsesi Deli Cultuur Maatschappij kebun Maryland (Meriland) yang ditandatangani oleh Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H Muntinga pada tanggal 23 Maret 1869. 

 Oleh karena itu, dapat dipastikan di atas lahan itu tidak pernah diterbitkan Grant Sultan Deli. 

Atas surat keterangan Sultan Deli tersebut, pelapor merasa dirugikan dan keberatan. Dan melaporkan kejadian ini ke Poldasu agar diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.(Red)

Editor: HR Oen

Sekolah Terlantar 2 tahun, Siswa SMPN 2 Galang Menuntut Ketua DPRD Deliserdang Dicopot

Deli serdang , MEInd TV- sudah dua tahun lamanya proses belajar-mengajar di SMP Negeri 2 Galang berpindah-pindah lokasi akibat polemik kepemilikan tanah dengan Al-Washliyah. Akibatnya, para guru dan siswa harus menumpang belajar di SMP Negeri 1 Galang, yang kondisi yang jauh dari kata layak. Tak ayal, sejumlah guru menyampaikan kegelisahannya atas ketidakpastian yang terus berlarut-larut. 

 “Kami ini guru, tentu taat pada perintah pimpinan. Tapi melihat anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini membuat hati kami hancur,” kata Sri Wardani didampingi Sarifah Aini Siahaan dan Masidana Siahaan, guru SMPN 2 Galang, kepada awak media Selasa (15/072025)

Perpindahan SMPN 2 Galang dimulai pada Januari 2023, setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Al-Washliyah atas lahan sekolah. Kemudian atas instruksi Dinas Pendidikan daerah itu, seluruh kegiatan belajar harus dikosongkan.

 “Kami pindah ke SD di Desa Pisang Pala hampir setahun. Tapi akhir tahun terjadi pembacokan terhadap pekerja sekolah. Orang tua resah dan akhirnya kami direlokasi ke SMPN 1 Galang,” ujar Sarifah kepada awak media Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari yang dianggap tak adil dalam menyikapi polemik.

 Para guru menyuarakan kekecewaan karena selama dua tahun mereka berpindah-pindah tanpa kehadiran wakil rakyat, namun Ketua DPRD justru muncul saat konflik dengan Al-Washliyah mencuat, " Ada apa dengan Ketua DPRD dan wakil nya ini,

 “Kami juga warga Deliserdang, tapi kenapa kami tidak dianggap? Kami kecewa. Dari awal kami terombang-ambing, beliau tidak pernah hadir. Tapi ketika ada kejadian kemarin, tiba-tiba beliau muncul. Apakah kami ini bukan warga Deliserdang juga? Siapa yang sebenarnya terzalimi?” ujar para guru penuh keprihatinan. 

Guru menilai, kemunculan Ketua DPRD justru memperkeruh situasi. Mereka mempertanyakan keberpihakan dewan yang seharusnya menjadi penyeimbang dan pembela rakyat tanpa diskriminasi. Namun, ditengah-tengah polemik yang ada kondisi belajar saat ini di SMP Negeri 2 Galang tak lebih baik. Mereka masuk siang, tanpa kegiatan upacara, ekstrakurikuler, atau ruang guru yang layak. 

Siswa datang dari Desa Patumbukan dan wilayah perkebunan, dengan jarak tempuh yang jauh. “Ada siswi menangis karena harus jalan kaki cukup jauh dari kebun untuk cari kendaraan ke sekolah. Ini menyayat hati kami,” tutur Masidana. 

 Transportasi menjadi hambatan utama para siswa di SMP Negeri 2 Galang. Ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada kendaraan. Bahkan, orang tua murid membentuk aliansi agar bisa menjembatani komunikasi kami sebagai guru,” tambah Sri Wardani. 

 Ironisnya, di tengah polemik yang tak kunjung selesai, SMPN 2 Galang hingga kini tidak memiliki kepala sekolah. Hanya ada PKS (Pelaksana Kegiatan Sekolah) yang tidak punya wewenang formal untuk menyampaikan aspirasi ke Dinas. 

 “Kami merasa lengkap sudah penderitaan kami. Tidak ada pemimpin, tidak ada suara kami yang didengar secara struktural. Andai ada kepala sekolah, kami bisa menjelaskan kondisi kami secara resmi. Sekarang kami benar-benar sendiri,” keluh mereka. 

Jumlah siswa juga menurun drastis. Dari yang sebelumnya lebih dari 500 orang, kini tersisa kurang dari 240 siswa. Mayoritas orang tua di Patumbukan memilih menyekolahkan anak mereka ke tempat lain karena akses yang sulit.

 “Kami tidak berharap banyak. Kami hanya ingin ada kepastian, di mana kami ditempatkan. Kami pun tak ingin kembali ke gedung lama, karena pasti akan terus jadi sengketa. Yang kami harapkan hanyalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar,” kata mereka lirih. 

Pada kesempatan itu, siswa juga menyuarakan hal serupa. “Kami kecewa harus pindah-pindah. Sekarang kami masuk siang, tidak pernah ada upacara atau ekstrakurikuler lagi. Sekolah kami jauh dari rumah. Teman-teman banyak yang pindah,” kata salah satu siswa kepada awak media sembari menangis dengan Air mata, " Ketua DPRD Deli serdang itu tak layak jadi Ketua DPRD, dia pilih kasih kami juga warga deli serdang bapak DPRD, " Kata siswa “Kami cuma ingin sekolah kami kembali ke daerah Patumbukan, dan punya tempat tetap. Kami ingin belajar dengan nyaman. Kami juga sangat kecewa dengan Ketua DPRD Zakky Shari yang justru menambah masalah. Selama ini Pak Zakky dan Pak Hamdani gak pernah mau peduli, kok semalam peduli amat. Kemana aja selama ini? Kami juga siswa yang juga butuh diperhatikan ,” papar siswa lainnya. 

