Hal ini bertentangan dengan janji sebelumnya bahwa kawasan akan dibangun kembali sebagai pasar rakyat dengan sistem koperasi yang dikelola melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
Kekecewaan muncul setelah pada Juli 2025 lalu, Gubernur DKI Jakarta sempat menyampaikan bahwa Pasar Taman Puring akan dibangun kembali agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dengan tempat usaha yang layak. Namun, perkembangannya justru berbeda dengan janji yang disampaikan.
Setelah pertemuan dengan pemerintah pada Senin (18/5/2026), para pedagang diminta membongkar lapak dan tenda secara sukarela agar proses penataan tidak terhambat. Mereka pun menuruti dengan penuh kepercayaan, namun sehari kemudian dikejutkan dengan kabar bahwa lahan akan dijadikan taman difabel.
"Kami merasa dibohongi. Awalnya masyarakat dijanjikan lokasi ini akan dibangun kembali untuk pedagang dengan sistem koperasi melalui BPAD. Karena itulah kami mau membongkar lapak secara sukarela. Tapi sekarang malah muncul berita bahwa lokasi ini akan dijadikan taman difabel," ujar salah satu perwakilan pedagang pada Selasa (19/5/2026).
Sejak kebakaran melanda lebih dari sembilan bulan lalu, lebih dari 500 pedagang kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian ekonomi besar. Mereka mengaku belum memperoleh solusi nyata, kepastian relokasi, maupun kejelasan terkait nasib tempat usaha dari pemerintah, sehingga kondisi ekonomi keluarga mereka semakin tertekan.
Akibat rasa kecewa dan ketidakjelasan ini, para pedagang kembali mendirikan tenda perjuangan di lokasi pada malam hari Selasa (19/5/2026) sebagai bentuk protes dan upaya mempertahankan hak mereka.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai pemerintah telah gagal memberikan kepastian kepada rakyat kecil.
"Pedagang ini adalah korban kebakaran dan sudah terlalu lama menunggu kepastian. Seharusnya pemerintah hadir membantu mereka bangkit, bukan malah membuat kebijakan yang berubah-ubah," tegasnya.
Ali juga meminta Gubernur DKI Jakarta turun langsung menyelesaikan persoalan dan memberikan penjelasan terbuka. "Kalau memang sebelumnya dijanjikan akan dibangun kembali untuk masyarakat, maka janji itu harus ditepati. Jangan sampai rakyat kecil merasa dipermainkan oleh pemerintah sendiri," tambahnya.
Hingga kini, para pedagang masih bertahan di sekitar lokasi bekas Pasar Taman Puring sambil menunggu kepastian resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.(Red)
0 Komentar