Sementara anggota DPRD Deliserdang, Dedi Syahputra, SH juga menyesalkan tindakan Ketua DPRD Zakky Shari yang memaksa membuka segel pintu gerbang SMPN 2 Galang. Padahal, sudah ada kesepakatan untuk proses hibah atau proses lain yang tidak melanggar aturan antara Pemkab dan pihak Al-Washliyah “Jangan suasana yang mulai kondusif malah digoreng- goreng. Kasihan anak-anak yang jadi korban. Jadi janganlah utamakan ego yang dibungkus dengan kepedulian,” tegas politisi Gerindra ini. Dedi juga mengkritik Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra yang ikut menjanjikan tenda kepada siswa Al-Washliyah. Menurutnya, sikap itu menimbulkan kesan pilih kasih. 

 “Seharusnya pimpinan dewan datang membawa solusi, bukan memercikkan api provokasi. Kalau begini, percikan api itu bisa menyebar kemana mana,"paparnya. 

Kalau mau jujur, sebut Dedi, sebenarnya anak didiik Al Wasliyah bisa tidak telantar karena jarak SMPN2 Galang dengan gedung sekolah Al Wasliyah hanya sekitar 100 meter lebih. Dijelaskan Dedi, sesuai kesepakatan antara Dinas Pendidikan Deliserdang dengan Ketua Pengurus Cabang (PC) Al Washliyah Galang, gedung SMP Negeri 2 Galang dikosongkan sampai proses hibah selesai . Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shari yang di konfirmasi melalui whatsapp tidak memberi jawaban." bungkam. (Tim) 

Foto : Siswa SMP Negeri 2 Galang duduk bersila di gedung SMPN1 Galang akibat konflik lahan, Selasa (15/7/7). 

Foto :Anggota DPRD Deliserdang Dapil I, Dedi Syahputra, SH. 

 Editor: HR Oen

Satlantas Polres Kendal Gelar Ramcheck dan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2025

Kendal , MEInd TV- Satuan Lalu Lintas Polres Kendal menggelar kegiatan ramcheck bersama sejumlah pemangku kepentingan di titik lalu lintas strategis Kota Kendal, Selasa pagi, 15 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari Operasi Patuh Candi 2025 yang bertujuan menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sekaligus mengedukasi pengguna jalan demi keselamatan bersama.

 Berlokasi di perempatan utama kota, petugas tampak memeriksa kelengkapan kendaraan, mulai dari kondisi ban, rem, lampu hingga surat-surat. 

Sejumlah pengendara yang belum patuh diberi imbauan secara persuasif, bukan langsung ditindak. Cara ini dinilai lebih humanis dan berdampak positif bagi perilaku masyarakat. Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Panji Yugo Putranto, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kehadiran polisi lalu lintas di tengah masyarakat.

 “Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas secara berkelanjutan, bukan sekadar penindakan sesaat,” kata Panji dalam keterangannya. 

 Selain pemeriksaan, Satlantas juga membagikan brosur keselamatan berkendara serta masker kepada pengguna jalan. Beberapa warga menyambut baik pendekatan ini karena dinilai mendidik dan memberi rasa aman. 

Operasi Patuh Candi 2025 di Kendal akan berlangsung selama dua pekan, dengan fokus pada pelanggaran kasat mata seperti tidak mengenakan helm, melawan arus, serta penggunaan ponsel saat berkendara. Dengan semangat Presisi dan Sigap, Satlantas Polres Kendal berkomitmen menjadikan jalan raya lebih tertib, aman, dan beradab.(Red)

Editor: HR Oen

Bangun Jiwa Kepemimpinan Pelajar , Kodim 0724/Boyolali Latih PBB dan LDK di SMAN 2 Boyolali

Boyolali , MEInd TV- Dalam rangka membentuk karakter disiplin dan kepemimpinan generasi muda, Kodim 0724/Boyolali melalui 9 anggotanya yang dipimpin oleh Batituud Serma Marsudi memberikan pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) serta Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) kepada para siswa-siswi SMAN 2 Boyolali, Selasa (15/07/2025). 

Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 07.30 hingga 11.30 WIB dan diikuti dengan antusias oleh 322 siswa kelas XI. Para siswa tampak bersemangat mengikuti setiap materi yang diberikan, mulai dari teknik baris-berbaris, kedisiplinan, hingga penguatan nilai-nilai kepemimpinan. Serma Marsudi dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, serta meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan di kalangan pelajar.

 “Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya TNI dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan siap menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya. 

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat terus terjalin sinergi antara TNI dan lembaga pendidikan untuk mendukung pembinaan karakter generasi muda di Boyolali.(Red) 

Editor: HR Oen

AKP Ericks Nainggolan Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Tanah karo

Medan , MEInd TV - AKP Ericks Raydikson Nainggolan ST demikian namanya yang kini di percaya oleh kapolda Sumatera Utara.Irjen Pol Whisnu Febrianto mengemban amanah sebagai kasat Reskrim Polres tanah karo, polda Sumatera Utara. Penunjukan itu pun tertuang dalam surat telegram (TR) Kapolda Sumut dengan nomor ST/557/ Vll/Kep/2025.

Diketahui, sosok AKP Ericks Raydikson Nainggolan bukanlah sosok yang biasa saja. Ia pernah menduduki berbagai jabatan di lingkup kepolisian Republik Indonesia. Sosok AKP Ericks Nainggolan diketahui pernah mengemban amanah sebagai salah satu ajudan jenderal bintang dua hingga tiga di kepolisian Republik Indonesia.

AKP Erick Nainggolan merupakan lulusan anggota kepolisian dari SIPSS tahun 2017. Usai lulus menjadi anggota kepolisian, sosok AKP Ericks Raydikson Nainggolan Lama berkecimpung sebagai sespri (Sekertaris Pribadi). Pada 2021 akhir lalu, ia mendapat tugas pertamanya di Polda Sumatera Utara.tepatnya di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Sebagai Panit lV Siber Crime. 

Sukses mengemban amanah di satuan Ditreskrimsus Polda Sumut, pada 2023 ia kembali dipercaya bergabung di Ditressiber Polda Sumatera Utara sebagai Panit 1 subdit 1 Ditressiber polda sumut. Saat menjabat di Ditressiber polda sumut, sosoknya berhasil melakukan Pengungkapan kasus jidi online mulai dari bandar judi, marketing, admin dan pekerja judi online. 

 Bahkan ia juga berhasil melakukan pengungkapan kasus penipuan online berbasis Giveaway baim wong. Dari berbagai keberhasilan itu, pada 2025 ia kembali di promosi sebagai Kanit 1 subdit 1 Ditressiber polda sumut. Dan kemarin (14/7/2025) dalam mutasi Kapolda Sumut, ia kembali diberikan kepercayaan menduduki jabatan strategis sebagai Kasat Reskrim polres Tanah Karo menggantikan AKP Ras maju Tarigan yang dimutasi sebagai Kapolsek Medan Tembung Polrestabes medan.

Perlu diketahui, sosok AKP Ericks Raydikson Nainggolan merupakan sosok anggota kepolisian yang tegas dalam melakukan penegakan hukum. Buat para bandar judi hingga pelaku pelanggaran tindak pidana lainya yang ada di Wilkum polres tanah karo hati hati kelen ya lae, jangan sampai berurusan sama sosok AKP Ericks.(Red) 

Editor: HR Oen

GEMPUR Desak Kejari Sumut Segera Usut Dugaan Korupsi Sekwan Medan

Sumatera Utara , MEInd TV – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli Dan Pejuang Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan tinggi Sumatera Utara , 15 /07/2025 . 

 Aksi ini dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan mark-up anggaran di Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 yang mencapai Rp 7,6 miliar. 

Ketua DPP LSM GEMPUR, Bagus Abdul Halim, SE, yang memimpin aksi tersebut. Sasaran utama demonstrasi adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, yang diduga kuat bertanggung jawab atas temuan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sumut tertanggal 20 Mei 2024, mengungkapkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang melibatkan hampir seluruh anggota dewan. 

 Temuan ini meliputi berbagai kegiatan, termasuk kunjungan kerja, studi banding, koordinasi, dan konsultasi. BPK menemukan indikasi kuat perjalanan dinas fiktif, di mana anggota dewan tercatat menginap di hotel, namun bukti menginap tidak sesuai dengan temuan dari BPK ,Selain itu, terdapat dugaan penggelembungan harga hotel. LHP BPK juga menyoroti ketidakcermatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Medan dalam memverifikasi dokumen pembayaran.

Bendahara Sekretariat DPRD juga dinilai lalai karena tidak menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp 4.431.673.899,00 dan tidak menyetorkan ke kas daerah. Para peserta perjalanan dinas juga tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang sesuai. 

 Kejanggalan tak hanya berhenti di perjalanan dinas. Renovasi kamar mandi di kantor DPRD Kota Medan tahun 2023 senilai hampir Rp 2 miliar juga menjadi sorotan. Proyek yang dibiayai APBD Kota Medan ini kini kondisinya memprihatinkan, dengan banyak kran air rusak dan lantai keramik pecah.

GEMPUR mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memeriksa Muhammad Ali Sipahutar terkait dugaan korupsi ini dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang diduga diselewengkan. 

Aksi demonstrasi ini diharapkan menjadi langkah awal penegakan hukum dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jika kejaksaan tidak mampu untuk menangani kasus ini , LSM GEMPUR berharap KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap Sekwan Muhammad Ali Sipahutar menyusul rekan sejawatnya Topan Obaja Ginting .(Red) 

Editor: HR Oen

Ketua Umum KNPI Putri Khairunnisa Tuntut Cak Imin Minta Maaf Kepada Kader HMI

Jakarta , MEInd TV - Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM RI), sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Muhaimin Iskandar menuai kecaman. Dalam sebuah pernyataan yang viral, Cak Imin sapaan akrabnya menyebut bahwa, 

"kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah, itu bukan PMII, itu HMI." Hal ini disampaikan Ketua Umum PKB ini dalam acara pengukuhan PB IKA PMII periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Fathan Subchi di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu malam, 13 Juli 2025. 

Pernyataan ini dinilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa, sangat mengandung unsur provokatif dan berpotensi memecah belah antar kader organisasi kemahasiswaan. Khususnya antara PMII dan HMI yang selama ini sama-sama menjadi pilar penting dalam dinamika kebangsaan. 

Nissa sapaan akrabnya, yang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai Cak Imin tidak mencerminkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik. 

 "Seharusnya seorang pejabat, apalagi mantan Ketua Umum PB PMII, bisa menjaga ucapannya. Apa yang disampaikan Cak Imin sangat tidak bijak, justru berpotensi mengadu domba dan menyinggung jutaan kader HMI di seluruh Indonesia," ujar Putri Khairunnisa dalam keterangannya, Senin (14/7/2025). 

 Nissa menekankan bahwa semua organisasi kemahasiswaan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Tidak semestinya satu organisasi menyepelekan atau merendahkan organisasi lain.

 "Kami menuntut Cak Imin untuk meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI. Jangan sampai pernyataan ini melukai semangat persatuan di kalangan pemuda dan mahasiswa. Mulutmu adalah harimaumu," tegasnya. Nissa juga mengingatkan bahwa tokoh publik harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, bukan justru memperkeruh suasana. Apalagi Cak Imin pernah menjadi bagian dari dunia organisasi kemahasiswaan, ia seharusnya tahu betul bagaimana menjaga etika dalam berucap, karena mulut-mu harimau-mu. 

Nissa juga mengajak seluruh kader organisasi kepemudaan untuk tidak terpancing, namun tetap mengawal ruang publik agar tetap sehat, konstruktif, dan berorientasi pada persatuan nasional.

 "Mari kita jaga ukhuwah antarorganisasi. Kritik boleh, tapi jangan mencederai sejarah dan perjuangan kader organisasi lain," pungkasnya.(Red)

 Editor:HR Oen

PN Lubuk Pakam Eksekusi Aset PTPN 1 Regional 1 yang Disengketakan

Sumatra Utara , MEInd TV- Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan eksekusi yang dimohonkan PTPN 1 Regional 1 atas sebidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang terletak di Gang Dwiwarna, Dusun 7 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (14/07). 

 Sebelum pelaksanaan eksekusi tim panitera PN Lubuk Pakam lebih dulu membacakan amar putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali yang dilakukan Marolop Simbolon. 

Mahkamah Agung menegaskan bahwa lahan seluas 4.496 M2 itu adalah milik PTPN 1 Regional 1 (d/h PTPN II). Di samping harus mengembalikan lahan secara utuh, tergugat Marolop Simbolon juga harus membayar biaya perkara terhadap upaya PK yang telah diajukannya. 

 Menurut keterangan, lahan tersebut awalnya adalah rumah dinas yang ditempati almarhum Abdul Hadi Nasution selalu pejabat Kepala Bagian di PTP IX. Namun setelah pensiun dan wafat tahun 1983 lalu, rumah dinas tersebut tidak dikembalikan ke PTPN II. Malah di bagian depan dan belakang disewakan untuk bangunan rumah pihak lain. Setelah ahli waris Abdul Hadi Nasution, yakni Haluddin Nasution meninggal dunia, praktis penguasaan lahan jatuh ke tangan Marolop Simbolon. 

Penguasaan lahan ini diketahui oleh dua isterinya, masing masing Boru Sinaga dan Boru Sianipar. Kedua wanita inilah yang akhirnya bersiteru berkepanjangan dan merasa paling berhak atas lahan yang masih milik sah PTPN 1 Regional 1 (d/h PTPN II).

 "Kami sangat bersyukur akhirnya kepastian hukum menyatakan lahan ini milik PTPN. Kami selama ini resah akibat pertikaian di antara kedua wanita Marolop Simbolon ini. Tidak ada kenyaman kami rasakan," ujar Andi Maulana Harahap, salah seorang warga GG Dwi Warna. 

Sementara itu, Abdul Rahman (70) yang tinggal di ujung lahan tersebut menegaskan, bahwa Marolop Simbolon sejak awal sama sekali tidak punya hak atas lahan tersebut. Marolop hanyalah Penasehat Hukum dari pak Abdul Hadi Nasution dan anaknya Haluddin Nasution.

 "Karena itu kami heran juga kalau kemudian, lahan ini bisa menjadi bahan pertikaian kedua isterinya," ujar Abdul Rahman yang mengaku sangat mengetahui prihal lahan tersebut sejak ditempati Abdul Hadi Nasution. Sementara itu pihak PTPN 1 Regional 1 yang telah dinyatakan sah sebagai pemilik lahan tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung No.479 PK/ Pdt/ 2023, langsung melakukan pembersihan di atas areal tersebut yang berlangsung secara kondusif. Sejumlah pekerja yang dikerahkan PTPN 1 Regional 1 langsung memasang pagar pembatas di atas lahan tersebut.

 "Pembersihan berjalan kondusif. Sehingga kita bisa bekerja lebih cepat," ujar Kasubag Humas PTPN 1 Regional 1 Rahmat Kurniawan yang ditemui di lapangan.(Tim) 

Editor: HR Oen

Sengketa Lahan, Pemilik Lakukan Perlawanan (Derden Verzet)

Medan , MEInd TV- Massa Majelis Zikir As-Sholah (Mazilah) menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam salah satu tuntutannya massa meminta agar PN Medan menunda eksekusi lahan seluas 4,05 hektare (Ha) milik anggota Mazilah, Muhammad Nur Azaddin yang berada di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Kembalikan tanah milik saudara kami Muhammad Nur Azaddin. Kami mohon kepada PN Medan agar menunda eksekusi sampai putusan Inkcrah,"tegas Koordinator Aksi yang juga Ketua DPW Mazilah Deliserdang, Syamsir Bukhori, Senin (14/7).

Lebih jauh, saat ini, Muhammad Nur Azaddin sedang melakukan proses pembatahan/ perlawanan di Pengadilan Negeri (PN) Medan ( Derden Verzet). Jadi, semua pihak harus menunggu sampai semua selesai. 

"Kami tidak akan tinggal diam kalau keluarga kami diperlakukan semena-mena. Kami tidak mengintervensi, kami hanya melakukan kontrol sosial,"jelasnya. 

Di akhir orasinya, massa mengultimatum PN Medan jika tidak mengindahkan tuntutan mereka. Massa Mazilah akan turun dengan jumlah yang lebih banyak lagi. 

"Kami tidak mengintervensi kami melakukan kontrol sosial. Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi jangan salahkan kami kalau membawa massa yang lebih banyak lagi ke PN Medan,"tegasnya. 

Puas berorasi damai di depan PN Medan, massa aksi bergerak ke objek tanah di Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Disaksikan tim pengacara, massa memasang pelang berisikan pengumuman "Tanah Ini Seluas +/- 40.500 m2. Yang Terletak di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Saat Ini Sedang Dalam Proses Pembantahan/ Perlawanan Di Pengadilan Negeri Medan. Terdaftar Dengan Register 584/PDT.BTH/ 2025/PN Medan.

" Tim Pengacara Muhammad Nur Azaddin, Dr. (Cand) Yusri Fahri, SH, MH didampingi, Iskandar, SH, Mursida, SH dalam keterangannya mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan perlawanan/ bantahan (Derden Verzet). Pihaknya juga sudah menyurati Ketua PN Medan terkait penundaan eksekusi.

 "Kami juga sudah menyurati MA dan KY dan rencananya pada 15 Juli 2025 kami akan ke Mabes Polri ke Satgas Mafia Polri terkait kasus ini juga Komnas HAM,"jelasnya. 

Perkara yang terjadi ini terjadi sengketa dengan pihak yang tidak kami ketahui dasar kepemilikan lahan. Sampai ke Pengadilan dengan 15 terbantah yang mengakui lahan tersebut melalui alas hak Grant Sultan. Namun, informasi itu langsung kami konfirmasi ke Kesultanan Deli langsung yang menyebutkan bahwa di atas objek sengketa ini tidak ada tanah Sultan Deli. Objek ini adalah tanah konsesi, dan objek yang disengketakan ini bukan berada di lokasi ini. Kalau mengacu pada Grant Sultan Nomor. 1657 ini berada di Jalan Brigjen Katamso. 

 " Terkait Grant Sultan yang menjadi alasan hak atas objek tanah ini di PN Medan kami duga palsu dan kami telah melaporkannya ke Poldasu dengan dugaan pemalsuan surat. Ada 15 orang yang kami laporkan ke Poldasu,"sebutnya.(Tim)

Editor: HR Oen 

Pra - TMMD Sengkuyung III di Boyolali Dimulai

Boyolali , MEInd TV – Kodim 0724/Boyolali terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III yang dijadwalkan dimulai pada 23 Juli 2025 di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Minggu (13/07/25).

 Program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaannya melibatkan TNI yakni Kodim 0724/Boyolali dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif warga setempat.

Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2025, menyampaikan bahwa kegiatan Pra-TMMD sangat penting sebagai tahapan awal agar seluruh pekerjaan nantinya berjalan maksimal.

 “Meskipun TMMD baru dimulai tanggal 23 Juli, kegiatan Pra-TMMD menjadi langkah strategis agar pencapaian program tepat waktu, berkualitas, dan sesuai target,” tegasnya. 

Ia juga berharap agar kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kokoh melalui program ini. 

“Sinergi yang baik antara masyarakat dan TNI menjadi kunci keberhasilan pembangunan wilayah demi meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.(Red)

Editor: HR Oen

Babinsa Danukusuman Motivasi Pelaku UMKM Tukang Jahit

Surakarta , MEInd TV - Serda Tito Babinsa Kelurahan Danukusuman Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, melakukan sambang ke Rumah Bapak Raharjo sebagai Tukang Jahit di Kajen RT 02 RW 10, Danukusuman Serengan Kota Surakarta, (13/07/2025). 

 Serda Tito mengungkapkan bahwa Kegiatan sambang ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada warga agar terus mengembangkan usaha mereka meskipun Bpk. Raharja ini sudah lansia tapi semangat kerjanya masih bagus dan tetap semangat. 

Dalam kesempatan ini Babinsa tidak hanya hadir untuk bersilaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, serta memberi masukan terkait cara meningkatkan usaha mereka, tanbahnya 

 “Kegiatan ini adalah bagian dari tugas kami sebagai Babinsa untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat, Kami berusaha membangun komunikasi yang baik dengan warga untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi terbaik,” Tegas Serda Tito.(Red)

Editor: HR Oen

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Kritisi Pengangkatan Wamen dan Pejabat Tinggi Merangkap Komisaris BUMN

Jakarta , MEInd TV - Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai diangkatnya 30 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN, telah melanggar putusan 80/PUU-XVII/2019 tentang Wakil Menteri (Wamen) dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. 

 Selain itu kata Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) ini, juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG). 

 "Keputusan mengangkat 30 Wamen dan beberapa pejabat tinggi lainnya sebagai Komisaris BUMN telah melanggar Putusan MK, UU Pelayanan Publik, TAP MPR dan tata pemerintahan Good and Clean Governance (GCG). 

Kami minta kepada Presiden-Wakil Presiden dan Menteri BUMN untuk meninjau kembali soal rangkap jabatan di Komisaris BUMN," ujar Syafrudin Budiman, SIP dalam rilisnya, Sabtu (11/7/2025) di Jakarta.

Menurutnya, Relawan Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dimana ARPG bukan hanya menjadi pendukung loyal Prabowo-Gibran namun juga ikut mengawasi dan mengkritisi jika ada hal yang salah di jalannya pemerintahan.

 "Hari ini kita bisa melihat bahwa perekonomian mengalami kemerosotan akibat pada ketidakmampuan global. Maka dilakukan efisiensi anggaran dan kebijakan yang mengharuskan merubah proyeksi target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu seharusnya, rangkap jabatan tidak dilakukan secara massif dan progresif," ucap Gus Din sapaan akrabnya. 

Masih Kata Gus Din, seharusnya pemerintah bisa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada Perusahaan negara atau swasta. Jelas bahwa jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. 'Posisi jabatan Wakil Menteri sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara. Yang mana regulasi ini melarang pejabat negara merangkap jabatan,' tegas Mantan Aktivis 98 asal Surabaya ini. 

Gus Din, argumentasi MK sangat rasional dan dapat diterima agar Wakil Menteri fokus pada pekerjaan, yang memerlukan penanganan secara khusus. Di mana berdasarkan data yang ada, sudah ada 30 Wakil Menteri dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang merangkap jadi Komisaris BUMN. 

 “Jika dipantau menyeluruh banyak yang merangkap jabatan di Kementerian BUMN. Terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas. Baik itu di BUMN maupun anak perusahaannya,” ungkap Gus Din. 

Kemudian Gus Din menjelaskan, ada beberapa alasan sejumlah yang memiliki dasar hukum, untuk menolak kebijakan rangkap jabatan pada komisaris dan dewan pengawas di BUMN. Karena rangkap jabatan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. 

 "Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) secara spesifik menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah," jelasnya. 

Selanjutnya kata Gus Din, rangkap jabatan juga dipandang melanggar etika, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Dalam TAP MPR VI Tahun 2021 bagian Etika Politik dan Pemerintahan, disampaikan bahwa tujuan penegakan etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi kepentingan publik,” kata dia. 

Bahkan kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan serta menyoal keterbatasan dalam melakukan pelayanan publik. Karena itu, harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar etika. 

 "Bahkan juga rangkap jabatan berpotensi menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda, hingga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing tempat lembaga yang bersangkutan bekerja," ujarnya. 

Kemudian kata Gus Din, rangkap jabatan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara regulator (red-Kementerian BUMN) dengan peserta bisnis. Bahkan juga bisa mengganggu penerapan prinsip GCG. 

 "Ada tiga nilai dari GCG yang dilanggar dengan tetap dibiarkannya rangkap jabatan. Yaitu pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian," pungkasnya. 

Daftar Wakil Menteri Merangkap Komisaris BUMN Berikut ini daftar 30 wakil menteri dan 1 wakil kepala staf kepresidenan RI yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:

Sudaryono - Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Helvy Yuni Moraza - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

– Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Diana Kusumastuti - Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Giring Ganesha -Wakil Menteri Kebudayaan 

– Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Immanuel Ebenezer Gerungan - Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Donny Ermawan Taufanto - Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero) Yuliot Tanjung - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Veronica Tan - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia Diaz Hendropriyono - Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Ratu Isyana Bagoes Oka - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

– Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Dyah Roro Esti Widya Putri - Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero) Todotua Pasaribu - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Angga Raka Prabowo

- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ossy Dermawan - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

– Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Silmy Karim - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dante Saksono Harbuwono - Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika Fahri Hamzah - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Ahmad Riza Patria - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf 

- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero) Komjen Pol (Purn) Suntana - Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Suahasil Nazara - Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Aminuddin Ma’ruf - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kartika Wirjoatmodjo - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

 – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Christina Aryani - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Juri Ardiantoro - Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Bambang Eko Suhariyanto - Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Taufik Hidayat - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia Ferry Juliantono - Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga Stella Christie - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 

– Komisaris PT Pertamina Hulu Energi Arif Havas Oegroseno - Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping Dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari juga diangkat menjadi Komisaris Pertamina Hulu Energi. (Red)

Editor: HR Oen

Perusakan Rumah di Karo, Keluarga Korban Desak Proses Hukum yang Adil

Karo , Sumatra Utara - MEInd TV -Kasus perusakan rumah di lokasi perkebunan desa manuk mulia kecamatan tiga panah yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2025 terkesan jalan di tempat , kasus perusakan ini, dengan di duga pelaku Suran perangin angin (dkk) di laporkan Reno perangin angin, ke polres Tanah Karo pada tanggal 6 mei 2025 dengan nomor laporan .STTLP / B /204/V/2025/ SPKT / Polres tanah karo / Polda Sumatera Utara . 

Saat di konfermasi Reno perangin angin di salah satu tempat di kaban jahe, pihaknya sangat merasa aneh, laporan kasus perusakan yang mereka laporkan tanggal 6 mei 2025 lalu sampai saat ini tidak ada perkembangan. Di polres Tanah Karo dan menjadi keganjilan saat perusakan terjadi ada beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas lengkap . 

 Para oknum polisi daripersonil Polsek tiga panah dan polres Tanah Karo jelas menyaksikan adanya proses perusakan, namun para oknum anggota kepolisian tersebut tidak ada melakukan tindakan apa pun , Sehingga Suran perangin angin yang terlihat membawa senjata tajam beserta beberapa orang lainya terus membabi-buta merusak rumah di lokasi ladang kami , aksi ini pun terekam di dalam sebuah video yang beredar di media sosial ,terlihat para pelaku perusakan cukup leluasa merusak rumah dan barang barang milik keluarga Reno perangin angin . 

 " Saat perusakan terjadi kami melihat Suran perangin angin yang membawa senjata tajam , kami lihat ia cukup membabibuta merusak rumah yang berada di ladang orang tua kandung kami , Suran perangin angin dan kawan kawan juga menghancurkan barang barang yang ada di rumah dan kebun kami , padahal saat kejadian banyak polisi di lokasi tapi tidak ada tindakan. apapun di lakukan pihak kepolisian itu yang menjadi ke anehan bagi kami sebagai pemilik rumah dan lahan kebun " ujar Reno 

Lebih lanjut Reno mengungkapan setelah adanya perusakan terdengar kabar saudara kandungnya atas nama jusuf perangin angin pada tanggal 15 mei 2025 di lapokan oleh Apdiel perangin angin ke polres Tanah Karo dengan tudingan penyerobotan lahan , setelah kurang lebih sepuluh hari setelah kami membuat laporan perusakan rumah di ladang orang tua kandung kami yang di lakukan Suran perangin angin dkk. 

Laporan Apdiel perangin angin terhadap saudara kandung kami tersebut dengan tudingan penyerobotan lahan, di objek lahan perkebunan kami yang saat ini lahan tersebut tercatat masih memiliki orang tua kandung kami dengan surat SHM yang sah di mata hukum , dan di lokasi ladang ini lah yang terjadi perkara perusakan yang di lakukan. 

Suran perangin angin dkk Yang menjadi ke anehan perkara yang di laporkan. Apdiel perangin angin tanggal 15 mei 2025 saat ini sudah berjalan dan sudah tahap pemeriksaan saksi saksi , sementara kasus perusakan yang kami laporkan tanggal 6 Mei 2025 sampai saat ini hanya berjalan di tempat .

 " Aneh kami rasa di sini kami mohon ke Adilan dari bapak kapolri , laporan kami tertanggal 6 mei 2025 terkait perusakan yang di lakukan. Suran perangin angin dkk sampai saat ini belum juga berjalan. di satreskrim Polres tanah karo , sementara itu di objek lahan yang di perkarakan yang saat ini kebun tersebut memiliki surah SHM atas nama orang tua kandung kami , Pihak Apdiel perangin angin melaporkan keluarga kami Jusup perangi angin pada tanggal 15 mai 2025 sudah berjalan dan saat ini sudah pemeriksaan saksi saksi, ini cukup jelas ada apa polres Tanah Karo " tegas Reno

Sementara itu Jusuf perangin angin keluarga kandung Reno perangin angin , mengungkapkan beberapa lalu ia juga sempat di duga kriminalisasi oleh polres Tanah Karo dan harus mendekam di penjara selama 1 bulan dalam kasus tudingan kasus yang sama penyerobotan lahan di lokasi lahan pertanian yang saat ini dah masih milik alm orang tua kandung mereka , sesuai dengan surat SHM yang sah di mata hukum . 

 " Pada beberapa bulan lalu saya sempat di penjara dengan perkara dan di objek yang sama ya itu di lokasi lahan pertanian yang saat ini masih sah milik almarhum orang kandung sesuai dengan surat SHM , dan ini sudah cukup jelas, bahwa kami adalah pemilik ahli waris " tegas Jusuf 

Lanjut Jusuf perangin angin berharap kasus ini bisa menjadi perhatian Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri mengingat saat ini keluarga kami cukup membutuhkan keadilan yang seadil adilnya di negara Republik Indonesia.(Tim) 

Editor: HR Oen

Hadiri Groundbreaking 29 SPPG Polda Sumut dan Jajaran, Kapolri Komitmen Dukung Program MBG

Sumatra Utara, MEInd TV- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Groundbreaking pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara, pada Jumat (11/7) hari ini. 

Sigit mengatakan langkah Groundbreaking ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

 "Ini menjadi komitmen Polri untuk mendukung program MBG. Karena kita tahu bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita baik yang dalam kandungan, usia dini, hingga tingkat SMA," ujarnya kepada wartawan. 

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara karena telah mendukung penuh progam MBG yang menjadi salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. 

 Ia menjelaskan khusus wilayah Polda Sumatera Utara sendiri saat ini sudah ada 2 SPPG yang beroperasional dan 5 SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi. "Sehingga untuk jumlah SPPG saat ini, baik yang operasional, verifikasi dan akan dibangun jumlahnya 36 SPPG," tuturnya. 

Ia lantas berpesan agar pelaksanaan MBG yang dilakukan oleh SPPG di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik. Mulai dari bahan baku, proses pemasakan hingga distribusi. Sigit meminta agar food security terhadap produk MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat benar-benar terjamin keamanannya.

 "Paling utama adalah bagaiman SPPG ini betul-betul dirasakan oleh para penerima manfaat. Dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, distribusi, kita memiliki kekhasan food security betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya," jelasnya. 

Lebih lanjut, Sigit berharap dengan adanya pembangunan 29 SPPG tersebut juga mampu menjadikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar SPPG. Sehingga, kata dia, tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat melainkan juga bagi orang tua ataupun masyarakat setempat.

 "Tentunya SPPG ini juga kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar SPPG," tuturnya.(Red) 

Editor: HR Oen

AAL Luluskan Taruna Unggul, Raih Penghargaan Adhi Makayasa dan Adhi Pratama Karya

Surabaya , MEInd TV- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin Acara Penutupan Pendidikan 433 Taruna yang terdiri dari 192 Taruna Angkatan ke-70 dan 241 Taruna Angkatan ke-71 serta Wisuda Sarjana Angkatan Ke-70 TA 2024/2025 di Gedung Maspardi, Kampus Akademi TNI AL (AAL), Bumimoro, Surabaya. Kamis (10/7). 

Dari hasil pendidikan, AAL mencetak Taruna terbaik yang menerima penghargaan Adhi Makayasa yaitu Sermatar (P) Menanda Putra Duta (Angkatan ke-70) dan Sermatar (T) Aryya Handaru (Angkatan ke-71). Sedangkan penerima penghargaan sebagai Adhi Pratama Karya yaitu Sermatar (P) Muhammad Miftahul Abrar Aldriyashan Mappanganro. 

Kasal dalam sambutannya menyampaikan Akademi Angkatan Laut merupakan lembaga pendidikan pertama, kawah chandradimuka bagi perwira jalasena, yang tidak hanya bertanggung jawab mencetak calon pemimpin TNI AL dan TNI, melainkan juga melahirkan calon-calon pemimpin nasional. 

Lebih lanjut metode pendidikan yang dilakukan, yaitu pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, bertujuan untuk menggembleng serta membentuk karakter, mental kejuangan maupun intelektualitas, sebagai pondasi penting bagi pemimpin masa depan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin komplek, di tengah derasnya laju kemajuan teknologi dan perubahan sosial. 

 Kasal dihadapan awak media juga menjelaskan para Taruna telah menciptakan berbagai karya salah satunya drone yang bisa digunakan peperangan jarak dekat yang masih dikembangkan, serta pengetahuan tentang cyber dan teknologi informasi.

 "Para Taruna saat ini selalu diberikan mata pelajaran yang terkait dengan teknologi-teknologi peperangan masa depan terutama untuk pengembangan Alutsista yang modern," pungkas Kasal. 

Turut mendampingi Kasal dalam Acara Penutupan Pendidikan Taruna AAL Angkatan Ke-70 dan 71 serta Wisuda Sarjana Angkatan Ke-70 TA 2024/2025 antara lain Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AAL, Gubernur AAL Laksda TNI Dato Rusman, S.N., S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., Ibu Asuh Taruna AAL Ny. Fara Dato Rusman, pejabat utama Mabesal, pejabat TNI AL wilayah Jakarta dan Surabaya, serta undangan lainnya.(Red) 

Editor: HR Oen

Hendra Saragih : Koperasi Harus Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian

Jakarta , MEInd TV - Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai program kelas tinggi dalam kasta pemberdayaan masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Hendra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi (Kemenkop), dalam pertemuan dengan Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara, yang berlangsung hari ini di Jakarta.

 “Koperasi hari ini harus kembali menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Kita sedang punya presiden yang sangat peduli dengan sistem ekonomi kerakyatan dan benar-benar mengimplementasikan amanah konstitusi,” tegas Hendra kepada media, Kamis (11/7/2025) di Jakarta. 

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Juli 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% masyarakat Indonesia yang pernah menjadi anggota koperasi. Situasi lebih memprihatinkan terjadi pada generasi milenial, di mana 73% belum pernah menjadi anggota koperasi, dan hanya 6% yang tergabung secara aktif. 

 Hendra menyebut beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam koperasi, di antaranya: - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara kerja koperasi. - Kendala regulasi dan manajemen internal koperasi. 

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam mengelola koperasi. - Keterbatasan akses pembiayaan dan pengawasan. Dalam kesempatan yang sama, Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Koperasi Kemenkop melalui tenaga ahli Roy Septa Abimanyu, menekankan pentingnya membangun ekonomi berbasis desa sebagai pondasi ekonomi nasional. 

 “Penguatan ekonomi desa adalah kunci kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Sudah saatnya semua pihak membuka mata dan bergotong royong membangun koperasi desa sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat,” ujar Roy.

Sementara itu, Ki Edi Susilo, Sekretaris Koperasi Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program ini. Ia melihat peluang besar bagi Tamansiswa untuk mengambil peran strategis, baik melalui pelatihan, pendidikan masyarakat, hingga mendorong pendirian program studi manajemen koperasi di berbagai perguruan tinggi, khususnya yang berada dalam jaringan Tamansiswa. 

 “Sebagai alumni Tamansiswa, kami konsisten memperjuangkan pendidikan melalui jalur kebudayaan. Kami siap mendukung pemerintah memperbesar peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat,” tegas Ki Edi. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima perwakilan Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara, yang menegaskan kesiapan mereka bermitra dengan Kemenkop dalam mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih. (Red) 

Editor: HR Oen

Muhammad Rafik : Kelompok-Kelompok Adat Menjadi Penjaga Tradisi Budaya Nusantara di Indonesia

Jakarta , MEInd TV - Datok Rajo Kuaso Kepala Suku Kaum Simabua Sulit Air, Cumati, Koto dan Pilliang Minangkabau, Muhammad Rafik, S. SIT, MM, meminta Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan kelompok adat dan budaya. Dimana melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk memfasilitasi kelompok-kelompok adat dan budaya untuk melestarikan kebudayaan-nya.

 "Kelompok-kelompok adat menjadi penjaga tradisi budaya Nusantara di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pemerintah sebagai fasilitator untuk mengatakan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya," kata Datok Rafik sapaan akrabnya saat di wawancarai, Kamis (10/7/2025) di Jakarta. 

Menurutnya, adat budaya harus kita filter, sebagai solusi paling efektif dalam hal menghadapi infiltrasi budaya asing. Kata dia, ada beberapa buaya luar yang merusak mental perilaku anak bangsa, sehingga menjadi suatu virus dalam hal membangun karakter anak bangsa. 

 "Generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa indonesia ke depan harus lebih mengenal adat istiadat dan budaya Nusantara. Hal ini agar menjadi filter terhadap pengaruh buaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia," ucapnya. 

 Dengan memfasilitasi dan memperkuat kelompok-kelompok adat dan budaya ini, akan tertanam karakter bangsa yang kuat. Dimana adat dan budaya merupakan stakeholder bangsa indonesia dan penerus pahlawan bangsa

 "Contoh persoalan persoalan kasus perampasan tanah adat oleh oknum oligarki. Lalu susahnya perijinan sektor ekonomi, dalam hal pengelolaan tanah- adat yang perlu diperhatikan Kemenbud," ungkap Rafik. 

Contoh kasus juta, kata Rafik adalah lambannya perijinan tambang rakyat, yang begitu susah dan membutuhkan biaya mahal. Padahal ini penting dan strategis dalam membantu pemerintah untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 "Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Dimana tertuang di Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian Indonesia dan prinsip-prinsip yang mendasarinya," tukas Tokoh Muda Minang ini. Terakhir kata Rafik, Pasal 33 UUD 1945 ini terdiri dari beberapa ayat yang secara garis besar mengatur tentang perekomian masyarakat Indonesia. Dimana isinya, ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Lanjutnya, .akna Penting Pasal 33 UUD 1945, mengatur Kedaulatan Ekonomi yang menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, di mana negara memiliki peran sentral dalam mengelola sumber daya alam dan sektor-sektor strategis. Mengatur Keadilan Sosial, yang tujuan utama dari penerapan Pasal 33 adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 "Kemudian Kemakmuran Bersama, dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi harus diarahkan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Demokrasi Ekonomi sebagai sistem ekonomi yang diterapkan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, di mana seluruh rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi," pungkas Rafik Ketua Umum Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia (IPPMI).(Red) 

Editor: HR Oen

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia Dukung Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto

Jakarta , MEInd TV- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto menuai dukungan dari berbagai elemen masyarakat. 

Salah satunya datang dari organisasi Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) yang menyebut program tersebut sebagai bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 34 ayat 1. Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah, S.E., M.H., menegaskan bahwa negara memang berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 

Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab atas pendidikan rakyat kecil.

 “Kami di KSTI menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah perintah langsung dari Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Presiden Prabowo hanya melaksanakan mandat konstitusi. Ini bukan sekadar program politik, ini adalah kewajiban negara yang selama ini sering dilupakan,” ujar Indria dalam pernyataan resminya, Kamis (9/7/2025). 

 Ia juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan semangat ajaran Ki Hadjar Dewantara, yakni pendidikan yang merdeka dan berpihak pada kaum tertindas. Menurut Indria, pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah, apalagi diperdagangkan. 

 “Semangat Tamansiswa adalah memanusiakan manusia melalui pendidikan. Negara harus hadir, bukan hanya di gedung-gedung sekolah elite, tapi di kampung-kampung, di gang-gang sempit, dan di dusun-dusun terpencil. Sekolah Rakyat adalah langkah awal menuju keadilan pendidikan,” tegasnya. 

KSTI juga mendorong agar pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan komunitas lokal, guru-guru rakyat, serta tokoh-tokoh pendidikan alternatif. Indria menilai bahwa pendidikan yang baik tidak harus selalu bergantung pada birokrasi, melainkan pada keikhlasan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

 “Kami siap mengawal dan mengkritisi agar program ini tidak dikendalikan oleh oligarki pendidikan. Ini harus tetap menjadi milik rakyat,” pungkas Indria. Program Sekolah Rakyat disebut akan dimulai secara bertahap di sejumlah daerah dengan fokus pada pendidikan dasar non-formal, keterampilan hidup, dan penguatan karakter kebangsaan. 

Pemerintah menargetkan ribuan anak dari keluarga miskin dapat mengakses program ini secara gratis mulai tahun ajaran baru. (Red) 

Editor:HR Oen